JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dengan putusan itu, lembaga peradilan konstitusi menegaskan bahwa perkara mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftarkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak dapat dilanjutkan melalui proses pemeriksaan lebih jauh.
Perkara tersebut berfokus pada ketentuan pendidikan yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon sebelumnya mempersoalkan dasar dan penerapan syarat pendidikan yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran. Namun, setelah mempertimbangkan permohonan beserta alasan hukum yang diajukan, MK mengambil keputusan untuk tidak menerima perkara tersebut. Status ini berarti permohonan tidak memperoleh pemeriksaan sampai pada pokok sengketa sebagaimana diminta oleh pemohon.
Pembacaan putusan pada Selasa siang menjadi penanda penting bagi rangkaian proses hukum terkait pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024. Setelah sidang selesai, perkara itu dinyatakan resmi berakhir pada Selasa malam. Dengan demikian, tidak terdapat lagi proses dalam perkara yang sama yang harus dijalankan di MK berdasarkan permohonan tersebut. Putusan ini juga memberikan kepastian mengenai posisi perkara yang sejak awal menyoroti persyaratan pendidikan calon wakil presiden terpilih itu.
Keputusan MK menjadi bagian dari catatan hukum penyelenggaraan Pilpres 2024, terutama karena syarat pencalonan merupakan salah satu aspek yang menentukan kelayakan peserta pemilu. Meskipun permohonan tidak dapat diterima, isu mengenai persyaratan calon tetap memiliki arti penting dalam pembahasan tata kelola pemilu dan kepastian hukum. Putusan yang telah dibacakan menjadi dasar bagi para pihak dan publik untuk memahami bahwa pemeriksaan atas gugatan tersebut telah selesai sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Ketua MK Suhartoyo menjelaskan, alasan utama putusan tersebut adalah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. Dengan demikian, MK tidak melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pada pokok persoalan yang dipersoalkan dalam gugatan.
Gugatan itu diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Para pemohon mempersoalkan ketentuan mengenai syarat pendidikan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran. Namun, dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diperlukan dalam perkara pengujian di hadapan Mahkamah.
Pernyataan mengenai tidak adanya kedudukan hukum tersebut disampaikan Suhartoyo saat membacakan amar dan pertimbangan putusan. Status sebagai pemohon, menurut putusan itu, harus disertai dasar yang menunjukkan adanya hak atau kepentingan konstitusional yang terdampak oleh ketentuan yang diuji. Karena unsur tersebut dinilai tidak terpenuhi, permohonan tidak dapat diterima secara formal.
Putusan tidak dapat diterima berbeda dari putusan yang menyatakan permohonan ditolak setelah MK menilai substansi dalil-dalil pemohon. Dalam perkara ini, MK berhenti pada pemeriksaan mengenai kelayakan para pemohon untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu, alasan yang digunakan Mahkamah berfokus pada kedudukan hukum Denny Indrayana dan 11 pemohon lainnya, bukan pada penilaian terhadap pokok gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran.
Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran dalam perkara yang berkaitan dengan posisinya sebagai wakil presiden. Pembacaan putusan tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026. Agenda ini merupakan tahapan resmi dalam proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, dengan putusan disampaikan secara langsung dalam sidang yang dipimpin oleh majelis hakim konstitusi.
Putusan itu dibacakan oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Seluruh hakim tersebut menjalankan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan. Dalam sidang tersebut, majelis menyampaikan hasil penilaian terhadap gugatan yang mempertanyakan syarat pendidikan Gibran, termasuk kaitannya dengan kedudukannya sebagai wakil presiden.
Dengan demikian, pembacaan putusan pada Selasa, 6 Oktober 2026, menjadi agenda yang mencatat sikap Mahkamah Konstitusi terhadap perkara tersebut. Informasi pokok dalam agenda itu mencakup lembaga yang membacakan putusan, jumlah hakim yang terlibat, lokasi persidangan di Jakarta, serta waktu pelaksanaannya. Putusan dibacakan oleh sembilan hakim sebagai bagian dari proses resmi Mahkamah Konstitusi dalam menangani gugatan mengenai persyaratan pendidikan dan posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Gugatan yang diperiksa Mahkamah Konstitusi mempersoalkan persyaratan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Materi yang diajukan dalam perkara tersebut mencakup bukti kelulusan pendidikan menengah, yakni ijazah atau dokumen kelulusan SMA atau sederajat. Para pemohon juga menyoroti aturan teknis yang digunakan dalam proses pendaftaran calon wakil presiden, termasuk ketentuan yang menjadi dasar penerimaan dan pemeriksaan dokumen persyaratan oleh penyelenggara pemilu.
Perkara itu telah bergulir sejak pertengahan September. Dalam proses pemeriksaannya, Mahkamah menilai materi permohonan, posisi para pemohon, serta keterkaitan pihak-pihak yang disebut dalam perkara dengan penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024. Pembahasan tersebut tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan dan ketentuan teknis pendaftaran, tetapi juga aspek hukum acara mengenai siapa yang memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah.
Salah satu pertimbangan hakim MK menyebutkan bahwa para pemohon dan pihak terkait bukan peserta Pilpres 2024. Pertimbangan mengenai status tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap kedudukan hukum dalam perkara. Dengan demikian, putusan tidak diterima itu dibahas dalam konteks terpenuhinya syarat formil dan hubungan para pihak dengan pemilu yang dipersoalkan. Uraian tersebut ditempatkan bersama penilaian atas materi gugatan mengenai bukti kelulusan SMA atau sederajat serta aturan teknis pendaftaran calon wakil presiden, tanpa memperluasnya pada kesimpulan lain di luar pokok perkara yang diperiksa.
