JEMBER, 19 November 2026 — Keberadaan lokasi yang diduga menjadi arena sabung ayam di sekitar Perumnas Patrang, Kelurahan Patrang, Kabupaten Jember, kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang menurut keterangan sejumlah warga berlangsung berulang kali itu memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Warga menyebut kendaraan silih berganti mendatangi kawasan itu, sementara kerumunan orang dan aktivitas yang diduga berkaitan dengan perjudian ayam disebut masih terlihat. Persoalannya bukan lagi sebatas keresahan lingkungan, melainkan bagaimana sebuah dugaan pelanggaran hukum dapat terus menjadi pembicaraan masyarakat tanpa adanya penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan aparat.
Sejumlah warga mengaku semakin sulit memahami mengapa aktivitas yang lokasinya disebut tidak tersembunyi tersebut belum diketahui secara pasti tindak lanjut penanganannya. Mereka berharap kepolisian tidak sekadar menerima informasi, tetapi benar-benar melakukan pengecekan langsung pada waktu yang diduga menjadi berlangsungnya kegiatan. Seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi menyampaikan bahwa masyarakat sudah cukup lama memperhatikan keramaian tersebut. Namun, karena belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi di balik aktivitas itu, warga memilih meminta aparat memastikan fakta di lapangan daripada membiarkan berbagai spekulasi berkembang semakin luas.
Sorotan semakin tajam setelah muncul pembicaraan di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan. Bahkan, berkembang penyebutan oknum beratribut “baju ijo”. Redaksi menegaskan bahwa informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum merupakan fakta hukum ataupun bukti keterlibatan institusi tertentu. Meski demikian, isu semacam ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Polda Jawa Timur dan Polres Jember perlu menelusuri apakah terdapat pihak yang membekingi, memfasilitasi, atau justru mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut. Jika tudingan itu tidak terbukti, hasil klarifikasi secara terbuka akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa melihat jabatan maupun atribut yang dikenakannya.
Dari perspektif hukum pidana, sejak 2 Januari 2026 Indonesia telah memberlakukan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan perjudian kini antara lain diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda paling banyak kategori VI terhadap pihak yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum, menjalankan perusahaan perjudian, atau menjadikan kegiatan perjudian sebagai mata pencaharian. Sementara Pasal 427 mengatur orang yang menggunakan kesempatan berjudi tanpa izin dengan ancaman penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori III. Dalam perkara dugaan sabung ayam, penyidik perlu membuktikan unsur perjudian, termasuk adanya taruhan atau mekanisme pertaruhan, serta mengidentifikasi peran penyelenggara, pengelola, dan peserta. Karena itu, pembuktian tidak boleh hanya didasarkan pada kerumunan orang atau keberadaan ayam aduan.
Aspek penanganan perkara juga harus mengacu pada KUHAP terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 5 memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk menerima laporan atau pengaduan, mencari dan mengumpulkan keterangan serta barang bukti, dan melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum. Artinya, informasi masyarakat mengenai dugaan arena perjudian dapat menjadi pintu masuk untuk dilakukan penyelidikan. Aparat perlu memeriksa saksi, mendokumentasikan kondisi lokasi, menelusuri dugaan transaksi taruhan, serta mengamankan barang bukti sesuai prosedur. Semua tindakan paksa harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan hukum, dengan tetap menghormati hak setiap orang dan asas praduga tak bersalah. Tidak ada alasan bagi penanganan perkara untuk berhenti hanya pada pemeriksaan sepintas tanpa kejelasan tindak lanjut.
Kini pertanyaan publik tertuju kepada Polres Jember dan Polda Jawa Timur: apakah dugaan aktivitas perjudian di kawasan Patrang sudah pernah diperiksa secara menyeluruh, dan jika sudah, bagaimana hasilnya? Apabila belum, mengapa informasi yang berkembang di tengah masyarakat belum ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan yang transparan? Pengawasan internal juga patut dilakukan apabila ditemukan indikasi pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai muncul kesan bahwa penegakan hukum hanya berani menyentuh pelanggaran tertentu, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan dugaan adanya pihak yang memiliki pengaruh. Kritik ini bukan vonis terhadap aparat, melainkan tuntutan agar institusi kepolisian menjawab keresahan masyarakat melalui tindakan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Patrang tidak meminta perlakuan istimewa, apalagi tindakan di luar hukum. Mereka menginginkan kepastian bahwa setiap dugaan perjudian diperiksa secara serius, siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan, dan lokasi yang melanggar hukum ditertibkan berdasarkan hasil penyelidikan. Polda Jawa Timur diharapkan mengambil langkah pengawasan apabila diperlukan, termasuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penanganannya. Sebab, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar seberapa sering aparat menyampaikan komitmen pemberantasan perjudian, melainkan keberanian membuktikan komitmen itu di lapangan. Jangan biarkan dugaan perlindungan tumbuh menjadi ketidakpercayaan publik hanya karena pertanyaan warga tidak pernah dijawab secara tuntas.
(Tim/Red)
6 kunjungan