BANGKA, LIN.COM — Rencana penambangan pasir laut oleh PT Berkah Bermuda Energi (BBE) di kawasan perairan Teluk Uber, Sungailiat, Kabupaten Bangka, kembali menjadi sorotan serius. Di tengah polemik yang membelah aspirasi masyarakat menjadi kelompok pro dan kontra, anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam dan Zarril Khifarri, turun langsung ke lokasi, Jumat (20/11/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pertambangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setelah pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) sehari sebelumnya, Kamis (19/11/2026).
Kedatangan anggota Pansus DPRD Babel itu disambut dengan penyampaian pendapat yang beragam. Sejumlah warga menyatakan dukungan terhadap rencana pertambangan, sementara masyarakat lainnya menyuarakan penolakan karena mengkhawatirkan dampaknya terhadap lingkungan pesisir, aktivitas nelayan, pariwisata, serta keberlangsungan usaha masyarakat setempat.
Salah seorang nelayan, Firdaus, disebut menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang menolak terus menyampaikan keberatan dan berkoordinasi dengan Lembaga Investigasi Negara (LIN) Babel untuk mengawal persoalan itu.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa rencana pertambangan pasir laut di Teluk Uber bukan sekadar persoalan pemanfaatan sumber daya alam, melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan kawasan pesisir.
Dalam dialog bersama masyarakat, Maryam menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam menyikapi rencana kegiatan pertambangan. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak sampai merusak hubungan sosial dan keharmonisan antarwarga.
Menurutnya, baik masyarakat yang mendukung maupun yang menolak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi masing-masing. Aspirasi tersebut harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam mengevaluasi rencana pertambangan.
“Pro dan kontra itu biasa. Setuju atau menolak juga dialami di beberapa rencana penambangan lainnya. Tapi bagi pihak yang menolak, dia memiliki hak untuk keberatan. Dan biasanya aktivitas penambangan itu tidak akan dilakukan ketika masih ada penolakan,” kata Maryam di hadapan masyarakat.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya mendengarkan aspirasi warga sebelum keputusan terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan diambil.

Meski demikian, persoalan ini tetap membutuhkan kejelasan mengenai status perizinan, persyaratan lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta mekanisme penyelesaian keberatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Maryam mengingatkan bahwa kajian terhadap rencana penambangan pasir laut tidak boleh hanya melihat kepentingan satu kelompok masyarakat.
Menurutnya, kawasan Teluk Uber memiliki keterkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari perikanan tangkap, pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga usaha kuliner yang menggantungkan pendapatan pada aktivitas pengunjung dan kondisi kawasan pesisir.
Karena itu, seluruh pihak yang berpotensi terdampak perlu dilibatkan dalam pembahasan secara terbuka.
“Di sini bukan hanya nelayan, tapi seluruh aktivitas ekonomi yang terdampak seperti pariwisata. Terus ekonomi UMKM. Artinya bukan hanya satu kelompok yang dipertimbangkan,” ujarnya.
Pandangan tersebut menjadi penting karena dampak suatu kegiatan pertambangan di wilayah pesisir tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan manfaat ekonomi bagi pihak tertentu. Potensi perubahan kondisi lingkungan, keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, serta dampak terhadap sektor usaha lainnya juga perlu diperhitungkan secara menyeluruh.
Dengan demikian, penilaian terhadap rencana pertambangan harus didasarkan pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata pada janji manfaat maupun skema kompensasi.
Dalam kesempatan itu, Maryam mengungkapkan bahwa DPRD Babel tengah mendorong pembahasan revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Ia menyebut adanya surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang, menurut keterangannya, meminta evaluasi terhadap tata ruang laut yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Momentum tersebut, kata Maryam, perlu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan mengevaluasi kesesuaian peruntukan ruang laut dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
“Kami sedang melakukan pembahasan revisi RZWP3K. KKP sudah menyurati Pemerintah Bangka Belitung untuk mengevaluasi seluruh tata ruang yang sudah tidak relevan lagi terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Ini momentum yang tepat bagi pemerintah daerah Babel untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengajukan revisi,” katanya.
Ia menjelaskan, kawasan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai zona pertambangan masih dapat diusulkan untuk dievaluasi peruntukannya melalui mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, arah kebijakan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan pengembangan sektor perikanan tangkap, pariwisata, serta sektor ekonomi berkelanjutan lainnya sebagaimana diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
Dengan kata lain, penetapan suatu kawasan dalam zonasi tertentu tidak seharusnya menutup ruang evaluasi apabila terdapat persoalan kesesuaian tata ruang, kepentingan masyarakat, maupun kebutuhan perlindungan lingkungan yang harus dipertimbangkan.
Salah satu poin penting yang disoroti Maryam adalah kejelasan status kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pertambangan pasir laut.
Ia menyebut area sekitar 20,04 hektare yang menjadi titik koordinat rencana kegiatan tersebut perlu ditelusuri kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan tata ruang laut serta status kawasan sedimentasi.
Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara cermat agar pemanfaatan pasir laut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Lebih kurang 20,04 hektare yang akan jadi titik koordinat itu perlu ditelisik kembali apakah itu masuk di dalam tata ruang pertambangan atau tidak. Apakah itu termasuk dalam kawasan sedimen atau tidak? Karena secara aturan regulasi, pemanfaatan pengelolaan pasir itu hanya diperbolehkan bagi yang mengalami sedimen untuk memudahkan alur lewat,” jelas Maryam.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan kesesuaian tata ruang dan status sedimentasi sebagai dua aspek penting yang perlu mendapat perhatian sebelum rencana kegiatan dilanjutkan.
Pemerintah daerah dan instansi teknis terkait perlu memastikan dasar hukum pemanfaatan kawasan, titik koordinat yang diusulkan, karakteristik wilayah perairan, serta kesesuaiannya dengan perizinan yang dimiliki perusahaan.
Kejelasan mengenai aspek-aspek tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Maryam juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan penelaahan terhadap dokumen lingkungan dan perizinan rencana penambangan pasir laut PT BBE.
Ia menekankan bahwa hasil penelaahan tersebut perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat agar seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas mengenai rencana kegiatan beserta potensi konsekuensinya.
Menurutnya, pembahasan tidak boleh hanya berkutat pada persoalan manfaat ekonomi dan kompensasi, tetapi juga harus menjelaskan potensi dampak terhadap lingkungan, nelayan, pariwisata, serta pelaku usaha di sekitar kawasan.
“Apakah perusahaan itu sudah menyampaikan efek dari pertambangan secara terbuka? Kemudian skema kompensasi seperti apa, itu dibuat secara tertulis atau tidak? Sudah bertemu dengan semua sektor yang terdampak belum, misalnya para pelaku pariwisata termasuk para pelaku usaha kuliner di wilayah tersebut?” tegasnya.
Pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi publik terhadap rencana kegiatan yang berpotensi memengaruhi banyak sektor.
Keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat tidak hanya menerima penjelasan mengenai manfaat yang dijanjikan, tetapi juga memperoleh gambaran yang memadai mengenai risiko, langkah mitigasi, tanggung jawab perusahaan, serta mekanisme pengaduan apabila muncul dampak yang merugikan.
Dalam RDP pada 19 November 2026, Maryam menyebut DPRD telah mengusulkan agar perusahaan membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mengevaluasi kesesuaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang telah diterbitkan.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kelengkapan dokumen, kesesuaian kegiatan dengan tata ruang, serta pemenuhan persyaratan yang berlaku.
Maryam menegaskan, DPRD Babel telah meminta agar tidak ada aktivitas penambangan apabila penolakan masyarakat masih berlangsung dan persoalan mendasar terkait rencana kegiatan tersebut belum memperoleh kejelasan.
“Jika penolakan ini masif dan masih belum sepakat, tentunya kami sudah meminta tidak ada aktivitas penambangan apa pun sampai clear and clean persoalan ini,” katanya.
Pernyataan itu mempertegas perlunya kehati-hatian dalam menyikapi rencana pertambangan pasir laut di Teluk Uber.
Namun, kepastian mengenai penghentian atau penundaan kegiatan tetap perlu ditindaklanjuti melalui langkah dan keputusan yang sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, penjelasan resmi dari pemerintah daerah, instansi penerbit perizinan, dan perusahaan menjadi penting untuk memastikan status kegiatan saat ini.
Bagi masyarakat yang menolak, kejelasan tersebut diperlukan agar kekhawatiran mereka tidak berhenti sebagai aspirasi yang hanya dicatat dalam forum pertemuan.
Sementara bagi pihak yang mendukung, proses evaluasi yang terbuka juga dibutuhkan untuk memberikan kepastian mengenai kelayakan rencana kegiatan dan konsekuensi yang mungkin timbul.
Maryam menegaskan, kedatangan anggota Pansus DPRD Babel ke Teluk Uber bukan untuk menentukan kelompok mana yang harus menang dalam perdebatan.
Menurutnya, tugas DPRD adalah menghimpun aspirasi masyarakat, mengkaji persoalan, dan membawa berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi serta pembahasan dengan pihak-pihak berwenang.
“Kami menghormati bagi yang pro. Saya juga menghormati bagi yang menolak. Hari ini kami hadir ingin memberi gambaran bahwa kita jangan ribut. Pro dan kontra itu biasa,” ujarnya.
Ia juga meminta kedua kelompok menyampaikan argumentasi berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Aspirasi kedua belah pihak tentu akan dibawa bersamaan untuk dijadikan bahan kajian dan penilaian,” tuturnya.
Dengan demikian, hasil peninjauan lapangan dan RDP diharapkan tidak berhenti pada pencatatan perbedaan pendapat, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen, evaluasi tata ruang, serta penjelasan terbuka mengenai kelayakan rencana pertambangan.
Di tengah perbedaan aspirasi tersebut, transparansi pemerintah, keterbukaan perusahaan, dan pengawasan DPRD menjadi faktor penting agar keputusan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun keberlanjutan kawasan pesisir Teluk Uber. (Red/adm)
16 kunjungan