PROBOLINGGO – Penanganan perkara dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal China di wilayah Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, kembali menjadi sorotan. Kali ini, muncul dugaan pemanggilan secara mendadak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Probolinggo terhadap pihak yang disebut sebagai terduga pelaku.
Pemanggilan tersebut menjadi perhatian setelah sebelumnya beredar informasi mengenai dugaan pengaduan ke Propam Polda Jawa Timur terkait dugaan adanya transfer uang kepada oknum penyidik sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut.
Sulaiman, yang menyampaikan keberatan atas perkembangan penanganan perkara itu, mempertanyakan alasan dan dasar pemanggilan yang dinilainya berlangsung secara mendadak.
Menurutnya, waktu munculnya pemanggilan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan, terlebih setelah adanya informasi mengenai pengaduan ke Propam Polda Jatim.
“Kenapa baru sekarang muncul pemanggilan secara mendadak? Apakah ini murni bagian dari proses hukum atau ada hal lain yang perlu dijelaskan kepada publik?” ujarnya ke media ini, Jum’at (20/11/26)
Sulaiman juga mempertanyakan status hukum perkara tersebut, terutama apabila benar telah diterbitkan SP3. Ia meminta kepolisian menjelaskan apakah terdapat perkembangan penyidikan, bukti baru, atau dasar hukum lain yang menjadi alasan dilakukannya pemanggilan kembali.
Ia menegaskan, setiap tindakan penyidik harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya tekanan terhadap pihak yang sebelumnya menyampaikan pengaduan.
“Kalau memang perkara sudah dihentikan melalui SP3, apa dasar pemanggilan tersebut? Jika ada perkembangan atau bukti baru, seharusnya dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sulaiman menyebut WNA yang dimaksud bukan seseorang yang tidak memiliki identitas maupun tempat tinggal yang jelas. Menurut keterangannya, WNA tersebut merupakan investor yang memiliki kegiatan usaha di wilayah Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
Ia juga menilai pemanggilan terhadap seseorang harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak setiap warga negara maupun warga negara asing yang berhadapan dengan hukum.
Sulaiman menduga munculnya pemanggilan tersebut berpotensi menimbulkan kesan tekanan atau intimidasi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan penjelasan dan pembuktian dari pihak-pihak terkait.
Atas perkembangan ini, Sulaiman meminta Bidang Propam Polda Jawa Timur memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut, termasuk menelusuri dugaan transfer uang yang sebelumnya dipersoalkan.
Ia berharap tidak ada tindakan aparat yang dapat ditafsirkan sebagai upaya membungkam pihak yang sedang mencari keadilan melalui mekanisme pengaduan resmi.
Untuk menjaga objektivitas pemberitaan, Polres Probolinggo, khususnya penyidik Unit PPA, perlu memberikan penjelasan mengenai dasar pemanggilan, status terkini perkara, serta apakah terdapat perkembangan penyidikan setelah penerbitan SP3 sebagaimana disebutkan dalam pengaduan tersebut.
Klarifikasi juga diperlukan terkait dugaan transfer uang kepada oknum penyidik sebelum penerbitan SP3. Apabila benar terdapat laporan ke Propam, publik berhak mengetahui sejauh mana proses penanganan pengaduan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak Polres Probolinggo maupun Propam Polda Jawa Timur belum dimuat dalam pemberitaan ini.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan berjalan secara berimbang, profesional, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Tim/***)
6 kunjungan