LSM Paskal Soroti Dugaan Permintaan Uang Rp12 Juta Oknum PPA Polres Probolinggo, Putusan Praperadilan dan Penyidikan Baru Dipertanyakan

Probolinggo – Dugaan permintaan uang sebesar Rp12 juta yang dikaitkan dengan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Probolinggo berinisial MS menjadi sorotan LSM Paskal. Persoalan ini semakin mengundang perhatian setelah muncul putusan Pengadilan Negeri Kraksaan dalam perkara Nomor 8/Pid.Pra/2026/PN Krs terkait penetapan tersangka berinisial Mr. C. Putusan tersebut memerintahkan penghentian tindakan penyidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/117/VII/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 17 Juli 2025.

Dalam dokumen Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Henti.Sidik/84a/X/RES.1.6/Satreskrim tertanggal 29 Oktober 2026, disebutkan bahwa seluruh tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah sebelumnya harus dihentikan demi hukum sesuai putusan praperadilan. Namun, terdapat pula ketentuan bahwa penyidikan dapat dibuka dan dilanjutkan kembali apabila di kemudian hari terdapat dasar hukum berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap serta laporan hasil gelar perkara khusus. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pelaksanaan putusan pengadilan oleh jajaran penyidik.

Persoalan semakin menarik setelah terdapat pemberitahuan bahwa pada Selasa, 10 November 2026, telah dimulai penyidikan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam dokumen tersebut. Perkara itu berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang dialami korban berinisial SUARNI, yang disebut terjadi pada Minggu, 9 Maret 2025, sekitar pukul 08.00 WIB, di Dusun I Krajan RT 013/RW 002, Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Penyidikan disebut dilakukan oleh penyidik Unit IV PPA Satreskrim Polres Probolinggo. Munculnya informasi penyidikan baru ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai hubungan hukumnya dengan putusan praperadilan yang telah diterbitkan pengadilan.

LSM Paskal melalui Sulaiman selaku pendamping dan kuasa turut angkat bicara. Ia meminta agar jajaran PPA Polres Probolinggo menjalankan tugas sesuai prosedur dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak mana pun

. “Harapan saya, PPA Polres Probolinggo bekerja sesuai prosedur, tanpa takut kepada tekanan dari luar. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” tegas Sulaiman. Ia juga menilai bahwa setiap tindakan penyidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tak hanya menyoroti persoalan penyidikan, Sulaiman juga mengungkapkan adanya dugaan permintaan uang sebesar Rp12 juta yang dikaitkan dengan anggota PPA berinisial MS. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja dan berencana membawa laporan ke tingkat yang lebih tinggi.

“Terkait dugaan permintaan sejumlah uang tersebut, saya akan melaporkannya ke Polda Jawa Timur atau Mabes Polri. Kami ingin persoalan ini diperiksa secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi dari MS maupun pihak Polres Probolinggo terkait dugaan permintaan uang tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan. Publik kini menunggu penjelasan institusi kepolisian, baik mengenai pelaksanaan putusan praperadilan maupun dugaan permintaan uang yang disampaikan LSM Paskal. Sebab, penegakan hukum tidak cukup hanya berbicara tentang kewenangan, tetapi juga menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. (***)

20 kunjungan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *