KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan tanggapan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia merespons perkara itu setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan yang mempersoalkan ketentuan pendidikan Gibran dalam proses pencalonan.
Dalam tanggapannya, Bobby menyampaikan bahwa dirinya mengetahui Gibran merupakan seorang sarjana. Pernyataan itu menjadi penegasan Bobby ketika dimintai keterangan mengenai gugatan pendidikan tersebut. Ia menyampaikan pandangannya secara singkat kepada wartawan di lingkungan Kantor Gubernur Sumut, tanpa menguraikan lebih jauh hal-hal di luar persoalan yang sedang ditanyakan.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran saat mengikuti pendaftaran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Bobby menanggapi putusan itu dengan menyebut, berdasarkan pengetahuannya, Gibran memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana. Keterangan tersebut disampaikan sebagai respons atas pertanyaan wartawan mengenai perkara yang mengaitkan syarat pendidikan dengan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Bobby Nasution turut menanggapi perdebatan mengenai ijazah sekolah menengah Gibran Rakabuming Raka. Sebagai adik ipar Gibran, Bobby menyampaikan pandangannya ketika isu pendidikan putra sulung Presiden RI Joko Widodo tersebut kembali menjadi perhatian publik. Bobby meminta agar persoalan ijazah SMA Gibran tidak terus dipermasalahkan.
Menurut Bobby, perdebatan mengenai dokumen pendidikan pada jenjang sekolah menengah semestinya tidak menjadi fokus utama. Ia menyampaikan pandangan itu dalam konteks polemik yang mengaitkan riwayat pendidikan Gibran dengan gugatan dan berbagai pembahasan di ruang publik. Pernyataan tersebut disampaikan Bobby sebagai tanggapan terhadap isu yang sedang berkembang, bukan sebagai uraian baru mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Dalam tanggapannya, Bobby kemudian memberikan saran yang bernada sindiran. Ia menyampaikan bahwa apabila persoalan pendidikan Gibran hendak dipersoalkan, pendidikan sarjananya juga sekalian dibahas. Pernyataan itu berkaitan dengan isu pendidikan sarjana yang sebelumnya turut dikaitkan dengan Joko Widodo. Dengan demikian, ucapan Bobby merujuk pada perdebatan yang lebih luas mengenai latar belakang pendidikan keluarga tersebut.
Bobby, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Medan, tetap menempatkan tanggapannya pada permintaan agar perhatian tidak hanya diarahkan kepada persoalan ijazah SMA Gibran. Saran mengenai pendidikan sarjana disampaikan sebagai bagian dari responsnya terhadap polemik yang ada. Ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai substansi atau keabsahan dokumen pendidikan tersebut, melainkan menyoroti cara isu itu dipersoalkan di hadapan publik.
Sikap Bobby menunjukkan posisinya sebagai anggota keluarga yang menanggapi perdebatan mengenai pendidikan Gibran. Inti pernyataannya adalah agar persoalan ijazah sekolah menengah tidak terus dibesar-besarkan, sementara pembahasan mengenai pendidikan sarjana, yang juga dikaitkan dengan Joko Widodo, disebutnya dapat dipersoalkan sekalian jika isu pendidikan hendak diteruskan.
Bobby Nasution menilai perhatian para pemimpin seharusnya lebih diarahkan kepada kondisi masyarakat dan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Menurutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan warga merupakan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian utama. Ia memandang bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melihat secara langsung keadaan masyarakat, terutama ketika masih banyak warga yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Pandangan tersebut disampaikan Bobby ketika menanggapi gugatan yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran. Ia menyebut persoalan itu tidak semestinya menjadi hal yang lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan masyarakat. Bagi Bobby, perhatian publik dan pemimpin akan lebih bermanfaat apabila diarahkan pada persoalan nyata yang dirasakan warga, termasuk keluhan mengenai kebutuhan dasar serta kondisi kehidupan yang masih belum mudah bagi sebagian masyarakat.
Bobby juga menekankan bahwa masih terdapat warga yang mengalami kesulitan dan menyampaikan keluhan mengenai kebutuhan sehari-hari. Situasi itu, menurutnya, menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia menempatkan peningkatan kesejahteraan sebagai hal yang lebih penting untuk dipikirkan daripada berfokus pada gugatan terkait latar belakang pendidikan Gibran. Penekanan tersebut mencerminkan pandangannya bahwa agenda pemimpin perlu berangkat dari kebutuhan warga dan persoalan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Putusan tersebut didasarkan pada persoalan kedudukan hukum para pemohon. Menurut pertimbangan MK, pihak yang mengajukan perkara bukan peserta Pemilihan Presiden 2024 sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkan hasil pemilu maupun status pasangan calon yang telah ditetapkan.
Dengan alasan itu, MK tidak masuk lebih jauh untuk mengabulkan tuntutan yang meminta pembatalan atau pendiskualifikasian Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Hakim MK menjelaskan bahwa syarat kedudukan hukum merupakan hal mendasar dalam pemeriksaan perkara. Ketika pemohon tidak memenuhi syarat tersebut, permohonan tidak dapat diterima, terlepas dari substansi tuntutan yang diajukan.
Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah atau dokumen pendidikan yang setara dengan sekolah menengah atas ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Artinya, berdasarkan fakta yang dipertimbangkan, tidak terdapat bukti yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Gibran gagal memenuhi syarat pendidikan tersebut pada saat pendaftaran.
Namun, hakim MK menegaskan bahwa penilaian mengenai bukti itu tidak mengubah amar putusan. Kendala utama perkara tetap terletak pada tidak adanya kedudukan hukum para pemohon. Karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar tersebut, MK tidak membatalkan penetapan Gibran dan tidak mengeluarkan keputusan yang mendiskualifikasinya sebagai wakil presiden. Putusan ini dengan demikian memisahkan dua hal: penilaian bahwa tidak ditemukan bukti mengenai ketiadaan ijazah setara SMA, serta ketidakmampuan pengadilan untuk memeriksa dan mengabulkan gugatan karena syarat legal standing para pemohon tidak terpenuhi.
