JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji. Menurut Dini, langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan dana jamaah berlangsung secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit forensik juga dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola dana haji.
Dana haji merupakan amanah yang harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, pengelolaan keuangan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu dapat dipahami dan diawasi oleh publik. Keterbukaan informasi mengenai proses pengelolaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana menjadi unsur penting dalam memastikan amanah jamaah dijalankan secara baik.
Dini menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai urgensi pelaksanaan audit forensik tersebut. Penjelasan itu juga perlu mencakup dasar hukum yang menjadi landasan audit, sehingga publik memperoleh informasi yang utuh mengenai tujuan dan mekanisme pemeriksaannya. Menurutnya, komunikasi yang jelas diperlukan agar wacana audit dapat dipahami dalam kerangka pertanggungjawaban pengelolaan dana haji.
Penjelasan pemerintah menjadi semakin penting karena selama delapan tahun terakhir BPKH secara berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Catatan tersebut perlu disampaikan bersama dengan alasan dan dasar hukum audit secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, audit forensik dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses keterbukaan dan pertanggungjawaban, sekaligus mendukung terjaganya kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan keuangan haji.
Wacana audit terhadap pengelolaan dana haji perlu ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas dan transparansi, bukan semata-mata sebagai dugaan adanya persoalan. Dana haji berasal dari setoran masyarakat yang menunaikan ibadah, sehingga publik memiliki kepentingan langsung untuk memahami bagaimana dana tersebut dikelola, diinvestasikan, dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan haji. Dalam konteks ini, penjelasan pemerintah menjadi penting agar pembahasan mengenai audit tidak berkembang berdasarkan asumsi, potongan informasi, atau spekulasi yang berpotensi membingungkan calon jemaah.
Masyarakat perlu memperoleh keterangan resmi mengenai tujuan audit yang diwacanakan, ruang lingkup pemeriksaannya, lembaga yang akan melaksanakan, serta landasan hukum yang digunakan. Kejelasan tersebut juga diperlukan untuk membedakan audit rutin, pemeriksaan kepatuhan, evaluasi kebijakan, dan audit forensik yang memiliki tujuan serta metode berbeda. Pernyataan Dini sebaiknya dipahami sebagai dorongan agar pemerintah membuka informasi mengenai proses pengelolaan keuangan haji dan memberikan kepastian bahwa setiap kebijakan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan itu tidak serta-merta menuduh adanya pelanggaran atau penyimpangan.
Di sisi lain, catatan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama delapan tahun berturut-turut merupakan informasi yang relevan dalam menilai kinerja pelaporan keuangan. Namun, opini tersebut tidak dengan sendirinya meniadakan kebutuhan publik atas penjelasan yang lebih terperinci mengenai kebijakan, risiko, dan hasil pengelolaan dana. Opini WTP terutama menunjukkan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai kriteria pemeriksaan, sedangkan audit atau evaluasi tertentu dapat menjawab pertanyaan yang lebih luas. Karena itu, keterbukaan pemerintah dan komunikasi yang terukur tetap diperlukan agar kepercayaan jemaah dibangun melalui informasi yang lengkap, resmi, dan mudah dipahami.
Komisi VIII DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut mencakup aspek pelayanan jamaah, pengelolaan dana, penetapan biaya, penyediaan akomodasi dan transportasi, hingga perlindungan terhadap hak-hak jamaah. Seiring pembentukan kelembagaan baru, perhatian Komisi VIII juga mencakup pengawasan terhadap kinerja Kementerian Haji dan Umrah sebagai institusi yang mendapat mandat dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah.
Penguatan tata kelola tersebut menjadi salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Perubahan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan, memperjelas pembagian kewenangan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik yang berkaitan dengan ibadah. Salah satu amanat pentingnya adalah penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Dengan hadirnya kelembagaan baru, pengawasan perlu terus diperkuat agar perubahan struktural diikuti perbaikan kinerja yang terukur. Komisi VIII DPR RI disebut akan mengawal kinerja kementerian, mendorong pembenahan tata kelola, serta memastikan setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan jamaah. Pengawasan yang konsisten diperlukan untuk mencegah kelemahan administrasi, konflik kepentingan, maupun praktik lain yang berpotensi merugikan jamaah.
Prinsip utama yang perlu dijaga ialah dana haji harus dikelola secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dipahami publik. Biaya haji juga perlu ditetapkan secara rasional agar tidak memberatkan jamaah, tanpa mengurangi standar keselamatan dan kualitas pelayanan. Pada saat yang sama, penyelenggaraan haji dan umrah harus diperbaiki dari tahun ke tahun melalui evaluasi terbuka, pemanfaatan data, serta tindak lanjut atas temuan pengawasan. Dengan pendekatan tersebut, pembentukan kelembagaan baru dapat benar-benar memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi jamaah.
Skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 dengan komposisi pembiayaan 52:48 masih berada pada tahap usulan pemerintah dan belum menjadi keputusan final. Rancangan tersebut masih dibahas secara mendalam di Komisi VIII DPR RI, termasuk mengenai susunan serta rincian setiap komponen biaya. Karena proses pembahasan belum selesai, skema itu belum dapat dinilai hanya berdasarkan persentase pembagian biaya yang ditanggung jamaah dan nilai manfaat. Penilaian yang menyeluruh perlu mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan, kemampuan jamaah, serta kondisi dana haji secara berkelanjutan.
Dini menegaskan bahwa biaya yang dibebankan kepada jamaah harus tetap terjangkau dan berada dalam batas kewajaran. Namun, keterjangkauan tersebut perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kesehatan dan keberlanjutan keuangan haji. Setiap komponen BPIH akan diperiksa, diverifikasi, dan dihitung secara cermat agar tidak terdapat pembebanan yang berlebihan kepada jamaah. Proses tersebut mencakup penelaahan terhadap kebutuhan layanan, biaya operasional, serta dasar perhitungan yang digunakan dalam menetapkan besaran pembayaran.
Dalam pembahasan itu, penggunaan nilai manfaat juga harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kemampuan dana haji untuk membiayai penyelenggaraan pada masa mendatang. Besarnya manfaat yang digunakan tidak semata-mata diarahkan untuk menekan biaya saat ini, tetapi juga harus menjaga hak dan kepentingan calon jamaah pada periode berikutnya. Dengan pertimbangan tersebut, keputusan mengenai skema BPIH 2027 perlu didasarkan pada data yang transparan, perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan keseimbangan perlindungan jamaah serta keberlanjutan dana haji. Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh aspek tersebut hingga pembahasan menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
