KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Bawaslu Kota Surakarta, Jawa Tengah, memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming ketika mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Surakarta 2020. Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono menyebut verifikasi faktual terhadap ijazah atau dokumen pendidikan bukan kewenangan Bawaslu, melainkan berada di ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Penjelasan tersebut menegaskan pembagian tugas lembaga pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pencalonan. Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan pemeriksaan serta penetapan keabsahan dokumen persyaratan calon menjadi bagian dari proses yang dilakukan KPU sesuai kewenangannya.
Menurut pengetahuan Budi, KPU Kota Surakarta tidak hanya melakukan verifikasi administrasi atas dokumen pendidikan yang disampaikan dalam pendaftaran calon. KPU juga mengonfirmasi dokumen pendidikan Gibran kepada Bakorwil 7. Dengan demikian, proses pemeriksaan tersebut mencakup komunikasi dengan pihak yang berkaitan dengan dokumen yang menjadi persyaratan pencalonan.
Proses konfirmasi itu kemudian menghasilkan surat keterangan dari Bakorwil 7. Informasi mengenai surat tersebut disampaikan dalam konteks penjelasan mengenai tahapan verifikasi yang dilakukan KPU Kota Surakarta. Bawaslu tidak menempatkan verifikasi faktual ijazah sebagai kewenangannya, sehingga keterangan mengenai proses dan hasil konfirmasi tersebut merujuk pada pelaksanaan tugas KPU.
Keterangan Bawaslu Surakarta ini menjadi bagian penting untuk memahami mekanisme pemeriksaan dokumen pendidikan dalam pencalonan kepala daerah. Proses tersebut berlangsung melalui kewenangan KPU, termasuk verifikasi administrasi dan konfirmasi kepada Bakorwil 7, yang selanjutnya menghasilkan surat keterangan. Tidak ada rincian lain mengenai isi surat atau bentuk pemeriksaan yang disampaikan dalam keterangan tersebut.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran dalam mengawasi seluruh tahapan pencalonan pada Pilkada Surakarta 2020, termasuk proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon. Dalam konteks pencalonan Gibran Rakabuming Raka, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan setiap persyaratan calon diperiksa oleh pihak yang berwenang.
Budi Wahyono menyampaikan bahwa tidak pernah ada laporan yang masuk kepada Bawaslu berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan tersebut. Keterangan itu mencakup tidak adanya laporan yang secara khusus mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.
Selain tidak menerima laporan, Bawaslu juga menyatakan tidak menemukan temuan terkait dokumen pendidikan Gibran selama menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, catatan mengenai proses pengawasan Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat laporan atau temuan yang harus ditindaklanjuti terkait aspek tersebut pada tahapan pencalonan Pilkada Surakarta 2020.
Tugas Bawaslu dalam proses ini adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pencalonan serta terpenuhinya persyaratan calon berdasarkan ketentuan pemilihan. Pengawasan tersebut berbeda dari kewenangan lembaga atau pihak yang melakukan verifikasi administratif dan menetapkan keabsahan dokumen pencalonan. Karena itu, keterangan mengenai tidak adanya laporan maupun temuan perlu dipahami sebagai penjelasan atas hasil pengawasan Bawaslu, bukan sebagai penetapan tersendiri mengenai sah atau tidak sahnya dokumen pendidikan Gibran.
Posisi Bawaslu dalam perkara ini berkaitan dengan pengawasan prosedur dan penerimaan informasi dugaan pelanggaran selama tahapan berlangsung. Pernyataan Budi Wahyono memberikan gambaran bahwa, sepanjang pengawasan yang dilakukan, tidak terdapat laporan atau temuan mengenai dokumen pendidikan tersebut. Penilaian administratif terhadap dokumen tetap berada dalam mekanisme dan kewenangan sesuai aturan penyelenggaraan pemilihan.
Budi Wahyono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 perlu dipahami secara utuh. Pemahaman tersebut penting agar setiap bagian putusan dibaca sesuai konteks perkara, pertimbangan hukum, serta batas persoalan yang diperiksa oleh lembaga konstitusional tersebut. Karena itu, putusan MK tidak semestinya ditafsirkan secara terpisah atau dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan baru di luar hal-hal yang secara jelas termuat di dalamnya.
Keterangan tersebut juga berkaitan dengan posisi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Bawaslu bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pencalonan pada Pilkada Surakarta 2020, ruang kerja Bawaslu berada pada fungsi pengawasan terhadap tahapan dan prosedur pencalonan sesuai ketentuan yang berlaku ketika proses itu berlangsung. Pemeriksaan atau verifikasi dokumen pendidikan calon dilakukan dalam kerangka tahapan tersebut dan tidak dapat dilepaskan dari batas kewenangan kelembagaan Bawaslu.
Dengan demikian, penjelasan mengenai langkah Bawaslu pada Pilkada Surakarta 2020 perlu ditempatkan sesuai konteks waktunya dan tugas yang dimilikinya. Bawaslu tidak menyampaikan tafsir baru terhadap putusan MK, melainkan menjelaskan pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan aturan dan tahapan pemilihan yang menjadi tanggung jawabnya. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa pembacaan atas putusan MK harus dilakukan secara cermat, tanpa menghubungkan hal-hal yang tidak dinyatakan secara hukum dalam bahan atau putusan terkait.
Pandangan Budi Wahyono tersebut menempatkan dua hal dalam batas yang jelas: putusan MK harus dipahami berdasarkan keseluruhan isinya, sedangkan keterangan Bawaslu mengenai verifikasi dokumen pendidikan Gibran merujuk pada pelaksanaan pengawasan pencalonan dalam Pilkada Surakarta 2020. Dengan pendekatan itu, informasi mengenai kedua konteks tersebut dapat disampaikan secara proporsional, tanpa memperluas makna putusan ataupun kewenangan Bawaslu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 tidak dapat diterima. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari informasi mengenai perkara yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran. Dengan demikian, keterangan yang tersedia dalam sumber berfokus pada status gugatan serta pertimbangan MK terkait bukti pendidikan yang diajukan atau dikaitkan dengan persyaratan calon.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan atau memperoleh bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut dipersoalkan karena dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Namun, berdasarkan informasi yang disebutkan, MK tidak memperoleh bukti meyakinkan mengenai kepemilikan dokumen pendidikan luar negeri tersebut oleh Gibran.
Ketentuan mengenai persyaratan pendidikan itu dikaitkan dengan Pasal 169 huruf dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu. Kedua ketentuan tersebut disebut dalam perkara sebagai dasar untuk menilai pemenuhan syarat pendidikan calon. MK kemudian menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, dengan uraian bahwa bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan tidak ditemukan atau diperoleh dalam perkara. Informasi ini terbatas pada isi putusan dan pertimbangan yang disebutkan dalam sumber, tanpa menambahkan penilaian mengenai putusan MK maupun dampaknya terhadap pencalonan pada Pilkada Surakarta 2020. Oleh karena itu, hubungan pembahasan putusan tersebut dan proses verifikasi dokumen pendidikan dalam konteks Pilkada Surakarta 2020 disampaikan hanya sebatas informasi yang tersedia, tanpa menarik kesimpulan tambahan di luar keterangan perkara.
