KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Bawaslu Kota Surakarta memberikan penjelasan mengenai batas kewenangannya dalam mengawasi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika proses pencalonan pada Pilkada Surakarta 2020 berlangsung. Penjelasan tersebut disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam perkara itu, isu mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran turut menjadi bagian dari materi yang dipersoalkan.
Bawaslu meminta putusan Mahkamah Konstitusi dipahami secara utuh dan tidak ditafsirkan secara terpisah dari konteks perkara maupun kewenangan setiap lembaga. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada tahapan pencalonan memiliki ruang lingkup, prosedur, dan dasar hukum tertentu. Karena itu, penilaian atas dokumen pendidikan calon dalam tahapan pemilihan kepala daerah perlu dibedakan dari pemeriksaan atau penilaian yang dilakukan lembaga lain berdasarkan mandatnya masing-masing.
Dalam proses pencalonan Pilkada Surakarta 2020, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap tahapan yang menjadi kewenangannya, termasuk memastikan penyelenggara pemilihan melaksanakan aturan secara prosedural. Fungsi tersebut tidak serta-merta menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang menetapkan keabsahan seluruh dokumen pendidikan atau mengambil alih kewenangan institusi lain. Pemeriksaan mengenai keaslian, kesetaraan, dan pemenuhan persyaratan tertentu dapat melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi serta kewenangan khusus.
Penjelasan ini menegaskan pentingnya membedakan pengawasan proses pencalonan, verifikasi persyaratan calon, dan penyelesaian sengketa atau perkara yang ditangani melalui mekanisme hukum berbeda. Dengan membaca putusan MK secara menyeluruh, publik dapat memahami posisi Bawaslu dalam perkara tersebut secara proporsional, termasuk batas tanggung jawabnya terhadap dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran pada Pilkada Surakarta 2020.
Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono, menjelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan calon kepala daerah pada Pilkada Surakarta 2020 berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penjelasan tersebut menegaskan batas peran Bawaslu dalam menangani dokumen persyaratan calon, termasuk dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.
Dalam perkara dokumen pendidikan Gibran, Bawaslu Kota Surakarta mengetahui bahwa KPU tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan calon. KPU juga disebut melakukan konfirmasi berkaitan dengan dokumen pendidikan tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan yang dilakukan KPU mencakup langkah untuk memperoleh konfirmasi dari pihak yang berkaitan dengan dokumen dimaksud.
Konfirmasi itu disebut dilakukan kepada Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil 7. Berdasarkan informasi yang disampaikan Budi Wahyono, langkah tersebut kemudian menghasilkan surat keterangan dari lembaga tersebut. Keterangan mengenai adanya konfirmasi dan surat keterangan itu menjadi bagian dari informasi terkait penanganan dokumen pendidikan calon pada tahapan Pilkada Surakarta 2020.
Bawaslu Kota Surakarta menempatkan proses verifikasi faktual tersebut sebagai kewenangan KPU. Karena itu, penjelasan Budi Wahyono menggarisbawahi bahwa KPU merupakan lembaga yang melakukan konfirmasi atas dokumen pendidikan Gibran, sedangkan Bawaslu menjelaskan batas kewenangannya dalam konteks tersebut. Informasi ini juga menunjukkan bahwa pemeriksaan kelengkapan administrasi dan konfirmasi dokumen dilakukan oleh KPU dalam tahapan pencalonan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk mengawasi tahapan pencalonan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut mencakup proses pelaksanaan pencalonan serta pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan calon oleh penyelenggara pemilihan. Namun, kewenangan itu tidak berarti Bawaslu mengambil alih seluruh tugas verifikasi administratif yang menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara terkait. Bawaslu memastikan proses berjalan sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan yang berlaku.
Dalam konteks pencalonan Gibran pada Pilkada Surakarta 2020, Budi Wahyono menerangkan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan tersebut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai ketentuan, termasuk pemenuhan persyaratan calon sebagaimana ditetapkan dalam regulasi pemilihan. Dengan demikian, dokumen pendidikan menjadi bagian dari persyaratan administratif yang berada dalam rangkaian proses pencalonan, sementara Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan tersebut sesuai batas kewenangannya.
Budi Wahyono juga menyampaikan bahwa selama pengawasan proses pencalonan Gibran, Bawaslu tidak menemukan laporan maupun temuan yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya. Keterangan ini menjadi bagian dari catatan pengawasan Bawaslu ketika Gibran mengikuti proses pencalonan sebagai calon wali kota Surakarta. Artinya, dalam dokumen dan proses pengawasan yang dilakukan pada tahapan tersebut, tidak tercatat adanya laporan dari masyarakat atau temuan langsung pengawas yang berkaitan dengan persyaratan dokumen pendidikan Gibran. Catatan itu menjelaskan posisi Bawaslu dalam perkara tersebut: mengawasi jalannya proses dan memastikan pemenuhan syarat sesuai kewenangan, bukan melakukan pemeriksaan di luar mandat yang diberikan oleh peraturan pemilihan.
Persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024 juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan yang mempersoalkan keabsahan pencalonannya sebagai wakil presiden. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Putusan itu menjadi bagian penting dalam memahami posisi hukum atas dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan atau memperoleh bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Ketentuan tersebut merujuk pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, pertimbangan MK ditempatkan dalam konteks pemeriksaan terhadap dalil dan bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, bukan sebagai pengalihan tugas pengawasan pemilu kepada lembaga lain.
Konteks ini sejalan dengan penjelasan Bawaslu Surakarta mengenai batas kewenangannya dalam mengawasi dokumen pendidikan calon. Bawaslu bertugas mengawasi proses pemenuhan persyaratan calon, termasuk memastikan tahapan berjalan sesuai ketentuan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Namun, Bawaslu tidak mengambil alih kewenangan lembaga yang menangani pemeriksaan administratif, verifikasi, serta penetapan terpenuhinya persyaratan calon.
Pemisahan kewenangan tersebut penting agar penilaian terhadap dokumen pendidikan dilakukan oleh institusi sesuai mandat hukumnya. Bawaslu dapat mengawasi proses dan memeriksa dugaan pelanggaran dalam tahapan pencalonan, sedangkan pemeriksaan serta penetapan persyaratan berada pada penyelenggara atau lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, putusan MK dan penjelasan Bawaslu perlu dibaca sebagai dua konteks yang saling melengkapi: MK menilai perkara berdasarkan bukti yang diajukan, sementara Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan atas proses pemenuhan persyaratan calon.
