JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Ribuan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Kehadiran massa membuat kawasan sekitar gedung parlemen dipadati peserta aksi yang menyuarakan tuntutan mengenai perlindungan dan kepastian kerja.
Kepadatan massa terlihat di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Ruas jalan di depan Gedung DPR/MPR menjadi salah satu titik utama berkumpulnya para buruh, sementara arus massa juga tampak memanjang hingga pertigaan Jalan Gerbang Pemuda. Situasi tersebut menunjukkan besarnya konsentrasi peserta aksi di kawasan tersebut.
Area dari depan gedung parlemen hingga pertigaan Jalan Gerbang Pemuda dipenuhi buruh yang hadir dalam demonstrasi itu. Mereka berkumpul untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan akan perlindungan dalam bekerja serta kepastian atas keberlangsungan pekerjaan. Penyampaian tuntutan berlangsung di tengah kepadatan massa yang memenuhi ruas Jalan Gatot Subroto.
Aksi ini menjadikan kawasan depan DPR/MPR sebagai pusat perhatian pada Selasa tersebut. Massa dari berbagai elemen hadir secara bersamaan dan memadati ruang jalan di sekitar gedung parlemen. Kepadatan itu terlihat jelas pada rentang ruas yang menghubungkan bagian depan Gedung DPR/MPR dengan pertigaan Jalan Gerbang Pemuda.
Dengan demikian, pemandangan di depan Gedung DPR/MPR pada hari itu didominasi oleh ribuan buruh peserta demonstrasi. Mereka menyuarakan perlindungan dan kepastian kerja, sementara konsentrasi massa membentang di Jalan Gatot Subroto hingga pertigaan Jalan Gerbang Pemuda.
Situasi di sekitar depan Gedung DPR terus dipadati peserta aksi hingga menjelang siang. Berdasarkan pantauan di lapangan, massa buruh masih berdatangan sampai sekitar pukul 11.20 WIB. Kedatangan berlangsung secara bertahap, sehingga jumlah peserta di kawasan tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu. Arus peserta terlihat datang melalui berbagai cara. Sebagian buruh menggunakan sepeda motor, sedangkan peserta lainnya memilih berjalan kaki menuju titik berkumpul di depan kompleks parlemen.
Sebelumnya, mobil komando memimpin pergerakan massa dalam longmarch dari kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno menuju depan Gedung DPR. Kendaraan tersebut menjadi penanda arah perjalanan sekaligus memandu rombongan buruh yang bergerak bersama. Rute pergerakan berlangsung dari kawasan stadion menuju lokasi aksi, dengan peserta mengikuti iring-iringan hingga tiba di depan gedung parlemen. Perjalanan massa menambah kepadatan di sekitar jalur yang dilalui, terutama ketika rombongan bergabung dengan peserta lain yang lebih dahulu berada di lokasi.
Dalam rombongan itu, para peserta membawa bendera organisasi masing-masing. Bendera tersebut tampak dikibarkan sebagai penanda kelompok dan identitas organisasi yang ikut dalam aksi. Selain itu, massa membawa sejumlah spanduk yang memuat tuntutan aksi. Spanduk-spanduk itu menjadi bagian dari penyampaian aspirasi buruh selama perjalanan maupun ketika mereka berkumpul di depan Gedung DPR. Hingga sekitar pukul 11.20 WIB, proses kedatangan peserta masih berlangsung. Dengan demikian, suasana di lokasi belum sepenuhnya menetap karena rombongan baru terus bergerak dari arah kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno menuju titik aksi.
Peserta aksi menyampaikan tuntutan agar undang-undang yang mengatur perlindungan ketenagakerjaan benar-benar menempatkan kepentingan buruh sebagai dasar utama. Aturan tersebut diminta memberikan jaminan yang jelas terhadap hak-hak pekerja, sekaligus menghadirkan kepastian kerja dalam hubungan industrial. Kepastian itu mencakup perlindungan bagi pekerja agar tidak mudah kehilangan pekerjaan, serta kejelasan mengenai status dan posisi mereka dalam hubungan kerja. Para peserta menegaskan bahwa pembentukan maupun penerapan aturan ketenagakerjaan perlu berpihak pada kebutuhan buruh, bukan mengabaikannya.
Tuntutan lain diarahkan pada penghentian praktik eksploitasi yang berlangsung melalui penggunaan tenaga kerja outsourcing. Sistem tersebut diminta tidak dijadikan sarana untuk mengurangi perlindungan dan kepastian bagi pekerja. Peserta juga menyerukan penghentian pola kerja kontrak yang membuat buruh berada dalam status tidak pasti. Pengaturan mengenai hubungan kerja harus memastikan agar pekerja tidak terus-menerus ditempatkan dalam kondisi sementara tanpa kejelasan mengenai keberlanjutan pekerjaan. Karena itu, penggunaan outsourcing dan pekerja kontrak menjadi bagian penting dari tuntutan yang disampaikan di hadapan gedung DPR.
Selain itu, peserta aksi meminta agar sistem pemagangan tidak disalahgunakan. Pemagangan harus tetap dibedakan dari hubungan kerja biasa dan tidak boleh dimanfaatkan untuk menggantikan pekerja dengan biaya maupun perlindungan yang lebih rendah. Praktik yang menempatkan peserta magang sebagai tenaga kerja tanpa kepastian dan hak yang semestinya juga diminta untuk dihentikan. Seluruh tuntutan tersebut diarahkan pada terwujudnya perlindungan ketenagakerjaan yang lebih kuat, kepastian status kerja, serta penghentian berbagai bentuk pemanfaatan tenaga kerja melalui outsourcing, kontrak, dan pemagangan secara tidak semestinya.
Di tengah aksi ribuan buruh di depan Gedung DPR, tuntutan mengenai upah layak kembali menjadi salah satu perhatian utama. Para buruh menyuarakan pentingnya jaminan hak atas upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, sekaligus mencerminkan penghargaan terhadap tenaga dan kontribusi pekerja. Upah tidak hanya dipandang sebagai angka dalam kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai hak dasar yang harus diberikan secara adil, transparan, dan bermartabat.
Dalam penyampaian tuntutannya, buruh juga meminta agar sistem koefisien nilai tertentu dihapus. Sistem tersebut dinilai belum memiliki kejelasan yang memadai dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan upah. Karena itu, mereka mendorong adanya mekanisme yang lebih terbuka serta mudah dipahami oleh pekerja. Kepastian mengenai dasar penghitungan upah dinilai penting agar hak buruh tidak bergantung pada ketentuan yang dianggap samar atau sulit diawasi.
Aksi tersebut turut berdampak pada arus lalu lintas di sekitar kawasan parlemen. Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR ditutup sebagai dampak demonstrasi yang berlangsung di lokasi tersebut. Penutupan itu menjadi bagian dari situasi di lapangan ketika massa menyampaikan aspirasi secara langsung. Di tuntutan yang dibawa, jaminan atas upah yang layak dan bermartabat tetap menjadi pokok perhatian, bersama permintaan untuk menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas. Para buruh menempatkan kepastian hak dan kejelasan aturan sebagai dasar penting dalam hubungan kerja.
