JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pihak untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Selasa malam, 7 Oktober 2026, oleh majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.
Dalam pertimbangannya, MK menilai lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran setelah seluruh tahapan pemilihan presiden selesai dan pasangan terpilih telah dilantik. Gibran telah menjalankan jabatan sebagai wakil presiden, sehingga persoalan mengenai keabsahan pencalonan tidak dapat diajukan melalui mekanisme yang digunakan para pemohon. Kewenangan untuk menilai perselisihan hasil pemilihan juga memiliki batas dan tidak mencakup pembatalan status pejabat yang sudah dilantik.
Selain persoalan kewenangan, majelis hakim menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut. Mereka dinilai tidak dapat menunjukkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Atas dasar itu, MK tidak melanjutkan pemeriksaan permohonan ke pokok perkara.
Meski demikian, pemeriksaan persidangan memuat temuan penting terkait dokumen pendidikan Gibran. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam pencalonan. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan, tetapi tidak mengubah amar putusan mengenai ketidakberwenangan MK serta tidak adanya legal standing para pemohon.
Putusan ini berarti MK tidak memerintahkan pencopotan atau pembatalan jabatan Gibran. Perdebatan mengenai syarat pendidikan dan tuntutan politik, termasuk desakan pengunduran diri terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab, tetap berada di ranah politik dan institusional, bukan menjadi dasar bagi MK untuk mendiskualifikasi wakil presiden yang telah dilantik.
Ketua Forum Konstitusi, Lukman Hakim Saifuddin, menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melampaui kewenangan ketika memeriksa perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran. Menurut dia, konstitusi memberikan mandat kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, proses persidangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan konstitusional, bukan tindakan yang keluar dari batas lembaga peradilan.
Lukman juga memandang sikap MK yang tetap memeriksa substansi permohonan sebagai langkah yang bijak. Meskipun pada akhirnya permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterima, pemeriksaan terhadap pokok persoalan tetap diperlukan agar seluruh dalil, bukti, dan argumentasi para pihak dapat diuji secara terbuka. Bagi Lukman, perkara yang menyangkut persyaratan calon pemimpin nasional memiliki dimensi kepentingan publik yang kuat sehingga tidak semestinya berhenti hanya pada alasan-alasan prosedural.
Ia menekankan, pemeriksaan substansi oleh MK penting untuk menggali kebenaran materiel. Dengan cara tersebut, publik dapat memperoleh penjelasan yang lebih utuh mengenai persoalan syarat pendidikan serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam putusan. Proses itu sekaligus menunjukkan bahwa lembaga peradilan berupaya menghadirkan kepastian hukum melalui penilaian yang menyeluruh, bukan sekadar menyatakan permohonan tidak dapat diterima tanpa menguji isu utama yang dipersoalkan.
Adapun apabila persoalan tersebut berkembang menjadi isu diskualifikasi, Lukman menjelaskan bahwa kewenangan untuk menindaklanjutinya kini berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pembagian kewenangan itu merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, putusan MK tidak dapat dipahami sebagai pengambilalihan kewenangan DPR dan MPR, melainkan sebagai pelaksanaan fungsi yudisial sesuai mandat konstitusi. Penanganan tahap berikutnya harus mengikuti prosedur ketatanegaraan yang telah ditentukan.
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, Lukman Hakim menilai keputusan tersebut berpotensi mengubah cara publik memandang pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai wakil presiden. Menurut dia, putusan itu dapat mendorong sebagian masyarakat meyakini bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana dipahami sebelumnya. Penilaian tersebut, terlepas dari perbedaan tafsir hukum yang mungkin muncul, diperkirakan akan memperkuat perdebatan mengenai dasar pencalonan dan kelayakan jabatan Gibran.
Lukman juga menyebut putusan tersebut dapat memunculkan anggapan di sebagian kalangan bahwa terdapat perbuatan tercela yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Ia memperkirakan legitimasi Gibran, baik dalam dimensi hukum maupun politik, akan semakin dipersoalkan oleh masyarakat. Persoalan itu dinilai tidak berhenti pada perdebatan mengenai dokumen atau ketentuan pendidikan, tetapi dapat berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas mengenai kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pandangan Lukman, DPR memiliki tuntutan untuk menindaklanjuti putusan MK sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Namun, proses tersebut berpotensi menimbulkan turbulensi politik apabila berlangsung di tengah perbedaan sikap antarkelompok dan meningkatnya perhatian masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kegaduhan sosial yang menyertainya dapat membawa dampak luas dan berlangsung panjang bagi kehidupan politik nasional. Karena itu, Lukman mengharapkan Gibran memiliki kebesaran jiwa untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Harapan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah meluasnya dampak buruk terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, sekaligus mengurangi ketegangan yang mungkin muncul selama proses politik dan hukum berlangsung. Pernyataan itu menjadi bagian dari penilaian Lukman atas konsekuensi putusan, bukan keputusan resmi mengenai langkah ketatanegaraan yang harus ditempuh.
Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati setiap tahapan dan proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya. Menurut Gibran, seluruh proses yang berjalan di lembaga peradilan harus dihargai, termasuk pandangan, pemeriksaan, serta putusan yang telah dikeluarkan oleh MK. Ia tidak ingin polemik mengenai latar belakang pendidikannya mengganggu pelaksanaan tugas yang sedang dijalankan.
Dalam memberikan penjelasan, Gibran kembali menegaskan bahwa dirinya telah lulus sekolah menengah atas. Ia menyampaikan bahwa seseorang tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana atau S1 di Singapura apabila belum menyelesaikan pendidikan SMA. Pernyataan itu menjadi bantahan Gibran terhadap anggapan yang meragukan pemenuhan syarat pendidikan tersebut. Ia menilai riwayat pendidikannya dapat dilihat berdasarkan dokumen dan fakta yang tersedia, sehingga persoalan itu semestinya dipahami secara proporsional.
Gibran juga menegaskan bahwa perhatiannya saat ini tertuju pada tanggung jawab sebagai wakil presiden. Setelah memberikan penjelasan mengenai isu pendidikan, ia memilih mengarahkan energinya untuk bekerja dan melayani masyarakat. Tugas tersebut mencakup pelaksanaan agenda pemerintahan serta dukungan terhadap berbagai kebijakan nasional yang telah ditetapkan bersama. Ia ingin berkontribusi dalam menyukseskan visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin pemerintahan.
Penegasan itu menunjukkan bahwa Gibran berupaya menempatkan polemik hukum dalam kerangka yang sesuai, tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai pejabat negara. Ia menghormati proses konstitusional, tetapi pada saat yang sama menyatakan keyakinan atas status pendidikannya. Dengan fokus pada pekerjaan pemerintahan, Gibran berharap dapat menjalankan mandat yang diterima dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sikap tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa agenda pelayanan publik tetap menjadi prioritas di tengah perhatian terhadap putusan MK.
