JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas sebagaimana dipersoalkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang yang digelar pada Selasa, 6 Oktober 2026, ketika majelis membacakan pertimbangan terkait alat bukti dan dalil yang diajukan para pihak.
Pokok putusan itu berkaitan dengan penilaian MK terhadap kecukupan serta kekuatan bukti mengenai dokumen pendidikan Gibran dalam perkara tersebut. Majelis menempatkan persoalan itu dalam kerangka pemeriksaan perkara yang menjadi kewenangannya, sehingga kesimpulan yang disampaikan terbatas pada ada atau tidaknya bukti yang dinilai meyakinkan berdasarkan materi persidangan. Dengan demikian, putusan tersebut perlu dibaca sesuai konteks pertimbangan hukum dan alat bukti yang diperiksa di ruang sidang.
MK tidak menyatakan kesimpulan lain di luar pokok pemeriksaan mengenai bukti pendidikan yang dipersoalkan. Karena itu, keterangan mengenai putusan ini belum dengan sendirinya menjelaskan status hukum ijazah, keabsahan jabatan Wakil Presiden, atau konsekuensi administratif dan politik lainnya. Putusan tersebut menjadi latar bagi tanggapan PDI Perjuangan yang menyoroti kembali proses verifikasi persyaratan pencalonan. Partai itu meminta agar mekanisme pemeriksaan dokumen dan pemenuhan syarat calon dievaluasi secara lebih serius, terutama untuk memastikan setiap tahapan pencalonan memiliki dasar verifikasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
PDI Perjuangan menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara yang menyoroti bukti pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi, kewenangan lembaga peradilan, serta prinsip negara hukum. Bagi partai, putusan MK merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus diterima dan dihargai, meskipun substansi pertimbangannya tetap dapat dibaca secara kritis dalam kerangka kepentingan demokrasi dan akuntabilitas publik.
Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menilai pertimbangan MK mengenai tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan atas dokumen persyaratan pendidikan calon wakil presiden telah menyentuh persoalan yang lebih luas daripada sekadar kelengkapan administratif. Menurutnya, isu tersebut memiliki dimensi moral, etika, dan tanggung jawab publik. Proses pencalonan untuk menduduki jabatan publik, kata Guntur, tidak semata-mata berhubungan dengan terpenuhinya dokumen formal, tetapi juga dengan kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Guntur memandang bahwa integritas calon dan tanggung jawab dalam memperoleh mandat rakyat merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari legalitas pencalonan. Karena itu, evaluasi terhadap proses verifikasi persyaratan perlu mempertimbangkan bagaimana seluruh informasi diperiksa, dikonfirmasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Ia menegaskan bahwa jabatan publik tidak cukup hanya bertumpu pada legalitas formal, melainkan juga memerlukan kepercayaan dan legitimasi moral rakyat. Pandangan tersebut menempatkan pemenuhan syarat administratif sebagai bagian dari standar yang lebih besar, yakni memastikan setiap mandat politik diperoleh melalui proses yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya.
Guntur mendorong agar temuan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai bukti pendidikan Gibran tidak berhenti sebagai bagian dari putusan, tetapi digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi proses verifikasi persyaratan pencalonan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk melihat kembali apakah pemeriksaan terhadap dokumen dan ketentuan pencalonan telah dilakukan secara cermat, terbuka, serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu.
Menurut Guntur, setiap lembaga negara yang terlibat dalam proses pencalonan memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral. Tanggung jawab itu mencakup kewajiban memastikan seluruh persyaratan calon diperiksa secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Proses verifikasi tidak semestinya dipahami hanya sebagai tahapan administratif, melainkan sebagai bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu.
Karena itu, penyelenggara pemilu didorong untuk menjelaskan kepada publik bagaimana verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan. Penjelasan tersebut perlu mencakup mekanisme pemeriksaan dokumen, dasar pertimbangan yang digunakan, serta peran pengawasan dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. Keterbukaan mengenai proses itu diperlukan agar masyarakat dapat memahami bagaimana persyaratan calon dinilai dan mengapa suatu keputusan diambil.
Guntur juga menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus ikut bertanggung jawab kepada publik atas proses tersebut. Tanggung jawab itu berkaitan dengan harapan agar pemilu diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil. Dengan menjadikan temuan serta pertimbangan MK sebagai bahan evaluasi kelembagaan, penyelenggara pemilu diharapkan dapat memperkuat kualitas verifikasi pencalonan dan memastikan prosesnya memiliki dasar yang jelas serta dapat diawasi masyarakat.
Guntur menekankan bahwa pihak yang menggunakan dokumen persyaratan pencalonan untuk memperoleh mandat rakyat tidak hanya berhadapan dengan aspek administratif dan hukum. Penggunaan dokumen tersebut juga membawa tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik, terutama ketika terdapat pertanyaan mendasar mengenai keabsahan atau dasar penerapannya. Menurut pandangan itu, mandat rakyat harus disertai kesediaan untuk menjelaskan proses yang melandasi pencalonan secara jujur, transparan, dan dapat dipahami masyarakat.
Ia membedakan pertanggungjawaban hukum dari tanggung jawab moral. Pertanggungjawaban hukum berjalan melalui mekanisme, prosedur, serta kewenangan lembaga negara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus dilakukan oleh institusi yang berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, tanggung jawab moral melekat langsung pada setiap pemegang jabatan publik, tanpa harus menunggu adanya pemeriksaan atau putusan dari lembaga tertentu.
Dalam konteks tersebut, rakyat dinilai berhak memperoleh penjelasan yang jujur dan terbuka ketika muncul persoalan mengenai dokumen persyaratan pencalonan. Penjelasan publik bukan sekadar bentuk komunikasi politik, melainkan bagian dari penghormatan terhadap warga negara yang memberikan mandat. Keterbukaan juga diperlukan agar perdebatan tidak berkembang menjadi spekulasi, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk memahami duduk perkara berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Guntur memahami bahwa persoalan ini tidak sederhana, termasuk bagi pemerintah yang harus menghadapi dimensi hukum, politik, dan administrasi secara bersamaan. Namun, kompleksitas tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menghindari penjelasan atau menunda penyelesaian tanpa batas. Menurutnya, persoalan harus ditangani secara terang, melalui mekanisme yang tersedia, dan berdasarkan aturan yang berlaku. Penyelesaian tidak seharusnya ditempuh melalui kesepakatan di balik pintu, karena proses yang menyangkut kepercayaan publik memerlukan keterbukaan serta pertanggungjawaban yang dapat diuji oleh masyarakat.
