SORONG SELATAN — Beredarnya sebuah foto di media sosial yang diduga memperlihatkan seorang Bupati di Kabupaten Sorong Selatan bersama dua Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas saat melakukan pertemuan dengan sosok yang disebut masyarakat sebagai “juragan”, memicu perhatian luas publik.
Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena terjadi di tengah berlangsungnya pemeriksaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Situasi itu memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait maksud dan tujuan pertemuan yang dilakukan di luar lingkungan resmi pemerintahan.
Foto Viral, Publik Pertanyakan Agenda Pertemuan
Sejak foto tersebut beredar, masyarakat mulai mempertanyakan alasan pertemuan dilakukan pada momentum yang dianggap sensitif. Sejumlah warga menilai seluruh pejabat daerah seharusnya lebih fokus mendampingi proses pemeriksaan serta memastikan tata kelola administrasi dan keuangan daerah berjalan secara transparan.
Tidak sedikit pihak yang menilai pertemuan informal dengan pihak luar di tengah agenda pemeriksaan BPK berpotensi menimbulkan persepsi negatif di ruang publik.
LIN Papua Barat Daya Angkat Bicara
Ketua LIN DPD Papua Barat Daya dan KaOps MANDALA IV, Jackson Sambow, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dan pertanyaan dari masyarakat terkait foto yang beredar.
Menurut Jackson, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah pertemuan tersebut merupakan agenda resmi pemerintahan atau sekadar pertemuan pribadi.
“Di tengah pemeriksaan BPK, publik tentu bertanya-tanya. Ada agenda apa sebenarnya? Apakah ini bagian dari koordinasi resmi, atau justru pertemuan yang menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat?” ujar Jackson Sambow.
Ia menegaskan bahwa LIN Papua Barat Daya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan di Sorong Selatan, khususnya terkait pengelolaan anggaran daerah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Transparansi Dinilai Penting
Jackson menilai keterbukaan informasi dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mencegah munculnya asumsi liar di tengah masyarakat.
Menurutnya, apabila pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan urusan pemeriksaan keuangan daerah, maka pemerintah perlu memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak memicu dugaan negatif.
“Kalau memang itu hanya pertemuan biasa atau sekadar ngopi di luar jam kantor, sebaiknya dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Karena saat ini situasinya berbeda, Sorong Selatan sedang dalam proses pemeriksaan keuangan. Jangan sampai publik menilai ada upaya mencari aman atau strategi tertentu,” tambahnya.
Tokoh Masyarakat Soroti Etika Pejabat
Selain menjadi perhatian lembaga sosial, sejumlah tokoh masyarakat juga mulai mempertanyakan etika pejabat publik ketika melakukan pertemuan informal dengan pihak luar pada saat agenda pemeriksaan keuangan sedang berlangsung.
Walaupun hingga kini belum ada bukti pelanggaran hukum terkait pertemuan tersebut, namun publik menilai pejabat daerah tetap harus menjaga integritas serta menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik persepsi di tengah masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan resmi guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.
Publik Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terkait foto maupun isu yang berkembang di media sosial.
Publik kini menunggu klarifikasi terbuka dari pihak terkait untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman maupun dugaan yang berkembang liar di tengah proses pemeriksaan keuangan daerah.
Catatan Redaksi
“Berita ini disusun berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, keterangan sejumlah pihak, serta pernyataan dari lembaga sosial masyarakat. Hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi maupun bukti hukum yang menyatakan adanya pelanggaran dalam pertemuan tersebut.”
Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Responses (6)