JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima. Putusan tersebut berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Mereka bukan peserta Pilpres 2024 sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum. Atas dasar itu, MK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan mengenai ketentuan pendidikan yang dipersoalkan dalam pencalonan Gibran.
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan pada Selasa malam. Dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum para pemohon, perkara itu berakhir tanpa adanya penilaian lebih lanjut dari MK terhadap substansi dalil yang diajukan. Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan syarat formil, termasuk status sebagai peserta pemilu, menjadi bagian penting dalam pengajuan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.
Menanggapi putusan tersebut, Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang telah berlangsung di MK. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026, setelah putusan dibacakan pada malam sebelumnya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia menerima proses peradilan konstitusi sebagai mekanisme hukum yang harus dihormati oleh seluruh pihak.
Respons Gibran disampaikan secara singkat dan berfokus pada penghormatan terhadap lembaga serta prosedur yang telah ditempuh. Putusan MK dan tanggapan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perkembangan hukum setelah penyelenggaraan Pilpres 2024, khususnya terkait perdebatan mengenai persyaratan pencalonan wakil presiden.
Usai Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan tidak dapat diterima, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa dirinya akan tetap berkonsentrasi menjalankan tugas pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai sikapnya setelah seluruh proses di MK selesai, dengan menempatkan pekerjaan untuk masyarakat sebagai perhatian utama.
Gibran juga menegaskan penghormatannya terhadap proses hukum yang telah berjalan. Putusan MK menjadi bagian dari proses hukum yang harus dihormati, sementara agenda pemerintahan tetap perlu dilanjutkan. Ia menyatakan akan kembali memusatkan perhatian pada pekerjaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Fokus itu mencakup upaya menyukseskan visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto. Dalam menjalankan tugasnya, Gibran menempatkan Presiden Prabowo sebagai pimpinan mereka, sehingga pelaksanaan agenda pemerintahan diarahkan untuk mendukung kepemimpinan serta program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setelah proses di MK, ia menyatakan akan melanjutkan pekerjaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan Gibran tersebut menunjukkan bahwa perhatian yang disampaikannya setelah putusan tidak diarahkan pada perdebatan lanjutan mengenai perkara, melainkan pada keberlanjutan tugas. Ia menyampaikan bahwa pekerjaan untuk masyarakat tetap menjadi fokus, termasuk mendukung pelaksanaan visi, misi, dan program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sikap itu disampaikan bersamaan dengan penghormatan terhadap proses hukum dan putusan yang telah dibacakan oleh MK.
Salah satu hal yang turut disinggung Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya adalah persoalan bukti pendidikan yang disebut setara dengan jenjang sekolah menengah atas. Dalam fakta persidangan, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah pendidikan dari luar negeri yang setara dengan SMA ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari uraian MK saat menyatakan gugatan mengenai syarat pendidikan tidak dapat diterima.
Isu itu kemudian mendapat respons dari Gibran. Ia mengaitkan riwayat pendidikan lanjutan yang ditempuhnya di Singapura dengan kelulusan pada jenjang SMA. Dalam keterangannya, Gibran menyampaikan bahwa pendidikan yang dijalani di Singapura berlanjut hingga tingkat sarjana atau S1. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kelanjutan pendidikannya dapat berlangsung, termasuk kaitannya dengan pemenuhan jenjang pendidikan sebelumnya.
Respons Gibran tersebut perlu dipahami dalam konteks perdebatan yang muncul selama persidangan. Ia menyoroti kesinambungan pendidikan yang ditempuhnya, sementara pertimbangan MK berfokus pada ada atau tidaknya bukti tertentu mengenai ijazah yang setara dengan SMA pada saat pendaftaran. Kedua hal itu menjadi bagian dari pemberitaan dan pembahasan publik setelah putusan dibacakan.
Dengan demikian, pernyataan Gibran mencerminkan jawaban atas pertanyaan mengenai latar belakang pendidikannya dan keberlanjutan studi di Singapura hingga jenjang S1. Adapun penyebutan mengenai bukti pendidikan setara SMA merupakan bagian dari fakta serta pertimbangan yang tercantum dalam persidangan. Uraian tersebut tidak dengan sendirinya mengubah isi putusan atau memberikan penilaian baru mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Gibran menyatakan bahwa pernyataan Mahkamah Konstitusi mengenai bukti ijazah setara SMA akan segera ditindaklanjuti. Ketika ditanya mengenai langkah setelah putusan tersebut, jawabannya singkat dan tegas: hal itu akan segera mereka follow up. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu mengenai dokumen pendidikan yang disebut dalam pertimbangan MK akan menjadi perhatian untuk ditangani lebih lanjut oleh pihak terkait.
Putusan MK yang menjadi konteks pernyataan itu menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Dasar yang disebut dalam putusan berkaitan dengan persoalan kedudukan hukum para pemohon dan pihak terkait dalam perkara tersebut. Karena itu, status permohonan yang tidak dapat diterima perlu dibedakan dari isi pertimbangan yang disampaikan majelis hakim dalam memeriksa perkara.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Pernyataan mengenai bukti tersebut tercantum sebagai bagian dari pertimbangan, sementara amar putusan tetap menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Hakim MK Suhartoyo juga menyatakan bahwa para pemohon dan pihak terkait tidak memiliki kedudukan hukum. Keterangan itu menjadi bagian dari penjelasan mengenai alasan permohonan tidak dapat diterima. Adapun tindak lanjut atas pernyataan MK mengenai bukti ijazah SMA, sebagaimana disampaikan Gibran, akan segera mereka follow up.
