MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Polresta Malang Kota meningkatkan penanganan perkara dugaan kekerasan terhadap pelajar yang melibatkan mantan Kepala SMPN 18 Malang berinisial MAH. Perkara tersebut sebelumnya berada dalam tahap penyelidikan, tetapi kini dinaikkan ke tahap penyidikan setelah kepolisian melakukan gelar perkara dan mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dikumpulkan.
Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Lukman Sobikhin, membenarkan peningkatan status penanganan perkara itu pada Rabu, 7 Oktober 2026. Keterangan tersebut disampaikan di Kota Malang, Jawa Timur. Menurut informasi kepolisian, keputusan untuk melanjutkan perkara ke tahap penyidikan diambil berdasarkan hasil gelar perkara, termasuk penilaian terhadap fakta serta keterangan yang diperoleh selama proses penyelidikan.
Peralihan dari penyelidikan ke penyidikan menandai dimulainya proses untuk mengungkap perkara secara lebih mendalam. Pada tahap ini, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta mendalami berbagai informasi yang relevan dengan dugaan kekerasan terhadap pelajar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan rangkaian peristiwa, peran masing-masing pihak, dan unsur hukum dalam perkara dapat dipetakan secara jelas.
Dalam perkara ini, terdapat tiga laporan polisi yang menjadi dasar penanganan kepolisian. Ketiga laporan tersebut akan menjadi bagian dari materi penyidikan dan ditelaah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian masih perlu mengumpulkan serta mencermati alat bukti dan keterangan tambahan sebelum menentukan perkembangan penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
Kuasa hukum korban, Lilik Yuliana, menyampaikan bahwa perkara dugaan kekerasan terhadap pelajar di Malang telah memasuki tahap penyidikan sejak 28 September 2026. Perkembangan tersebut menandai peningkatan tahapan penanganan perkara dari proses sebelumnya menuju tahap penyidikan oleh kepolisian. Informasi ini menjadi keterangan mengenai status administratif dan hukum perkara berdasarkan penjelasan dari pihak kuasa hukum korban.
Dalam tahap penyidikan, kepolisian menjalankan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan serta memeriksa informasi yang berkaitan dengan perkara. Namun, keterangan mengenai dimulainya penyidikan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Status tersebut memerlukan keputusan resmi berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lilik Yuliana juga menerangkan bahwa kepolisian telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang dikenal sebagai SPDP. Dokumen ini merupakan pemberitahuan resmi mengenai dimulainya proses penyidikan dalam suatu perkara. Penerbitan SPDP memperlihatkan bahwa proses penanganan perkara telah tercatat dalam administrasi penyidikan kepolisian dan menjadi bagian dari mekanisme hukum yang berjalan.
Dengan demikian, perkembangan yang telah disampaikan sejauh ini mencakup dimulainya penyidikan pada 28 September 2026 serta diterbitkannya SPDP oleh kepolisian. Kedua hal tersebut merupakan informasi prosedural mengenai perjalanan perkara. Belum terdapat keterangan dalam informasi ini mengenai penetapan tersangka, hasil pemeriksaan, maupun kesimpulan penyidik terkait peristiwa yang dilaporkan. Oleh karena itu, perkembangan berikutnya tetap bergantung pada proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk pemeriksaan dan pengumpulan keterangan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Sebelum perkara dugaan kekerasan terhadap pelajar di Malang memasuki tahap penyidikan, polisi telah memeriksa delapan pelajar SMP Negeri 18 Malang yang diduga menjadi korban. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh keterangan awal sekaligus mendokumentasikan kondisi para anak yang dilaporkan mengalami kekerasan. Jumlah delapan orang merujuk pada pelajar yang menjalani rangkaian pemeriksaan dalam penanganan perkara tersebut.
Selain meminta keterangan, polisi juga memastikan kedelapan pelajar itu menjalani proses visum. Lilik Yuliana menyampaikan bahwa pemeriksaan medis tersebut telah dilakukan terhadap seluruh anak yang dimaksud. Visum merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk membantu penyidik menilai ada atau tidaknya tanda-tanda yang berkaitan dengan dugaan kekerasan, sesuai dengan keterangan medis dan kebutuhan penyelidikan.
Namun, informasi mengenai pelaksanaan visum perlu dibedakan dari isi atau hasil pemeriksaannya. Pernyataan bahwa delapan pelajar telah menjalani visum tidak berarti hasil pemeriksaan medis mereka telah diketahui atau diumumkan kepada masyarakat. Menurut Lilik Yuliana, hasil visum kedelapan anak tersebut tidak dapat disampaikan kepada publik.
Kerahasiaan itu berkaitan dengan sifat informasi medis serta proses hukum yang masih berjalan. Hasil visum dapat menjadi bagian dari dokumen penanganan perkara dan digunakan oleh penyidik bersama bukti atau keterangan lain untuk menentukan langkah berikutnya. Karena itu, publik baru dapat mengetahui bahwa pemeriksaan visum telah dilakukan, sementara rincian mengenai temuan medis, kondisi masing-masing pelajar, maupun kesimpulan dokter tetap tidak diungkapkan.
Pembedaan tersebut penting agar informasi mengenai perkara tidak menimbulkan tafsir yang melampaui keterangan resmi. Angka delapan menunjukkan jumlah pelajar yang menjalani pemeriksaan visum, bukan jumlah temuan tertentu dalam hasil pemeriksaan. Adapun isi visum masih berada dalam ranah penanganan aparat dan tenaga medis yang berwenang, hingga proses hukum memberikan dasar bagi penyampaian informasi lebih lanjut.
Dugaan kekerasan terhadap pelajar di Malang dilaporkan terjadi pada Kamis pagi, 24 September 2026. Peristiwa tersebut berlangsung di sekitar gerbang sekolah dan melibatkan sejumlah pelajar. Berdasarkan informasi yang beredar, kejadian itu diduga dipicu oleh adanya pelajar yang tidak mengenakan pakaian lurik, sebagaimana ketentuan atau kebiasaan berpakaian yang berlaku di lingkungan sekolah. Dugaan tindakan kekerasan tersebut kemudian menjadi perhatian publik serta mendorong aparat dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh pihak korban maupun keluarga.
Sehari setelah peristiwa itu, yakni pada Jumat, 25 September 2026, Pemerintah Kota Malang mengambil langkah administratif dengan mencopot MAH dari jabatan kepala sekolah. Keputusan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari respons pemerintah daerah terhadap dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Proses penanganan perkara tetap berjalan melalui mekanisme hukum untuk memastikan rangkaian kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk pertanggungjawaban dapat diperiksa secara objektif.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa Pemerintah Kota Malang tidak memberikan bantuan hukum kepada MAH dalam menghadapi perkara tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah kota membedakan tanggung jawab administratif sebagai penyelenggara pendidikan dari proses hukum yang harus dijalani oleh pihak yang diperiksa. Pemerintah juga diharapkan tetap memberikan perhatian terhadap perlindungan pelajar dan pemulihan kondisi para korban selama penanganan kasus berlangsung.
Sementara itu, informasi mengenai permintaan penyelesaian melalui keadilan restoratif masih dalam tahap pembahasan. Lilik Yuliana disebut tengah mendiskusikan opsi tersebut bersama keluarga para korban. Pembicaraan itu belum menghasilkan keputusan akhir, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara akan ditempuh melalui mekanisme keadilan restoratif atau dilanjutkan sepenuhnya berdasarkan proses hukum yang sedang berjalan. Sikap keluarga korban dan hasil pembahasan menjadi faktor penting sebelum ada langkah lanjutan.
