JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Revisi Undang-Undang Pemilu telah memasuki tahap panitia kerja (panja) di Komisi II DPR RI. Tahap ini menandai dimulainya pembahasan yang lebih terarah terhadap berbagai ketentuan penyelenggaraan pemilu, termasuk isu-isu yang berpotensi memengaruhi konfigurasi politik nasional. Panja dibentuk untuk menghimpun pandangan fraksi, mengkaji kebutuhan perubahan regulasi, serta merumuskan materi yang akan dituangkan dalam naskah akademik dan draf RUU Pemilu.
Panja tersebut beranggotakan 23 orang yang berasal dari delapan fraksi di DPR. Komposisi ini diharapkan dapat menghadirkan pembahasan yang mencerminkan keragaman sikap politik di parlemen. Setiap fraksi memiliki ruang untuk menyampaikan usulan, mempertahankan kepentingan politiknya, sekaligus mencari titik temu terkait aturan pemilu yang akan diterapkan pada periode mendatang. Proses tersebut menjadi penting karena perubahan regulasi pemilu memiliki dampak langsung terhadap partai politik, peserta pemilu, penyelenggara, dan pemilih.
Pada Senin, 5 Oktober 2026, panja menyepakati 10 isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan naskah akademik dan draf RUU Pemilu. Kesepakatan awal itu menjadi pijakan bagi pembahasan lanjutan, meskipun setiap isu masih berpeluang mengalami pendalaman dan perubahan. Materi yang telah disepakati akan dikaji dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, kebutuhan penguatan sistem demokrasi, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Pembahasan revisi UU Pemilu diperkirakan berlangsung dinamis karena aturan yang disusun akan menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2029. Perbedaan pandangan mengenai desain pemilu, keterwakilan politik, dan ketentuan ambang batas berpotensi memunculkan perdebatan panjang di dalam panja maupun dalam pembahasan bersama pemerintah. Karena itu, proses legislasi tidak hanya dituntut menghasilkan rumusan yang dapat diterapkan, tetapi juga menjaga transparansi, konsistensi, dan legitimasi aturan yang disepakati.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kepentingan masing-masing partai politik akan memiliki pengaruh kuat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Proses tersebut diperkirakan tidak hanya berlangsung sebagai pembahasan teknis mengenai aturan pemilu, tetapi juga menjadi ruang bagi setiap partai untuk memperjuangkan kepentingan politiknya.
Menurut Jamiluddin, setiap fraksi kemungkinan akan mencermati seluruh ketentuan yang dibahas dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap posisi dan peluang partai masing-masing. Fraksi-fraksi diperkirakan tidak ingin terdapat aturan yang berpotensi menyulitkan partainya dalam menghadapi pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden pada 2029.
Sikap tersebut dapat memengaruhi dinamika pembahasan, terutama ketika materi yang dibicarakan berkaitan dengan ketentuan yang berdampak langsung terhadap persaingan antarpartai. Setiap fraksi tentu akan berupaya memastikan rumusan aturan tidak menimbulkan kerugian politik bagi partainya. Karena itu, perbedaan kepentingan diperkirakan menjadi salah satu warna utama dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Pemilu.
Jamiluddin menyebut, nuansa Pemilu 2029 akan terasa dalam proses pembahasan tersebut. Artinya, meskipun pembahasan berlangsung dalam kerangka penyusunan regulasi, orientasi terhadap kontestasi politik yang akan datang tetap berpotensi hadir dalam sikap dan argumentasi setiap fraksi. Kepentingan untuk menjaga peluang partai pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden mendatang dapat menjadi pertimbangan yang menyertai pembahasan sejak awal.
Dengan demikian, pembahasan RUU Pemilu diperkirakan tidak terlepas dari kalkulasi politik tiap partai. Setiap fraksi akan berusaha memperjuangkan ketentuan yang dinilai tidak menghambat kepentingannya, sekaligus menilai secara hati-hati setiap usulan yang dapat memengaruhi persaingan menuju 2029.
Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen diperkirakan menjadi salah satu materi yang paling alot dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Ketentuan ini menentukan persentase minimum perolehan suara sah nasional yang harus dicapai partai politik agar dapat memperoleh kursi di DPR. Karena itu, perubahan ambang batas akan berpengaruh langsung terhadap peta persaingan dan peluang setiap partai untuk menempatkan wakilnya di Senayan pada Pemilu 2029.
Apabila angka ambang batas dinaikkan, partai politik harus mengumpulkan suara lebih besar untuk lolos ke parlemen. Partai dengan dukungan yang tersebar atau berada di bawah persentase yang ditentukan berisiko tidak memperoleh kursi, meskipun memiliki suara dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, ambang batas yang lebih rendah dapat membuka peluang bagi lebih banyak partai untuk masuk DPR, tetapi juga berpotensi membuat komposisi parlemen semakin terfragmentasi.
Pengamat politik Jamiluddin menilai PAN, PKS, dan Demokrat cenderung menghendaki ambang batas tetap berada pada angka 4 persen atau paling tinggi 5 persen. Sikap tersebut berkaitan dengan kekhawatiran bahwa ketiga partai akan mengalami kesulitan menembus parlemen apabila ambang batas ditetapkan di atas 5 persen. Dengan demikian, pembahasan angka tersebut bukan hanya menyangkut desain sistem pemilu, melainkan juga menyentuh kepentingan elektoral masing-masing partai.
Di sisi lain, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, dan NasDem dinilai tidak terlalu mempermasalahkan kemungkinan kenaikan ambang batas menjadi 6 persen atau lebih. Partai-partai tersebut dipandang memiliki basis pemilih dan kekuatan elektoral yang relatif memadai. Ketua Umum NasDem Surya Paloh bahkan telah menyebut angka 7 persen sebagai ambang batas parlemen. Pernyataan itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang cukup lebar antarpartai, sehingga penetapan ketentuan untuk Pemilu 2029 berpotensi menjadi titik persaingan utama dalam pembahasan RUU Pemilu.
Jamiluddin menilai perbedaan kepentingan mengenai ambang batas parlemen berpotensi membuat pembahasan RUU Pemilu berlangsung panas. Setiap partai memiliki pertimbangan politik dan strategi elektoral masing-masing, terutama karena besaran ambang batas akan memengaruhi peluang perolehan kursi pada Pemilu 2029. Partai yang memiliki basis dukungan kuat cenderung dapat melihat ambang batas dari sudut pandang berbeda dibandingkan partai yang masih berupaya memperluas pemilih.
Tarik-menarik kepentingan tersebut tidak hanya mungkin berlangsung antarpartai, tetapi juga dapat merembet ke dalam koalisi. Menurut Jamiluddin, situasi bisa semakin tegang apabila Gerindra dan Golkar tidak mengakomodasi kepentingan PAN, PKS, dan Demokrat. Perbedaan sikap di partai-partai yang berada dalam satu barisan dapat memengaruhi soliditas kerja sama politik, terlebih apabila pembahasan menyentuh peluang keterwakilan dan posisi masing-masing partai dalam kontestasi mendatang.
Kerumitan juga dapat meningkat apabila kepentingan partai nonparlemen tidak ikut diperhatikan dalam penentuan ambang batas parlemen. Kelompok tersebut tidak memiliki kursi di parlemen, tetapi tetap menjadi bagian dari peserta pemilu dan memiliki aspirasi untuk memperoleh representasi politik. Karena itu, pembahasan perlu mempertimbangkan dampak aturan terhadap seluruh peserta, bukan hanya kepentingan partai yang telah memiliki kekuatan di lembaga legislatif.
Perbedaan pandangan yang muncul menunjukkan bahwa pembahasan RUU Pemilu masih dapat berkembang dinamis. Berbagai kepentingan politik kemungkinan akan terus dipertemukan melalui negosiasi, baik antarpartai maupun di dalam koalisi. Dengan belum adanya keputusan final, arah pembahasan ambang batas parlemen dan titik temu yang akan dicapai masih terbuka untuk berubah mengikuti perkembangan komunikasi politik.
