JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menetapkan lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan 2026–2031. Penetapan tersebut menjadi langkah penting dalam keberlanjutan tata kelola lembaga penyiaran publik yang memiliki peran dalam menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, serta layanan komunikasi bagi masyarakat.
Keputusan mengenai susunan Dewan Pengawas LPP RRI itu diambil melalui rapat paripurna DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober. Forum tersebut menjadi wadah resmi bagi DPR RI untuk menetapkan lima anggota Dewan Pengawas RRI untuk menjalankan masa tugas pada periode 2026–2031. Dengan keputusan itu, proses penetapan untuk periode baru dinyatakan telah memperoleh pengesahan dari lembaga legislatif.
Penetapan oleh rapat paripurna menunjukkan keterlibatan DPR RI dalam memastikan keberlangsungan fungsi pengawasan terhadap LPP RRI. Dewan Pengawas memiliki posisi dalam kerangka kelembagaan RRI, sehingga penetapan anggota untuk masa jabatan baru menjadi bagian dari agenda penting bagi operasional dan akuntabilitas lembaga tersebut. Keputusan yang berlangsung di Jakarta itu sekaligus menandai dimulainya periode kepengawasan 2026–2031 secara resmi.
Melalui penetapan ini, LPP RRI memiliki dasar kelembagaan untuk melanjutkan pelaksanaan tugasnya pada periode mendatang. RRI sebagai lembaga penyiaran publik tetap diharapkan menjalankan perannya untuk kepentingan masyarakat, sementara Dewan Pengawas menjadi bagian dari struktur yang mendukung pelaksanaan tata kelola lembaga. Rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 8 Oktober menjadi momentum resmi penetapan lima anggota Dewan Pengawas RRI untuk masa jabatan lima tahun tersebut.
Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan pesan kepada lima anggota Dewan Pengawas RRI yang telah ditetapkan untuk periode 2026–2031. Setelah proses penetapan selesai, ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan yang telah diberikan melalui keputusan tersebut. Pesan itu disampaikan sebagai pengingat bahwa posisi yang diterima membawa tanggung jawab yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh.
Saleh meminta para anggota terpilih menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Penekanan tersebut menjadi bagian penting setelah DPR menetapkan susunan Dewan Pengawas RRI untuk masa jabatan yang baru. Menurut pesan yang disampaikannya, kepercayaan itu perlu dijaga melalui sikap dan pelaksanaan tanggung jawab secara serius, sehingga mandat yang diterima tidak dipandang sebagai sekadar hasil dari sebuah proses penetapan.
Pernyataan Ketua Komisi VII DPR itu sekaligus menandai harapan agar lima anggota Dewan Pengawas RRI dapat memahami bobot amanah yang melekat pada posisi mereka. Saleh tidak hanya menyampaikan ucapan setelah penetapan, tetapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan tersebut perlu dijalankan dengan kesungguhan. Pesan itu ditujukan kepada seluruh anggota terpilih sebagai landasan dalam mengemban amanah selama periode 2026–2031.
Dengan demikian, penetapan oleh DPR diikuti oleh pesan moral dari Saleh agar para anggota terpilih menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keseriusan dalam menerima kepercayaan yang telah diberikan. Lima anggota Dewan Pengawas RRI diharapkan menjadikan pesan Ketua Komisi VII DPR itu sebagai pengingat sepanjang masa jabatan mereka.
Dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas RRI periode 2026–2031, integritas dan independensi menjadi dua prinsip yang ditekankan secara khusus. Keduanya dipandang sebagai landasan penting agar setiap anggota dapat menjalankan amanah yang diberikan secara bertanggung jawab. Penekanan tersebut menempatkan sikap pribadi dan posisi kelembagaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
Integritas diperlukan agar anggota Dewan Pengawas senantiasa memegang teguh nilai kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjalankan mandat. Prinsip ini menegaskan bahwa tugas harus dilaksanakan dengan sikap yang dapat dipercaya serta sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Dengan menjaga integritas, anggota diharapkan mampu mempertahankan komitmen terhadap tanggung jawabnya selama masa jabatan berlangsung.
Selain integritas, independensi juga menjadi dasar yang harus dijaga oleh seluruh anggota. Independensi menekankan pentingnya menjalankan tugas secara mandiri dan tidak mengutamakan kepentingan di luar amanah kelembagaan. Prinsip ini menjadi pijakan agar pelaksanaan tanggung jawab tetap berada dalam kerangka tugas Dewan Pengawas RRI, tanpa mengurangi objektivitas dalam menjalankan peran yang telah ditetapkan.
Kedua prinsip tersebut diharapkan melekat dalam setiap pelaksanaan tugas selama periode 2026–2031. Integritas memberikan dasar bagi sikap yang bertanggung jawab, sementara independensi menjaga agar mandat dapat dijalankan secara mandiri. Penekanan terhadap keduanya menjadi harapan agar anggota Dewan Pengawas RRI mampu menjalankan peran sesuai amanah dan tanggung jawab kelembagaan yang dipercayakan kepada mereka.
Penetapan lima anggota Dewan Pengawas RRI untuk periode 2026–2031 membawa amanah yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Sebagai bagian dari tata kelola Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan layanan siaran tetap berorientasi pada masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok atau pihak tertentu. Pesan tersebut menjadi landasan penting dalam memahami peran mereka setelah ditetapkan melalui rapat paripurna DPR.
Kepentingan publik perlu ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal itu mencakup perhatian terhadap keberagaman informasi, akses masyarakat terhadap siaran, penghormatan terhadap nilai kebangsaan, serta pemenuhan mandat RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Dalam menjalankan amanah, anggota Dewan Pengawas juga diharapkan mampu menjaga jarak yang wajar dari kepentingan politik maupun tekanan eksternal, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.
Penekanan DPR terhadap integritas dan independensi menjadi pesan yang tidak terpisahkan dari penetapan tersebut. Integritas diperlukan agar setiap tanggung jawab dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan konsisten dengan ketentuan yang berlaku. Independensi diperlukan agar pengawasan terhadap LPP RRI tetap diarahkan pada mandat pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kedua prinsip itu menjadi dasar bagi pelaksanaan amanah sekaligus penanda penting dalam menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas.
Dengan demikian, kepentingan masyarakat menjadi orientasi utama yang melekat pada penetapan anggota Dewan Pengawas RRI periode 2026–2031. Rapat paripurna DPR telah menetapkan lima anggota Dewan Pengawas RRI untuk periode 2026–2031, dengan pesan yang berfokus pada integritas, independensi, serta kepentingan publik.
