JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Agenda hilirisasi pemerintah kini tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan dan pengolahan mineral. Arah kebijakan tersebut mulai diperluas ke sektor kesehatan, terutama melalui penguatan kapasitas produksi bahan dan produk medis di dalam negeri. Perluasan ini mencerminkan kebutuhan untuk membangun industri kesehatan nasional yang lebih mandiri, tangguh, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengurangi ketergantungan pada pasokan impor.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil melakukan hilirisasi darah. Pernyataan tersebut menandai perkembangan penting dalam upaya mengolah sumber daya biologis menjadi produk kesehatan bernilai tambah, termasuk albumin dan intravenous immunoglobulin (IVIG). Selama ini, komponen darah dan produk turunannya memiliki peran penting dalam berbagai layanan medis, tetapi ketersediaannya masih menghadapi tantangan, baik dari sisi produksi, teknologi, maupun kesinambungan pasokan. Pengembangan kemampuan pengolahan di dalam negeri diharapkan dapat memperkuat akses terhadap produk tersebut sekaligus mendukung peningkatan ketahanan kesehatan nasional.
Gagasan mengenai hilirisasi darah disampaikan dalam acara Health Summit di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober. Dalam konteks agenda pemerintah, langkah ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk membangun ekosistem industri kesehatan, mulai dari penyediaan bahan baku, penguasaan teknologi, hingga produksi dan distribusi. Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mendorong terciptanya kemampuan riset, investasi, dan sumber daya manusia yang mendukung pertumbuhan sektor kesehatan. Dengan demikian, hilirisasi di bidang ini diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi industri nasional, meningkatkan kemandirian pengadaan, dan membuka peluang pengembangan produk medis yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Sektor kesehatan Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa tingginya ketergantungan terhadap alat kesehatan, bahan baku, dan obat-obatan impor. Ketergantungan tersebut membuat ketersediaan produk medis sangat dipengaruhi oleh rantai pasok global, nilai tukar, biaya logistik, serta kebijakan negara pemasok. Ketika terjadi gangguan produksi atau distribusi internasional, fasilitas pelayanan kesehatan di dalam negeri dapat mengalami keterlambatan pasokan dan kenaikan harga. Kondisi ini juga membatasi kemampuan Indonesia untuk menjamin akses yang merata, berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakat.
Albumin dan intravenous immunoglobulin (IVIG) menjadi contoh penting dalam persoalan tersebut. Keduanya merupakan produk biologis bernilai tinggi yang banyak didatangkan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Albumin digunakan, lain, dalam penanganan pasien dengan kadar albumin rendah, kehilangan cairan tertentu, luka bakar, maupun kondisi kritis. Sementara itu, IVIG dimanfaatkan dalam terapi gangguan kekebalan tubuh, penyakit autoimun, dan sejumlah kelainan neurologis. Harga kedua produk ini relatif mahal karena proses pengumpulan bahan, pengolahan, pemurnian, pengujian keamanan, serta penyimpanan memerlukan teknologi dan standar yang ketat.
Albumin dan IVIG bukanlah obat sintetis biasa, melainkan turunan plasma darah manusia. Plasma diperoleh melalui pemisahan komponen darah, kemudian diproses menggunakan tahapan fraksionasi untuk menghasilkan berbagai protein terapeutik. Proses tersebut menuntut sistem donor darah yang kuat, fasilitas manufaktur berstandar tinggi, pengawasan mutu berlapis, dan jaminan keamanan terhadap risiko penularan penyakit. Karena itu, keterbatasan kapasitas pengolahan plasma nasional secara langsung berdampak pada kemampuan produksi kedua produk tersebut.
Situasi ini terasa paradoks karena Indonesia memiliki cadangan darah terbesar keempat di dunia. Besarnya potensi tersebut belum otomatis menjadikan Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan albumin dan IVIG. Darah yang terkumpul harus diproses menjadi plasma berkualitas dan selanjutnya diolah dalam fasilitas khusus agar menghasilkan produk yang aman serta memenuhi standar farmasi. Tanpa hilirisasi yang terintegrasi, sebagian besar kebutuhan tetap dipenuhi melalui impor. Penguatan industri pengolahan plasma menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan, memperkuat ketahanan kesehatan, dan memastikan pemanfaatan sumber daya darah nasional memberi manfaat lebih besar bagi pasien di dalam negeri.
Rencana pengembangan produksi albumin di dalam negeri memperoleh dorongan penting melalui investasi senilai 300 juta dolar AS dari perusahaan asal Korea. Investasi ini diarahkan untuk membangun ekosistem pengolahan plasma darah pertama di Indonesia, sehingga plasma yang tersedia dapat diolah menjadi produk kesehatan bernilai strategis di dalam negeri. Langkah tersebut menandai upaya untuk memperkuat kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan obat dan produk turunan plasma secara lebih mandiri.
Albumin memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, sementara kebutuhan domestik terhadap produk ini terus meningkat. Selama ini, pemenuhan kebutuhan tersebut masih sangat bergantung pada produk impor. Ketergantungan itu membuat ketersediaan albumin dipengaruhi oleh kondisi rantai pasok global, kebijakan negara pemasok, serta perubahan harga dan permintaan internasional. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas produksi nasional bukan hanya berkaitan dengan pengembangan industri, tetapi juga dengan kesinambungan layanan kesehatan.
Investasi dari Korea diharapkan menjadi fondasi bagi terbentuknya rantai pengolahan plasma yang lebih terintegrasi. Dengan adanya ekosistem tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya kesehatan yang tersedia. Pengolahan plasma di dalam negeri juga dapat mendukung penguatan kompetensi, kapasitas industri, dan kemandirian sektor farmasi secara bertahap.
Pemerintah menilai hilirisasi darah sebagai langkah yang mutlak dilakukan karena kebutuhan pasien harus ditopang oleh sistem penyediaan yang lebih aman, berkelanjutan, dan berada dalam kendali nasional. Investasi ini menjadi bagian dari arah kebijakan tersebut, terutama dalam mendorong agar plasma tidak berhenti sebagai bahan yang dikumpulkan, melainkan dapat diolah menjadi produk yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengembangan albumin domestik dengan demikian tidak semata-mata menjadi proyek investasi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia.
Program hilirisasi darah di Indonesia diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi albumin dan imunoglobulin intravena (IVIG). Menteri Kesehatan berharap langkah awal tersebut dapat menarik investor lain untuk ikut mengembangkan industri kesehatan nasional. Keterlibatan lebih banyak pelaku usaha dinilai penting agar kapasitas pengolahan plasma darah meningkat, teknologi semakin beragam, dan rantai pasok produk turunan darah dapat dibangun secara berkelanjutan.
Harapan itu juga berangkat dari pengakuan bahwa pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan anggaran negara untuk membangun seluruh fasilitas yang dibutuhkan. Pembangunan pabrik fraksionasi plasma, laboratorium pengujian, pusat penyimpanan, sistem distribusi dengan standar rantai dingin, serta infrastruktur penunjang memerlukan investasi besar dan pengelolaan jangka panjang. Di sisi lain, kebutuhan terhadap albumin dan IVIG terus meningkat, sementara penguatan industri memerlukan riset, sumber daya manusia, serta pemeliharaan teknologi yang konsisten.
Karena itu, pemerintah perlu menciptakan pembagian peran yang jelas negara dan sektor swasta. Negara dapat berfokus pada penjaminan mutu plasma, penguatan layanan transfusi, penyediaan data kebutuhan nasional, serta pengawasan keamanan produk. Investor swasta kemudian dapat berkontribusi melalui pembiayaan, pengembangan teknologi, pembangunan fasilitas, dan pengelolaan operasional yang efisien. Kemitraan semacam ini akan membantu mempercepat kemandirian sekaligus menjaga agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan efektivitas.
Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui regulasi yang memberikan insentif dan kepastian usaha kepada pihak swasta. Bentuknya dapat mencakup penyederhanaan perizinan, kepastian akses terhadap bahan baku plasma, insentif fiskal, perlindungan investasi, serta aturan pengadaan yang mendukung produk dalam negeri. Regulasi juga harus menetapkan standar transparan mengenai pengumpulan, pemrosesan, pelacakan, dan distribusi plasma. Dengan kerangka kebijakan yang konsisten, investor memiliki alasan yang lebih kuat untuk membangun fasilitas dan ekosistem pengolahan plasma darah di Indonesia, bukan sekadar menjalankan proyek jangka pendek.
