KOTA SOLO, JAWA TENGAH — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi perhatian publik. Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan perkara atau gugatan mengenai ijazah Gibran. Dalam merespons isu itu, Jokowi menekankan pentingnya seluruh pihak menghormati ketentuan hukum dan tidak mengambil langkah di luar mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan.
Jokowi meminta agar wacana pemakzulan ditempuh melalui jalur demokrasi yang tersedia sesuai konstitusi. Menurut dia, setiap upaya untuk memberhentikan pejabat negara harus mengikuti prosedur, kewenangan, serta tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan politik maupun penilaian terhadap persoalan hukum perlu diselesaikan melalui lembaga resmi, bukan melalui tekanan ataupun tindakan yang mengabaikan aturan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Ia tidak mengarahkan pihak tertentu untuk mengajukan atau menghentikan wacana tersebut, tetapi menegaskan bahwa prosesnya harus berjalan berdasarkan prinsip demokrasi dan konstitusi. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan perlu menggunakan saluran hukum yang tersedia apabila memiliki alasan, bukti, atau keberatan terkait posisi Wakil Presiden. Mekanisme itu mencakup penyampaian aspirasi melalui lembaga negara yang berwenang dan penghormatan terhadap keputusan hukum yang berlaku. Pesan Jokowi sekaligus menempatkan isu pemakzulan Gibran dalam kerangka ketatanegaraan, sehingga proses politik tidak terlepas dari batasan hukum dan prosedur institusional.
Jokowi menekankan bahwa setiap persoalan politik dan ketatanegaraan di Indonesia memiliki jalur penyelesaian yang telah diatur. Karena itu, wacana pemakzulan Gibran perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi dan hukum, bukan didorong melalui tekanan politik atau langkah-langkah di luar ketentuan yang berlaku. Menurut penekanan tersebut, perbedaan pandangan mengenai jabatan publik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme resmi yang tersedia.
Indonesia memiliki institusi serta prosedur konstitusional yang memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan kenegaraan. Mekanisme itu mencakup tahapan, kewenangan, dan pertimbangan hukum yang harus dihormati oleh seluruh pihak. Dengan mengikuti jalur tersebut, proses politik dapat berlangsung secara tertib, terbuka, dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, tindakan yang mengabaikan prosedur berisiko menimbulkan ketidakpastian serta memperlemah kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
Dalam konteks wacana pemakzulan, pesan Jokowi dapat dipahami sebagai ajakan agar setiap pihak tidak mengambil kesimpulan atau tindakan secara sepihak. Keinginan untuk menguji atau mempermasalahkan kedudukan seorang pejabat harus disalurkan melalui lembaga dan tahapan yang memang diberi kewenangan oleh konstitusi. Proses tersebut juga perlu berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek.
Penekanan pada mekanisme demokrasi sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga batas kebebasan menyampaikan pendapat dan tindakan kenegaraan yang memiliki konsekuensi hukum. Wacana dapat terus dibahas sebagai bagian dari dinamika politik, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti aturan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan terkait pemakzulan tetap berada dalam koridor konstitusi, menghormati pembagian kewenangan, serta menjaga keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Jokowi menegaskan bahwa persoalan mengenai peluang Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2029 tidak dapat diputuskan secara pribadi olehnya. Pernyataan itu disampaikan ketika ia ditanya mengenai kemungkinan putra sulungnya tidak dapat mengikuti kontestasi politik tersebut. Menurut Jokowi, status dan peluang setiap calon harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan hubungan keluarga atau pertimbangan personal.
Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah Gibran memenuhi syarat atau justru tidak dapat mencalonkan diri. Keputusan tersebut berada dalam ranah lembaga negara yang telah diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh tahapan pemilu. Karena itu, Jokowi meminta agar wacana terkait pencalonan maupun pemakzulan ditempuh melalui prosedur konstitusional, sesuai aturan dan mekanisme yang tersedia.
Dalam penjelasannya, Jokowi menyebut Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan penting dalam menentukan persyaratan serta proses pencalonan peserta pemilu. KPU bertugas menjalankan tahapan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk memeriksa dan menetapkan persyaratan calon presiden serta wakil presiden.
Selain KPU, Badan Pengawas Pemilu juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan dan menangani dugaan pelanggaran sesuai kewenangannya. Dengan demikian, setiap keberatan atau persoalan terkait pencalonan Gibran harus disampaikan melalui jalur resmi, bukan melalui keputusan sepihak. Jokowi menekankan bahwa seluruh persoalan tersebut memiliki mekanisme penyelesaian dan harus diproses oleh lembaga yang berwenang. Sikap ini menunjukkan penyerahan keputusan kepada institusi negara, sekaligus menegaskan pentingnya menghormati konstitusi, aturan pemilu, serta batas kewenangan masing-masing lembaga.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan Prabowo dan Gibran melanjutkan kepemimpinan nasional selama dua periode, Jokowi menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum masih jauh. Ia tidak mengarahkan pembicaraan tersebut pada keputusan atau agenda tertentu, melainkan menekankan bahwa jarak waktu menuju pemilu masih panjang. Keterangan itu disampaikan sebagai tanggapan atas pembahasan mengenai masa jabatan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan menyebut pelaksanaan pemilu yang masih jauh, Jokowi tidak memberikan penjelasan tambahan mengenai kemungkinan berlangsungnya pemerintahan selama dua periode. Pernyataannya terbatas pada penilaian mengenai waktu pelaksanaan pemilu. Karena itu, pembahasan tentang keberlanjutan masa kepemimpinan Prabowo-Gibran tetap berada dalam konteks pertanyaan yang diajukan kepadanya mengenai kemungkinan dua periode.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menegaskan sikapnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menyatakan menghormati putusan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Sikap itu mencakup penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan proses ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemilu. Jokowi tidak menyampaikan penilaian lain di luar penegasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati.
Tanggapan tersebut menutup penjelasan Jokowi mengenai dua hal yang disampaikan dalam kesempatan itu, yakni kemungkinan Prabowo-Gibran menjabat selama dua periode dan sikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kemungkinan dua periode, ia kembali menekankan bahwa pelaksanaan pemilu masih jauh. Sementara itu, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi, Jokowi menegaskan penghormatannya terhadap putusan lembaga tersebut.
