KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk turun langsung menelusuri temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah tersebut dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi di dalam lapas, termasuk asal-usul fasilitas serta mekanisme penyediaannya.
Perhatian KPK terutama tertuju pada kemungkinan adanya pungutan liar di balik keberadaan fasilitas tersebut. Namun, dugaan itu belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti. Penelusuran dan pengumpulan informasi tetap diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran, pihak-pihak yang terlibat, serta aliran pembayaran apabila memang ditemukan indikasi pungutan.
Pernyataan mengenai kemungkinan keterlibatan langsung KPK disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto ketika ditanya mengenai perkembangan pemantauan atas temuan Ombudsman Republik Indonesia di Lapas Cibinong. Ombudsman sebelumnya menyoroti adanya fasilitas yang dinilai mewah dan tidak semestinya tersedia dalam lingkungan pemasyarakatan.
Respons tersebut menunjukkan bahwa KPK masih mencermati informasi yang berkembang sebelum menentukan langkah lanjutan. Pemantauan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga terkait, pemeriksaan dokumen, maupun klarifikasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui pengelolaan fasilitas di lapas. Jika informasi awal dinilai memiliki keterkaitan dengan kewenangan KPK, lembaga antirasuah itu dapat mempertimbangkan pemeriksaan langsung.
Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong kini menjadi perhatian karena berpotensi membuka persoalan yang lebih luas mengenai tata kelola, pengawasan, dan perlakuan terhadap warga binaan. Meski demikian, proses penelusuran perlu berjalan berdasarkan data serta prosedur yang berlaku agar setiap kesimpulan tidak dibangun hanya dari dugaan. KPK juga perlu memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau berada dalam ranah pengawasan administrasi dan pemasyarakatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan melibatkan Direktorat Koordinasi dan Supervisi dalam menindaklanjuti dugaan pungutan liar di Lapas Cibinong. Langkah tersebut dinilai dapat ditempuh apabila diperlukan untuk memastikan temuan yang muncul memperoleh penanganan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan, penanganan perkara itu dapat dikaitkan dengan fungsi koordinasi dan supervisi, terutama melalui koordinasi bersama unsur pencegahan. Pendekatan tersebut menjadi salah satu opsi yang masih dipertimbangkan lembaga antirasuah dalam merespons informasi mengenai dugaan pungli di lingkungan pemasyarakatan.
Setyo menjelaskan bahwa KPK masih membuka ruang untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Di antaranya ialah unsur Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Ombudsman. Koordinasi dengan instansi dan lembaga tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti informasi yang ada, tanpa mendahului proses penanganan yang masih berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Setyo kepada wartawan pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam keterangannya, ia belum menyampaikan bentuk koordinasi yang akan dilakukan maupun hasil pemeriksaan tertentu terkait dugaan pungli tersebut. Karena itu, kemungkinan keterlibatan Direktorat Koordinasi dan Supervisi serta komunikasi dengan pihak Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Ombudsman masih berada pada tahap penjajakan.
Ruang koordinasi antarinstansi tersebut menunjukkan bahwa KPK mempertimbangkan penanganan secara lintas lembaga, khususnya dengan menghubungkan fungsi supervisi, pencegahan, dan pengawasan yang relevan. Namun, arah tindak lanjut tetap bergantung pada kebutuhan penanganan serta perkembangan informasi yang dimiliki. KPK juga belum mengungkap lebih jauh mengenai materi yang akan dibahas bersama pihak-pihak tersebut atau langkah lanjutan setelah koordinasi dilakukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan mengambil informasi secara langsung apabila data dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Ombudsman belum cukup untuk memperjelas dugaan pungutan liar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Pendekatan tersebut dapat dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk melengkapi informasi yang telah diterima, bukan sebagai kesimpulan bahwa pelanggaran telah terjadi.
Pengumpulan keterangan secara langsung bertujuan memperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai situasi di lingkungan lapas. KPK dapat menggali informasi dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui pelayanan, prosedur, atau kemungkinan adanya permintaan pembayaran di luar ketentuan. Keterangan itu nantinya dapat dibandingkan dengan dokumen, laporan, serta informasi dari instansi terkait untuk menilai apakah terdapat pola yang perlu ditindaklanjuti.
Langkah jemput bola tersebut juga dimaksudkan untuk mengklarifikasi ada atau tidaknya praktik pungli, termasuk bagaimana informasi mengenai dugaan pungutan itu muncul dan siapa saja yang mungkin memiliki pengetahuan tentangnya. Proses ini tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan verifikasi, pemeriksaan silang, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Karena itu, kemungkinan KPK turun langsung tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa pelaku maupun transaksi telah ditemukan. Sampai informasi dan bukti yang relevan diperoleh serta diverifikasi, dugaan tersebut masih berada dalam tahap penelusuran. KPK perlu memastikan bahwa setiap keterangan memiliki dasar yang memadai sebelum menentukan langkah berikutnya, baik berupa klarifikasi tambahan, koordinasi dengan lembaga terkait, maupun tindakan sesuai kewenangan.
Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk memastikan informasi mengenai layanan di lapas tidak berhenti pada laporan awal. Dengan mendatangi sumber informasi apabila diperlukan, KPK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kondisi di lapangan, sekaligus menjaga agar penilaian atas dugaan pungli didasarkan pada fakta yang teruji, bukan semata-mata pada asumsi atau pemberitaan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa dugaan pungutan liar tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan perkiraan atau informasi yang belum teruji. Setiap laporan perlu didalami dengan memeriksa rangkaian peristiwa secara lebih terukur. Pendekatan tersebut diperlukan agar lembaga antirasuah tidak terburu-buru menyimpulkan telah terjadi pelanggaran sebelum seluruh fakta dan keterkaitan antar pihak diketahui.
Menurut Setyo, terdapat sejumlah unsur penting yang harus dipastikan dalam penelusuran dugaan pungli di Lapas Kelas IIA Cibinong. KPK perlu mengetahui pihak yang diduga menerima pungutan dan pihak yang memberikan. Selain itu, jumlah uang atau bentuk pungutan, cara pemberian, serta lokasi terjadinya peristiwa juga harus diidentifikasi secara jelas. Rincian tersebut menjadi bagian penting untuk menggambarkan apakah suatu transaksi benar berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau hanya merupakan informasi yang belum memiliki dasar memadai.
Pendalaman terhadap setiap unsur dilakukan melalui pengumpulan keterangan dan pemeriksaan informasi pendukung. Keterangan dari pihak-pihak terkait perlu dibandingkan dengan dokumen, catatan transaksi, maupun data lain yang relevan. Dengan cara itu, penyelidik dapat menilai konsistensi informasi, menelusuri aliran pemberian, serta menentukan hubungan pihak yang disebut dalam laporan. Proses tersebut juga membantu memastikan apakah fakta yang ditemukan dapat memenuhi ketentuan alat bukti yang dibutuhkan untuk melanjutkan penanganan.
Penentuan adanya pelanggaran tidak cukup hanya bersandar pada pengakuan, kabar yang beredar, atau dugaan mengenai nominal tertentu. Setiap informasi harus diuji agar keputusan penindakan memiliki landasan hukum dan faktual yang kuat. Pemeriksaan semacam ini sekaligus memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keterangan dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya.
Hingga informasi tersebut disampaikan, belum terdapat hasil pemeriksaan akhir mengenai dugaan pungli di Lapas Kelas IIA Cibinong. Belum ada pula penetapan pihak yang bertanggung jawab ataupun kepastian bahwa pungutan liar benar-benar terjadi. Karena itu, status dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh KPK.
