JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 October 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana baru dalam pengembangan sistem transportasi Ibu Kota. Transjakarta akan disiapkan untuk mengelola layanan transportasi udara sebagai bagian dari upaya memperluas peran badan layanan transportasi tersebut. Pernyataan itu menandai adanya arah pengembangan konektivitas yang tidak hanya berfokus pada perjalanan di dalam jaringan jalan, tetapi juga berkaitan dengan sistem transportasi udara Jakarta.
Pramono menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Velodrome, Jakarta Timur, pada Minggu, 4 Oktober 2026. Keterangan tersebut menjadi inti dari rencana pemerintah daerah untuk menyiapkan Transjakarta menghadapi kemungkinan tanggung jawab yang lebih luas dalam pengelolaan transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan rencana ini dalam konteks pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan mampu mendukung mobilitas masyarakat di wilayah metropolitan.
Rencana tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan mengenai masa depan transportasi Jakarta mulai mencakup berbagai moda. Transjakarta, yang selama ini dikenal sebagai bagian penting dari layanan angkutan publik Ibu Kota, disebut akan dipersiapkan untuk mengelola layanan transportasi udara. Langkah ini menjadi bagian dari agenda pengembangan transportasi Jakarta, meskipun rincian mengenai bentuk layanan, cakupan tanggung jawab, serta mekanisme pengelolaannya belum disampaikan dalam keterangan tersebut.
Karena itu, informasi yang tersedia saat ini masih berfokus pada pernyataan mengenai penyiapan Transjakarta dan arah kebijakan transportasi secara umum. Belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana, tahapan persiapan, maupun bentuk koordinasi yang akan dilakukan. Pernyataan Pramono di Velodrome menjadi dasar pemberitaan mengenai rencana baru tersebut, sementara detail pengelolaan transportasi udara masih menunggu informasi lanjutan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penyiapan Transjakarta untuk mengelola transportasi udara berangkat dari kebutuhan mengantisipasi perkembangan mobilitas Jakarta dalam jangka menengah hingga panjang. Menurut Pramono Anung, transportasi tidak dapat dipandang hanya sebagai layanan perjalanan di dalam kota. Perubahan pola aktivitas warga, pertumbuhan kawasan perkotaan, serta hubungan Jakarta dengan wilayah di sekitarnya menuntut kesiapan pengelolaan yang mampu mengikuti kebutuhan mobilitas yang semakin beragam.
Dalam kerangka tersebut, transportasi udara menjadi bagian dari pembahasan mengenai masa depan sistem perhubungan Jakarta. Peran yang disiapkan bagi Transjakarta menunjukkan adanya perhatian terhadap keterhubungan layanan transportasi perkotaan dan kebutuhan perjalanan melalui jalur udara. Langkah ini diposisikan sebagai antisipasi, bukan semata-mata sebagai respons terhadap persoalan mobilitas yang sudah berlangsung. Dengan demikian, pengelolaan transportasi perlu dipikirkan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkembang.
Jakarta juga tidak berdiri sendiri dalam membentuk kebutuhan transportasi. Aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan sosial masyarakat berlangsung melampaui batas administratif ibu kota, sehingga mobilitas turut melibatkan kawasan megapolitan di sekitarnya. Kondisi tersebut membuat pengembangan transportasi perlu mempertimbangkan hubungan antarkawasan dan ragam tujuan perjalanan. Penyiapan peran Transjakarta dalam konteks transportasi udara berkaitan dengan kebutuhan untuk melihat jaringan mobilitas secara lebih luas.
Gagasan ini menempatkan Transjakarta sebagai bagian dari upaya mempersiapkan pengelolaan transportasi yang relevan dengan perubahan kebutuhan Jakarta dan kawasan megapolitan. Antisipasi jangka menengah hingga panjang diperlukan agar pembahasan mengenai mobilitas tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan arah perkembangan perjalanan masyarakat. Penjelasan Pramono menegaskan bahwa kesiapan tersebut berkaitan dengan penguatan kapasitas pengelolaan transportasi, tanpa mengabaikan keterhubungan Jakarta dengan wilayah penyangga dan pusat-pusat aktivitas di sekitarnya.
Jakarta menghadapi tantangan mobilitas yang semakin kompleks seiring perannya sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan pelayanan publik. Sebagai kota megapolitan, Jakarta tidak hanya melayani kebutuhan perjalanan penduduk yang tinggal di dalam wilayah administratifnya, tetapi juga pergerakan masyarakat dari kawasan penyangga. Aktivitas tersebut berlangsung setiap hari dengan tujuan yang beragam, mulai dari bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, menjalankan kegiatan usaha, hingga melakukan perjalanan melalui simpul transportasi udara.
Pramono Anung memandang bahwa Jakarta memerlukan beragam moda transportasi agar kebutuhan mobilitas masyarakat dapat dilayani secara lebih menyeluruh. Penduduk Jakarta mencapai 11 juta jiwa, sementara kawasan megapolitannya mencapai 42 juta jiwa. Besarnya skala tersebut menunjukkan bahwa sistem transportasi tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis layanan. Setiap moda memiliki fungsi yang berbeda dan perlu ditempatkan dalam jaringan yang saling terhubung, sehingga masyarakat dapat berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain secara lebih mudah, aman, dan efisien.
Keragaman moda juga penting untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan berbagai simpul perjalanan, termasuk terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Dalam konteks ini, pengembangan transportasi publik perlu dipandang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai layanan yang berdiri sendiri. Integrasi rute, jadwal, akses, serta sistem layanan dapat membantu mengurangi hambatan perjalanan dan meningkatkan kepastian waktu bagi pengguna. Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika volume pergerakan masyarakat terus bertambah dan kebutuhan perjalanan melampaui batas administratif Jakarta.
Pandangan ini menempatkan transportasi sebagai bagian penting dari pengelolaan kota megapolitan. Jakarta membutuhkan perencanaan yang mampu mengakomodasi perjalanan harian sekaligus mendukung konektivitas menuju berbagai tujuan, termasuk perjalanan udara. Dengan memperkuat hubungan antarmoda, pemerintah dapat membangun sistem mobilitas yang lebih responsif terhadap perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat yang beragam.
Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta, sebagai kota megapolitan, membutuhkan sistem transportasi yang mampu menjawab skala pergerakan penduduk dan aktivitasnya. Menurut dia, kota dengan jumlah penduduk yang besar tidak mungkin hanya mengandalkan sistem transportasi yang selama ini tersedia. Kebutuhan mobilitas terus berkembang, sementara kapasitas dan jangkauan setiap moda memiliki keterbatasan masing-masing.
Dalam pandangan Pramono, transportasi udara perlu ditempatkan sebagai bagian dari pilihan mobilitas Jakarta. Kehadirannya tidak dimaksudkan untuk menggantikan moda transportasi darat, melainkan melengkapi berbagai layanan yang sudah ada. Dengan jumlah penduduk dan intensitas kegiatan yang tinggi, Jakarta memerlukan lebih dari satu jenis moda agar kebutuhan perjalanan dapat dilayani secara lebih beragam. Karena itu, pengelolaan transportasi udara dipandang berkaitan dengan upaya menata keseluruhan sistem transportasi di wilayah metropolitan.
Ia menghubungkan kebutuhan tersebut dengan karakter Jakarta sebagai pusat kegiatan yang memiliki pergerakan penduduk sangat besar. Semakin besar jumlah penduduk dan aktivitas kota, semakin besar pula kebutuhan terhadap pilihan transportasi yang beragam. Sistem yang hanya bertumpu pada moda yang ada dinilai tidak cukup untuk menggambarkan kebutuhan sebuah kota megapolitan. Atas dasar itu, Pramono menyampaikan pentingnya mempersiapkan pengelolaan transportasi udara sebagai bagian dari pembahasan mengenai masa depan mobilitas Jakarta, berdampingan dengan moda transportasi lain yang telah digunakan masyarakat.
