JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana mengambil porsi kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 5-10 persen. Rencana tersebut berkaitan dengan agenda demutualisasi bursa, yaitu proses perubahan struktur kepemilikan dan pengelolaan bursa agar tidak lagi sepenuhnya berbasis keanggotaan perusahaan efek. Kepemilikan saham oleh BPI Danantara menjadi bagian dari pembahasan mengenai arah penguatan struktur BEI ke depan.
Namun, rencana pengambilan saham tersebut belum dapat segera dilaksanakan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai masih terdapat sejumlah kesiapan yang perlu dipenuhi, terutama terkait infrastruktur dan perangkat aturan yang mengatur penyelenggaraan bursa. Kesiapan tersebut menjadi bagian penting sebelum proses kepemilikan saham dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa BEI belum siap menjalankan proses tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa rencana kepemilikan saham BPI Danantara masih berada dalam tahap persiapan dan belum memasuki pelaksanaan segera. Menurut keterangan OJK, infrastruktur bursa serta perangkat regulasi yang diperlukan masih perlu disiapkan terlebih dahulu.
Dengan kondisi tersebut, proses pengambilan porsi saham BEI sebesar 5-10 persen masih membutuhkan tahapan lanjutan. Agenda demutualisasi belum dapat berjalan hanya berdasarkan rencana kepemilikan, karena pelaksanaannya juga bergantung pada kesiapan sistem, infrastruktur, serta aturan yang mendukung proses tersebut. OJK menempatkan kesiapan BEI sebagai hal yang perlu diperhatikan sebelum rencana BPI Danantara dapat dilanjutkan.
Rencana ini masih menjadi bagian dari pembahasan pihak terkait. OJK menyampaikan bahwa prosesnya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena BEI belum memiliki kesiapan yang diperlukan untuk menjalankan pengambilan saham tersebut. Oleh karena itu, tahapan demutualisasi dan masuknya kepemilikan BPI Danantara masih menunggu kesiapan infrastruktur serta perangkat aturan bursa.
Rencana kepemilikan saham Danantara di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menghadapi hambatan pada aspek regulasi dan kesiapan aturan internal. Persoalan tersebut perlu diselesaikan sebelum pembahasan mengenai struktur kepemilikan baru dapat berlanjut ke tahap teknis. Kerangka hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kemungkinan masuknya pihak di luar anggota bursa sebagai pemegang saham. Karena itu, perubahan aturan menjadi bagian penting dari persiapan demutualisasi BEI.
Hasan menjelaskan bahwa BEI sedang mengidentifikasi seluruh peraturan yang perlu diubah atau disesuaikan. Proses tersebut mencakup peninjauan terhadap ketentuan perundang-undangan, regulasi pasar modal, serta aturan internal bursa. Identifikasi dilakukan untuk memastikan setiap perubahan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidaksesuaian aturan nasional dan mekanisme operasional bursa. Langkah ini juga diperlukan agar proses demutualisasi dapat berjalan secara terukur, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola.
Salah satu kendala utama terdapat dalam anggaran dasar BEI. Ketentuan yang berlaku saat ini hanya mengizinkan anggota bursa menjadi pemegang saham. Dengan rumusan tersebut, pihak lain, termasuk lembaga yang direncanakan untuk memiliki saham, belum memiliki ruang hukum yang memadai untuk masuk dalam struktur kepemilikan. Anggaran dasar tersebut juga belum membuka mekanisme pembagian dividen, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap hak, kewajiban, dan manfaat ekonomi pemegang saham setelah perubahan struktur dilakukan.
Selain ketentuan mengenai pemegang saham dan dividen, sejumlah aturan lain masih membatasi proses perubahan tersebut. Aspek terkait komposisi kepemilikan, hak suara, tata kelola, pengalihan saham, serta hubungan bursa dan anggota bursa perlu dikaji secara menyeluruh. Perubahan anggaran dasar dan aturan terkait harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tahapan berikutnya dimulai. Tanpa kepastian regulasi, pelaksanaan rencana kepemilikan berisiko menghadapi kendala administratif maupun hukum yang dapat menunda proses demutualisasi.
Setelah perubahan aturan dan anggaran dasar diselesaikan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memasuki tahap persiapan awal demutualisasi. Tahap ini menjadi landasan bagi perubahan struktur kepemilikan bursa, dari model yang terutama melibatkan anggota bursa menuju struktur yang memungkinkan kepemilikan oleh pihak non-anggota. Namun, persiapan tersebut tidak serta-merta berarti saham langsung ditawarkan kepada investor. BEI masih perlu memastikan seluruh ketentuan hukum, tata kelola, mekanisme transaksi, serta kesiapan infrastruktur pendukung telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
Dalam skema yang dibahas, Danantara menjadi salah satu pihak yang berpeluang dipertimbangkan sebagai calon pemegang saham. Selain itu, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan badan hukum Indonesia lainnya dapat dilibatkan sebagai mitra atau investor strategis. Keterlibatan berbagai institusi tersebut diharapkan tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan, tetapi juga mendukung agenda penguatan, pengembangan, dan operasional bursa. Komposisi pemegang saham yang tepat dapat membantu memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas koordinasi antarlembaga, serta mendukung peningkatan daya saing pasar modal nasional.
Setelah kerangka penawaran disiapkan, BEI dapat menyampaikan informasi dan proposal kepada pihak-pihak yang dinilai memenuhi kriteria. Calon investor kemudian memiliki kesempatan untuk merespons, baik dengan menyatakan minat maupun meminta penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, hak, kewajiban, dan struktur kepemilikan yang ditawarkan. Respons tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan pihak mana yang dapat melanjutkan pembahasan.
Apabila terdapat minat yang cukup, proses dapat berlanjut ke negosiasi mengenai valuasi bursa dan harga saham. Pembahasan ini perlu mempertimbangkan kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, nilai strategis, serta kepentingan tata kelola BEI. Karena itu, penawaran saham kepada investor non-anggota kemungkinan berlangsung secara bertahap, dengan tetap menunggu kesiapan teknis dan keputusan dari seluruh otoritas terkait.
Rencana Danantara untuk mengambil kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam jumlah lebih dari 5 persen tidak dapat dilakukan secara otomatis. Besaran kepemilikan tersebut wajib dievaluasi oleh regulator untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan pasar modal, tata kelola bursa, serta prinsip independensi dan kepentingan seluruh pelaku pasar. Evaluasi diperlukan karena BEI memiliki posisi strategis sebagai penyelenggara perdagangan efek dan struktur kepemilikannya berkaitan langsung dengan mekanisme pengawasan bursa.
Apabila rencana tersebut berlanjut, proses demutualisasi BEI harus didahului dengan rapat umum pemegang saham (RUPS). Forum ini diperlukan karena perubahan status dan struktur kepemilikan bursa berpotensi menuntut perubahan anggaran dasar, ketentuan internal, serta sejumlah aturan lain yang hanya dapat diberlakukan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham. RUPS juga menjadi wadah untuk membahas skema transaksi, hak pemegang saham, serta dampaknya terhadap tata kelola BEI.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan pelaksanaan tahapan proses tersebut kepada BEI. Dengan demikian, belum terdapat kepastian mengenai jangka waktu penyelesaiannya. Proses dapat berlangsung relatif cepat apabila bursa telah memiliki kesiapan infrastruktur, rancangan penawaran yang jelas, dan dukungan pemegang saham. Sebaliknya, pembahasan dapat berjalan lebih lama apabila BEI masih perlu menyiapkan sistem, menyesuaikan aturan, merumuskan rencana penawaran, atau menyelesaikan perbedaan pandangan di pemegang saham yang ada.
Kesiapan teknis dan kelembagaan menjadi faktor penting sebelum perubahan kepemilikan dilaksanakan. Rencana penawaran dari BEI perlu disampaikan secara terukur agar dapat dinilai oleh regulator dan dipahami oleh para pemegang saham. Selain itu, pengurus, komisaris, dan direksi BEI perlu memperoleh persetujuan dari anggota bursa yang saat ini menjadi pemegang saham BEI. Persetujuan tersebut penting untuk memastikan setiap perubahan berlangsung melalui mekanisme yang sah, transparan, dan tetap menjaga kepentingan anggota bursa serta keberlangsungan penyelenggaraan perdagangan efek.
