JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Pemerintah Indonesia menyiapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas sekitar 7 gigawatt (GW). Rencana tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan energi nasional yang diarahkan untuk memperkuat ketersediaan listrik sekaligus memperluas pilihan sumber energi di dalam negeri. Kapasitas sekitar 7 GW menunjukkan skala program yang besar dan menempatkan energi nuklir sebagai salah satu unsur penting dalam pembahasan masa depan sistem kelistrikan Indonesia.
Informasi itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, Hashim menyebut rencana nuklir Indonesia sebagai program yang ambisius. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah memandang energi nuklir sebagai bagian dari arah kebijakan jangka panjang, terutama dalam upaya membangun sistem energi yang lebih beragam dan mampu mendukung kebutuhan listrik nasional.
Program PLTN tersebut ditempatkan sebagai salah satu pilar transisi menuju sumber energi berkelanjutan. Kehadirannya melengkapi upaya diversifikasi sumber listrik, sehingga pengembangan energi nasional tidak hanya bertumpu pada satu jenis pembangkit atau sumber energi tertentu. Dalam kerangka itu, rencana kapasitas sekitar 7 GW mencerminkan upaya pemerintah untuk memasukkan energi nuklir ke dalam perencanaan kelistrikan secara lebih strategis. Kebijakan ini juga memperlihatkan keterkaitan agenda ketahanan energi, pemenuhan kebutuhan listrik, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Rencana tersebut menjadi bagian dari arah pengembangan nasional yang lebih luas, tanpa mengubah posisi energi nuklir sebagai salah satu komponen dalam bauran sumber listrik masa depan Indonesia.
Hashim menyampaikan bahwa kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sekitar 7 gigawatt (GW) merupakan angka yang ia peroleh berdasarkan informasi terakhir dari Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Keterangan tersebut menggambarkan posisi energi nuklir dalam pembahasan perencanaan energi nasional, bukan pengumuman mengenai keputusan teknis final atau kepastian pembangunan seluruh kapasitas tersebut. Dengan demikian, angka 7 GW perlu dipahami sebagai bagian dari informasi perencanaan yang masih berada dalam kerangka kebijakan energi pemerintah.
Dalam rencana umum energi Indonesia, nuklir disebut sebagai salah satu sumber yang dapat melengkapi kebutuhan listrik nasional. Perannya ditempatkan berdampingan dengan pengembangan energi surya, panas bumi, tenaga air, dan biofuel. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah membahas bauran energi melalui berbagai sumber, alih-alih hanya mengandalkan satu jenis pembangkit. Setiap sumber memiliki karakteristik, potensi, serta pertimbangan pengembangan yang berbeda, sehingga penyusunannya memerlukan perencanaan yang menyeluruh.
Pernyataan mengenai PLTN sekitar 7 GW juga tidak secara otomatis menetapkan lokasi, jadwal, teknologi, skema investasi, atau tahapan pelaksanaan pembangunan. Informasi tersebut lebih tepat dibaca sebagai gambaran mengenai ruang yang disediakan bagi energi nuklir dalam arah kebijakan energi Indonesia. Pada saat yang sama, pengembangan surya, panas bumi, tenaga air, dan biofuel tetap menjadi bagian dari diversifikasi sumber listrik berkelanjutan. Posisi nuklir dalam rencana umum tersebut karena itu perlu dilihat sebagai salah satu unsur dalam keseluruhan strategi pemenuhan kebutuhan energi, yang pelaksanaannya masih bergantung pada proses perencanaan, kajian, dan keputusan pemerintah lebih lanjut.
Pengembangan energi nuklir dalam rencana energi Indonesia berangkat dari kebutuhan untuk menyediakan listrik yang andal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pertumbuhan penduduk, kegiatan ekonomi, dan meningkatnya penggunaan peralatan listrik membuat kebutuhan pasokan energi terus bertambah. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sumber listrik yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang.
Ketersediaan listrik yang stabil memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga membutuhkan pasokan listrik untuk penerangan, komunikasi, penyimpanan makanan, serta berbagai aktivitas lainnya. Fasilitas kesehatan juga memerlukan energi yang tersedia secara konsisten untuk mendukung pelayanan kepada pasien dan menjalankan peralatan yang diperlukan. Di sisi lain, kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil, pusat layanan, dan aktivitas produksi, bergantung pada pasokan listrik agar dapat berlangsung secara teratur.
Dalam konteks tersebut, energi nuklir dipertimbangkan sebagai salah satu bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pasokan listrik nasional. Pengembangannya diarahkan untuk melengkapi sumber energi yang telah digunakan, sehingga Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada bahan bakar fosil. Ketergantungan yang lebih rendah terhadap sumber tersebut sejalan dengan kebutuhan pemerintah untuk membangun ketersediaan energi yang dapat direncanakan dan dijaga dalam jangka panjang.
Hashim juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber energi yang termasuk dalam sektor berkelanjutan. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik tidak hanya bertumpu pada satu pilihan sumber energi. Berbagai sumber yang tersedia dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana energi nasional, termasuk energi nuklir, sesuai dengan kebutuhan pasokan dan arah kebijakan pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, ketersediaan listrik bagi rumah tangga, fasilitas kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi bagian dari perencanaan energi Indonesia yang lebih berjangka panjang.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir tidak ditempatkan sebagai satu-satunya jawaban atas kebutuhan energi Indonesia. Pemerintah juga mendorong diversifikasi melalui pemanfaatan berbagai sumber daya domestik agar sistem kelistrikan lebih tangguh, fleksibel, dan mampu memenuhi pertumbuhan permintaan secara berkelanjutan. Pendekatan ini penting karena setiap sumber energi memiliki karakteristik, potensi wilayah, biaya, serta tantangan teknis yang berbeda. Kombinasi yang tepat dapat mengurangi ketergantungan pada satu teknologi sekaligus memperkuat ketahanan pasokan nasional.
Salah satu sasaran penting dalam agenda tersebut adalah peningkatan kapasitas terpasang energi surya hingga 100 GW. Potensi tenaga surya tersebar luas di berbagai daerah dan dapat dikembangkan melalui pembangkit berskala besar maupun sistem atap untuk rumah, fasilitas publik, serta kawasan industri. Pengembangannya tetap perlu disertai peningkatan jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan kemampuan pengelolaan beban, mengingat produksi listrik surya bergantung pada waktu dan kondisi cuaca.
Selain energi surya, panas bumi, tenaga air, dan biofuel menjadi bagian dari bauran energi berkelanjutan. Panas bumi menawarkan pasokan yang relatif stabil di wilayah dengan aktivitas vulkanik, sedangkan tenaga air dapat mendukung pembangkitan sekaligus pengelolaan sumber daya air apabila direncanakan secara hati-hati. Biofuel juga berpotensi membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dengan syarat pengembangannya memperhatikan keberlanjutan lahan, ketersediaan bahan baku, serta dampak terhadap pangan dan lingkungan.
Penguatan sumber energi dalam negeri diperlukan karena ketergantungan pada pasokan eksternal dapat membuat perekonomian rentan terhadap perubahan harga, gangguan perdagangan, dan ketegangan geopolitik global. Ketika jalur distribusi atau negara pemasok menghadapi krisis, biaya energi domestik dan stabilitas industri dapat ikut terdampak. Karena itu, diversifikasi energi dan keberlanjutan semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik serta risiko terhadap pasokan energi global. Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian energi, dengan dukungan investasi, regulasi yang konsisten, inovasi teknologi, dan penguatan kapasitas industri nasional.
