MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah pada pekan ini. Program tersebut menyasar 33,2 juta penerima di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus membantu mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga.
Penyaluran kali ini mencakup bantuan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Oktober, November, dan Desember. Setiap penerima akan memperoleh total 30 kilogram beras, atau setara dengan 10 kilogram untuk setiap bulan. Dengan pola tersebut, masyarakat menerima seluruh alokasi bantuan dalam satu rangkaian penyaluran, bukan secara terpisah pada masing-masing bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa penyaluran bantuan tersebut telah dimulai pada pekan ini. Pernyataan itu disampaikannya saat berada di Makassar pada Rabu, 7 Oktober. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme penyaluran agar bantuan dapat diterima oleh kelompok sasaran sesuai data penerima yang telah ditetapkan.
Skema tiga bulan sekaligus ini berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Pada periode terdahulu, bantuan beras umumnya disalurkan setiap bulan sehingga penerima memperoleh jatah secara berkala. Perubahan pola penyaluran diharapkan dapat membuat distribusi lebih praktis dan memberikan kepastian mengenai jumlah bantuan yang diterima masyarakat untuk kebutuhan beberapa bulan.
Pelaksanaan distribusi tetap memerlukan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak yang bertugas menyalurkan bantuan di lapangan. Ketepatan data penerima dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar beras dapat sampai kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas beras dan keterjangkauan lokasi pengambilan, terutama bagi penerima yang tinggal di wilayah dengan akses transportasi terbatas.
Program bantuan pangan pemerintah disiapkan untuk menjangkau 33,2 juta penerima hingga akhir tahun. Bantuan tersebut berupa beras dengan total ketersediaan sekitar 1 juta ton. Besarnya cakupan ini menunjukkan bahwa program dirancang untuk memberikan dukungan pangan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kategori penerima prioritas berdasarkan data desil kesejahteraan.
Penerima bantuan mencakup masyarakat yang berada pada desil 1 sampai desil 4. Dengan sasaran tersebut, program diarahkan kepada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga kelompok yang masih membutuhkan dukungan pangan. Penetapan cakupan penerima itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sampai penghujung tahun.
Pemerintah menyatakan bahwa persediaan bantuan beras telah tersedia dan penyalurannya segera dimulai pada pekan ini. Ketersediaan tersebut menjadi dasar bagi kepastian pelaksanaan program bagi puluhan juta penerima. Bantuan yang disiapkan juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan dukungan pangan tetap berjalan dalam periode yang telah ditetapkan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat agar tidak mengkhawatirkan kepastian program bantuan tersebut. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan beras yang diperlukan dan segera mengirimkannya kepada penerima. Pernyataan ini disampaikan untuk menegaskan bahwa bantuan bagi 33,2 juta penerima bukan sekadar rencana, melainkan program yang telah tersedia dan mulai dilaksanakan. Dengan total sekitar 1 juta ton beras hingga akhir tahun, pemerintah menegaskan keberlanjutan bantuan bagi masyarakat dalam desil 1 sampai desil 4.
Sebagai kebijakan pendamping, pemerintah menyiapkan penyediaan 1 juta ton beras bersubsidi bagi masyarakat yang masih membeli beras, tetapi membutuhkan harga yang lebih terjangkau. Program ini ditujukan untuk membantu menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan tanpa mengubah pola pembelian mereka. Dengan demikian, bantuan tidak hanya diarahkan kepada penerima bantuan pangan, melainkan juga kepada kelompok masyarakat yang tetap berbelanja beras di pasar dan memerlukan pilihan harga yang lebih ringan.
Beras tersebut direncanakan tersedia dengan harga sekitar Rp12.500 per kilogram. Harga ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi konsumen ketika harga beras di pasar mengalami tekanan. Penyaluran beras bersubsidi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keterjangkauan pangan, terutama bagi rumah tangga yang pendapatannya terbatas namun tidak termasuk dalam sasaran bantuan beras secara langsung.
Perum Bulog telah mendistribusikan beras bersubsidi itu ke sejumlah pasar. Penyaluran tersebut menjadi tahap awal untuk memastikan komoditas tersedia lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Ketersediaan di pasar memungkinkan pembeli memperoleh beras dengan harga yang telah ditetapkan, sekaligus mendukung stabilisasi harga melalui tambahan pasokan.
Pemerintah juga berencana memperluas penyaluran melalui Koperasi Desa Merah Putih. Mekanisme tersebut telah berjalan dan diharapkan dapat memperkuat jangkauan distribusi hingga lebih dekat ke komunitas masyarakat. Melalui koperasi, beras bersubsidi dapat disalurkan melalui jaringan yang lebih terorganisasi dan mendukung akses pembelian di tingkat lokal.
Narasumber menjelaskan bahwa sasaran kebijakan ini adalah masyarakat yang tetap membeli beras, tetapi membutuhkan harga yang lebih terjangkau. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa program dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen, bukan semata-mata menggantikan bantuan pangan yang sudah tersedia. Pemerintah menempatkan keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi sebagai unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga harga telur dan ayam dengan mengendalikan biaya pakan. Pengendalian ini dinilai penting karena perubahan harga bahan pakan dapat memengaruhi biaya produksi peternak. Jika biaya tersebut meningkat, tekanan terhadap harga jual telur dan ayam juga dapat bertambah dan pada akhirnya berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan bahan pakan tersedia dengan harga yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah melelang stok jagung milik Bulog. Persediaan jagung tersebut disebut mencapai sekitar 140 ribu ton. Komoditas ini akan ditawarkan melalui lelang dengan kisaran harga Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk pelaku usaha yang bergerak dalam kegiatan peternakan dan membutuhkan jagung sebagai bahan pakan.
Penyaluran jagung dengan harga lelang itu diharapkan dapat membantu menahan kenaikan biaya pakan. Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, pelaku usaha memiliki ruang untuk menjaga harga jual telur dan ayam sehingga tidak meningkat terlalu tinggi. Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan kebutuhan peternak, keberlangsungan usaha, dan kepentingan konsumen.
Selain menjaga biaya produksi, langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap ketersediaan pasokan pangan. Stok jagung Bulog dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan usaha sekaligus mengurangi risiko tekanan harga pada komoditas peternakan. Pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan mencegah harga komoditas membebani masyarakat hingga akhir tahun.
