KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh meminta pemerintah memastikan investasi kecerdasan buatan (AI) dan pusat data di Batam, Kepulauan Riau, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Menurutnya, masuknya investasi berteknologi tinggi tidak cukup hanya dilihat dari nilai modal, pembangunan fasilitas, atau kontribusinya terhadap penerimaan negara. Investasi tersebut juga harus mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Rahmat dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama mitra badan usaha milik negara (BUMN) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang pada Jumat. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pelaku industri agar rencana pengembangan AI dan pusat data di Batam berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Kesiapan sumber daya manusia, akses pendidikan dan pelatihan, serta kepastian infrastruktur menjadi sejumlah aspek yang perlu diprioritaskan sejak awal.
Rahmat menyatakan dukungannya terhadap pengembangan investasi di Batam. Kawasan tersebut memiliki posisi strategis karena berada di jalur perdagangan internasional dan berdekatan dengan pusat ekonomi regional. Dengan pengelolaan yang tepat, investasi AI dan pusat data dapat memperkuat daya saing Batam sekaligus menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Namun, perkembangan itu harus disertai kebijakan yang memastikan masyarakat Kepulauan Riau tidak hanya menjadi penonton.
Penyerapan tenaga kerja lokal menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan investasi tersebut. Pemerintah perlu mendorong perusahaan menyediakan program peningkatan kompetensi, kemitraan dengan lembaga pendidikan, dan peluang karier yang jelas bagi warga daerah. Selain menciptakan lapangan kerja, kehadiran industri digital diharapkan memperkuat ekosistem usaha lokal, memperluas akses teknologi, dan meningkatkan kualitas infrastruktur Kepri. Dengan demikian, manfaat investasi dapat dirasakan secara langsung dan merata oleh masyarakat Batam serta wilayah sekitarnya.
Rahmat menyoroti bahwa besarnya nilai investasi di sektor teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat setempat. Menurutnya, investasi kecerdasan buatan (AI) cenderung memiliki penyerapan tenaga kerja yang minim karena mengandalkan teknologi tinggi, sistem otomatisasi, serta infrastruktur digital yang membutuhkan jumlah operator terbatas. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar ukuran keberhasilan investasi tidak hanya dilihat dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan kesempatan kerja yang tercipta.
Batam kini semakin diminati perusahaan teknologi untuk membangun infrastruktur AI dan pusat data. Letaknya yang strategis, dukungan kawasan industri, serta kedekatannya dengan jalur konektivitas regional menjadi sejumlah faktor pendorong minat tersebut. Namun, Rahmat mengingatkan bahwa investasi berskala besar berpotensi menyerap banyak pekerja terutama pada tahap awal pembangunan. Ketika fasilitas telah selesai dan mulai beroperasi, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan menurun karena proses pengelolaan pusat data dan infrastruktur AI umumnya berlangsung secara lebih otomatis dan efisien.
Karena itu, pemerintah daerah dan pengelola investasi perlu menyiapkan strategi yang memastikan masyarakat Kepulauan Riau memperoleh manfaat berkelanjutan. Rahmat memberikan perhatian khusus kepada anak muda dan tenaga kerja lokal agar tidak hanya menjadi penonton ketika perusahaan teknologi beroperasi di daerah mereka. Pelatihan keterampilan digital, sertifikasi teknis, kemitraan dengan sekolah dan perguruan tinggi, serta kewajiban melibatkan tenaga kerja setempat dapat menjadi bagian dari kebijakan investasi. Dengan langkah tersebut, masyarakat tidak hanya mengisi pekerjaan pada masa konstruksi, tetapi juga memiliki peluang untuk menempati posisi teknis, administratif, dan manajerial setelah fasilitas berjalan.
Rahmat meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat posisi tawar ketika bernegosiasi dengan investor yang berminat menanamkan modal pada sektor kecerdasan buatan (AI) di Batam. Menurutnya, pembicaraan mengenai investasi tidak boleh berhenti pada nilai modal yang masuk atau pembangunan fasilitas teknologi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kesepakatan memuat kepentingan strategis bagi masyarakat Kepulauan Riau, termasuk perluasan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, dan penguatan ekosistem industri lokal.
Posisi tawar yang kuat diperlukan agar pemerintah dapat menyampaikan persyaratan secara jelas dan terukur. Investor diharapkan tidak hanya memperoleh kemudahan berusaha, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Bentuknya dapat berupa pelatihan, sertifikasi, program magang, transfer pengetahuan, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi di Kepri. Dengan demikian, masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk mengisi pekerjaan yang tercipta, bukan hanya menjadi penonton atas pertumbuhan industri berteknologi tinggi.
Rahmat juga mengingatkan agar potensi investasi AI dikelola secara hati-hati dan berorientasi jangka panjang. Batam jangan sampai sekadar menjadi lokasi penyimpanan data atau pusat operasional yang manfaat ekonominya terbatas bagi daerah. Apabila kebutuhan infrastruktur telah dipenuhi, tetapi anak-anak muda Kepulauan Riau tidak memperoleh pemberdayaan dan akses untuk mengembangkan kompetensi, maka tujuan pembangunan belum tercapai secara utuh.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme pengawasan dan indikator manfaat yang dapat dievaluasi secara berkala. Kesepakatan dengan investor semestinya mencantumkan target penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok. Rahmat berharap investor tidak hanya mengambil keuntungan dari peluang yang tersedia, melainkan turut memberikan manfaat nyata bagi Kepulauan Riau melalui pembukaan kesempatan kerja, penguatan kemampuan masyarakat, dan dukungan terhadap kemajuan ekonomi daerah.
Operasional pusat data tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi dan jaringan telekomunikasi. Fasilitas tersebut membutuhkan pasokan listrik yang stabil dalam kapasitas besar, sekaligus air yang memadai untuk mendukung sistem pendinginan dan kebutuhan operasional lainnya. Kondisi ini menjadi tantangan penting bagi Batam dan wilayah Kepulauan Riau apabila pertumbuhan investasi kecerdasan artifisial tidak diikuti pembangunan infrastruktur dasar yang sebanding.
Anggota DPR, Rahmat, mengingatkan bahwa kebutuhan energi dan air dapat berubah menjadi persoalan apabila seluruh beban penyediaannya dibebankan kepada pemerintah. Keterbatasan kapasitas pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi memperlambat pengembangan kawasan industri digital. Karena itu, investor dinilai perlu ikut berkontribusi dalam penyediaan pembangkit atau sumber energi, jaringan distribusi, serta infrastruktur air bersih yang dibutuhkan pusat data.
Pendekatan tersebut dapat mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap anggaran publik, sekaligus memastikan investasi memiliki dukungan operasional jangka panjang. Rahmat mencontohkan Singapura, yang melibatkan investasi swasta dalam pengembangan berbagai infrastruktur perkotaan. Pola kerja sama semacam itu memungkinkan pemerintah dan pelaku usaha berbagi tanggung jawab, sehingga pembangunan fasilitas pendukung dapat berjalan lebih cepat dan selaras dengan kebutuhan kawasan.
Konteks kebutuhan tersebut terlihat dalam investasi DayOne di Batam. Berdasarkan keterangan BP Batam, pada April 2026 DayOne bekerja sama dengan PLN Batam untuk mendukung kebutuhan listrik pusat data di kawasan Kabil. Kerja sama itu mencakup penyediaan listrik berkapasitas 511 megavolt ampere (MVA), atau sekitar 450 megawatt (MW). Pemenuhannya akan direalisasikan secara bertahap pada 2026–2027. Rencana ini menunjukkan bahwa pengembangan pusat data memerlukan koordinasi investor, penyedia utilitas, dan pemerintah sejak tahap awal, bukan hanya setelah fasilitas mulai beroperasi.
