JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus berujung pada dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia. Pandangan tersebut ia sampaikan di Jakarta pada Rabu ketika menanggapi pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurut Rosan, ukuran penting dari sebuah kebijakan bukan hanya proses pembentukannya, melainkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh rakyat.
Rosan menyatakan bahwa hal terpenting dari setiap pekerjaan adalah melihat pilihan yang memberikan manfaat paling besar bagi rakyat Indonesia. Pernyataan itu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menilai pelaksanaan aturan baru, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pelindungan ketenagakerjaan. Dengan demikian, pengesahan undang-undang tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai keputusan normatif, tetapi menjadi landasan bagi perbaikan kondisi kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Penekanan terhadap manfaat publik juga menunjukkan pentingnya penerapan kebijakan secara konsisten dan terukur. Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan perlu diterjemahkan ke dalam langkah yang mampu memberikan kepastian, rasa aman, serta perlakuan yang adil bagi para pekerja. Pada saat yang sama, pelaksanaannya perlu memperhatikan keberlangsungan dunia usaha agar perlindungan tenaga kerja dapat berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Harapan terhadap aturan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat langsung. Pekerja membutuhkan pelindungan yang dapat diakses dan diterapkan secara efektif, sementara pemberi kerja memerlukan kejelasan mengenai kewajiban serta standar yang harus dipenuhi. Karena itu, dampak kebijakan akan sangat ditentukan oleh koordinasi antarlembaga, pengawasan, dan keterbukaan dalam pelaksanaannya. Pernyataan Rosan menggarisbawahi bahwa seluruh pilihan dalam penyusunan maupun penerapan kebijakan harus kembali pada tujuan utama, yakni menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Rosan tidak memberikan jawaban secara terang mengenai apakah Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan akan memengaruhi investasi di Indonesia. Pernyataan tersebut belum menunjukkan penilaian langsung mengenai kemungkinan perubahan minat investor, biaya usaha, maupun dinamika penanaman modal setelah aturan berlaku. Karena itu, sikap Rosan lebih tepat dipahami sebagai penekanan terhadap arah dan tujuan kebijakan, bukan sebagai konfirmasi tentang dampaknya terhadap iklim investasi.
Menurut Rosan, apa pun kebijakan yang dipilih harus menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia. Ukuran tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah pemerintah, termasuk ketika kebijakan berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dan kepentingan dunia usaha. Ia juga menekankan bahwa kebijakan yang diambil perlu sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, sehingga keputusan yang dibuat tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Rosan menggambarkan proses pengambilan kebijakan sebagai pilihan di beberapa opsi. Ia menyebut adanya opsi A, B, C, dan D untuk menunjukkan bahwa pemerintah dapat menghadapi lebih dari satu alternatif dalam merumuskan keputusan. Setiap pilihan tentu memiliki pertimbangan, sasaran, serta konsekuensi yang perlu dikaji secara cermat. Namun, penekanan utamanya adalah memilih opsi yang mampu memberikan dampak paling besar bagi rakyat Indonesia.
Dengan posisi tersebut, pembahasan mengenai undang-undang baru diarahkan pada pertanyaan mendasar tentang manfaat kebijakan bagi masyarakat. Pemerintah perlu menilai setiap alternatif secara menyeluruh, mempertimbangkan kepentingan pekerja dan unsur lain yang terdampak, lalu menetapkan pilihan yang paling sesuai dengan tujuan nasional. Sikap ini tidak secara otomatis menyimpulkan bagaimana aturan tersebut akan memengaruhi investasi. Rosan hanya menegaskan bahwa setiap keputusan harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik dan cita-cita pembangunan yang ingin diwujudkan.
Persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan didahului oleh proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membahas rancangan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR masa persidangan I tahun sidang 2026–2027. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.
Dalam agenda tersebut, pembahasan memasuki tahap penentuan sikap akhir DPR terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Setelah rangkaian pembahasan dan proses politik sebelumnya, pimpinan rapat meminta konfirmasi kepada seluruh fraksi mengenai persetujuan rancangan itu untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian menanyakan kepada seluruh fraksi apakah RUU tersebut dapat disetujui untuk disahkan.
Pertanyaan pimpinan rapat itu dijawab oleh peserta rapat dengan pernyataan setuju. Jawaban tersebut menjadi dasar bagi DPR RI untuk menyatakan persetujuan terhadap RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dengan demikian, keputusan dalam rapat paripurna tersebut menandai berakhirnya tahap persetujuan di tingkat DPR dan membuka tahapan pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Urutan peristiwa itu berlangsung secara singkat dan jelas. Pertama, DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna dalam masa persidangan I tahun sidang 2026–2027. Kedua, pimpinan rapat meminta pandangan seluruh fraksi mengenai pengesahan rancangan. Ketiga, peserta rapat menyatakan setuju. Keempat, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut disampaikan sebelum batas waktu yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berakhir, sehingga menjadi landasan bagi pernyataan lanjutan mengenai proses legislasi dan pengesahan regulasi tersebut.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut dibacakan pada 31 Oktober 2024 dan menjadi bagian penting dalam penataan kembali regulasi ketenagakerjaan. Melalui putusan itu, Mahkamah meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Permintaan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan undang-undang khusus yang mengatur pelindungan serta aspek ketenagakerjaan secara tersendiri.
Pemisahan pengaturan itu menempatkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun dan membentuk regulasi tersebut. Jangka waktu itu dihitung sejak putusan dibacakan, yakni sejak 31 Oktober 2024. Dengan demikian, batas waktu yang diberikan berakhir pada 31 Oktober 2026. Ketentuan mengenai tenggat tersebut menjadi kerangka waktu bagi proses pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan atas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam hubungan waktunya, persetujuan DPR terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dilakukan sekitar tiga pekan sebelum batas akhir yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Posisi waktu tersebut menunjukkan bahwa persetujuan diberikan dalam rentang yang masih berada di dalam jangka waktu dua tahun sebagaimana tercantum dalam putusan. Oleh karena itu, pengesahan RUU tersebut dapat ditempatkan sebagai tindak lanjut legislasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, khususnya terkait permintaan untuk memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Uraian ini menjelaskan hubungan putusan, tenggat pembentukan, dan waktu persetujuan DPR berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut.
