JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Kementerian Pariwisata memperkuat kesiapan digital para pejabat tingginya melalui pelatihan literasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial, dan keamanan siber. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun kapasitas aparatur agar mampu memahami perubahan teknologi sekaligus menerapkannya secara bertanggung jawab dalam pekerjaan. Pembekalan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir adaptif dalam menghadapi perkembangan ekosistem pariwisata yang semakin terhubung.
Transformasi digital telah memengaruhi cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan data yang lebih luas memungkinkan penyusunan kebijakan dilakukan secara lebih cepat dan berbasis bukti. Di sisi lain, pemanfaatan platform digital menuntut pemahaman mengenai perlindungan informasi, pengelolaan risiko, dan keamanan sistem. Karena itu, pejabat kementerian perlu memiliki kemampuan untuk menilai manfaat, keterbatasan, dan risiko teknologi sebelum menggunakannya dalam tata kelola pariwisata.
Pelatihan tersebut diarahkan untuk mendukung penerapan Tourism 5.0 dalam tata kelola pariwisata Indonesia. Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menegaskan bahwa Tourism 5.0 tidak hanya berarti digitalisasi. Konsep ini mencakup pemanfaatan teknologi, data, dan kecerdasan artifisial untuk membuat proses kerja lebih efektif, sekaligus menghadirkan pengalaman pariwisata yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan wisatawan. Dengan pemahaman yang lebih baik, para pejabat diharapkan dapat mendorong kebijakan yang responsif, memperkuat koordinasi, dan memastikan inovasi digital tetap berpusat pada manusia. Pendekatan tersebut juga membantu kementerian mengembangkan layanan yang lebih personal, efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri pariwisata. Kesiapan sumber daya manusia menjadi fondasi agar transformasi teknologi tidak berhenti pada penggunaan perangkat, melainkan menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas pengelolaan destinasi serta pelayanan wisatawan.
Perkembangan teknologi digital menuntut pejabat tinggi Kementerian Pariwisata memiliki kapasitas yang memadai untuk menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat atau mengikuti tren teknologi, tetapi juga dengan kecakapan menilai kebutuhan organisasi secara strategis. Pimpinan perlu mampu membedakan teknologi yang benar-benar relevan bagi tujuan kementerian dari solusi yang sekadar populer, sehingga setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan mendukung peningkatan kinerja.
Pelatihan bagi pejabat dirancang untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja yang semakin digital. Materinya mencakup pemahaman mengenai pemilihan teknologi yang sesuai, kontribusi kecerdasan artifisial dalam mendukung proses organisasi, serta pengelolaan risiko digital. Kapasitas ini penting agar pimpinan dapat mengarahkan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, mempertimbangkan manfaat dan keterbatasannya, serta memastikan keputusan digital tetap selaras dengan prioritas kelembagaan.
Dalam konteks tersebut, Bayu Aji menekankan bahwa teknologi harus berfungsi sebagai enabler, bukan sebagai tujuan utama. Teknologi dapat membantu memperkuat proses kerja dan mendukung pencapaian sasaran, tetapi hasil akhirnya tetap sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu, kesiapan digital pejabat perlu berjalan beriringan dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang baik, dan pemahaman yang memadai mengenai keamanan digital.
Peran pimpinan menjadi penting karena arah pemanfaatan teknologi ditentukan melalui kebijakan, prioritas, dan standar pengelolaan yang mereka tetapkan. Kapasitas digital yang lebih baik membantu pejabat mengajukan pertanyaan yang tepat, mengantisipasi risiko, serta memastikan inovasi tidak mengabaikan akuntabilitas. Dengan fondasi sumber daya manusia, kepemimpinan, tata kelola, dan keamanan yang kokoh, pemanfaatan teknologi di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat berlangsung lebih terarah dan memberikan dukungan nyata terhadap tujuan organisasi.
Pelatihan kesiapan digital bagi pejabat tinggi Kementerian Pariwisata dilaksanakan pada 6–7 Oktober 2026 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap keamanan siber sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko digital yang dapat memengaruhi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan sektor pariwisata. Pembekalan materi menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut, karena memberikan landasan mengenai ancaman digital, perlindungan informasi, serta pentingnya koordinasi ketika terjadi insiden.
Selain menerima materi, peserta mengikuti simulasi berbasis diskusi yang menguji kesiapan mereka dalam merespons situasi darurat. Dalam latihan ini, peserta dihadapkan pada skenario krisis atau serangan siber untuk melatih respons terhadap insiden secara terarah. Proses tersebut mendorong peserta mengenali celah keamanan, menilai dampak yang mungkin timbul, serta menentukan langkah penanganan yang sesuai. Simulasi juga membantu membangun kesadaran bahwa keamanan digital tidak hanya bergantung pada perangkat dan sistem, tetapi turut ditentukan oleh kecepatan komunikasi, ketepatan analisis, dan kualitas keputusan para pemangku kepentingan.
Latihan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pengambilan keputusan berdasarkan Emergency Response Plan (ERP) dan Business Continuity Plan (BCP). ERP menjadi acuan dalam mengatur respons terhadap insiden, termasuk koordinasi dan penanganan awal ketika gangguan terjadi. Sementara itu, BCP membantu memastikan fungsi penting tetap berjalan serta mendukung pemulihan kegiatan setelah insiden. Melalui diskusi dan simulasi, pejabat memperoleh kesempatan untuk memahami peran masing-masing, menguji keselarasan tindakan, dan mempertimbangkan prioritas dalam kondisi penuh tekanan. Pendekatan ini memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman digital sekaligus mendukung tata kelola pariwisata yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi tuntutan Tourism 5.0.
Perluasan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pariwisata membawa manfaat besar bagi kecepatan layanan, ketepatan pengambilan keputusan, dan keterhubungan antarunit kerja. Namun, perubahan tersebut juga meningkatkan tanggung jawab untuk melindungi sistem yang menopang berbagai proses organisasi. Bayu Aji menekankan bahwa digitalisasi tidak dapat dipahami hanya sebagai pemindahan pekerjaan dari cara manual ke platform elektronik. Setiap proses yang terhubung dengan sistem digital perlu disertai kesadaran mengenai risiko, pengamanan informasi, serta kesiapan menghadapi gangguan.
Semakin banyak data dan proses kerja yang dialihkan ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga keamanan informasi. Data wisatawan, mitra usaha, pegawai, hingga informasi strategis kementerian harus dikelola secara hati-hati agar tidak disalahgunakan, bocor, atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan tersebut mencakup penerapan pengendalian akses, penggunaan kredensial secara bertanggung jawab, pembaruan sistem, pencadangan data, serta pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Langkah-langkah ini perlu menjadi bagian dari kebiasaan kerja, bukan hanya tanggung jawab unit teknologi informasi.
Pengendalian akses juga harus disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan setiap pengguna. Dengan demikian, seseorang hanya dapat melihat atau mengubah informasi yang relevan dengan tugasnya. Pendekatan tersebut membantu mengurangi potensi kesalahan internal sekaligus membatasi dampak apabila terjadi serangan siber. Di sisi lain, ketahanan sistem perlu dibangun melalui prosedur pemulihan, simulasi insiden, dan koordinasi yang jelas ketika layanan terganggu. Organisasi yang siap bukan hanya mampu mencegah ancaman, tetapi juga dapat kembali beroperasi secara cepat dan terukur.
Karena itu, pelatihan yang diberikan kepada para pejabat tidak berhenti pada pemahaman mengenai perangkat dan aplikasi digital. Pelatihan tersebut juga memperkuat kesiapan kepemimpinan dalam menetapkan prioritas keamanan, mengelola perubahan, dan memastikan tata kelola berjalan konsisten. Kapasitas tersebut penting agar transformasi digital pariwisata berlangsung secara inovatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, dengan perlindungan sistem sebagai bagian yang melekat dalam setiap keputusan.
