JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Pemerintah Indonesia dan Norwegia resmi membuka Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026. Pembukaan layanan tersebut diresmikan oleh Wakil Menteri Kehutanan Rahmat Marzuki sebagai bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan dan mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
Layanan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam agenda pelestarian hutan melalui dukungan pendanaan yang disediakan dalam kerja sama Indonesia dan Norwegia. Pembukaan periode kelima menandai kelanjutan layanan dana masyarakat yang diarahkan untuk mendorong partisipasi publik dalam berbagai upaya menjaga hutan. Keterlibatan tersebut diharapkan memperkuat peran masyarakat sebagai bagian dari pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
Dalam kegiatan pembukaan di Jakarta, pemerintah Indonesia dan Norwegia menegaskan dukungan terhadap perluasan akses masyarakat pada layanan pendanaan tersebut. Kehadiran layanan ini menempatkan masyarakat sebagai unsur penting dalam pelestarian hutan, sekaligus menghubungkan dukungan pendanaan dengan sasaran penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Peresmian oleh Rahmat Marzuki membuka pelaksanaan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 untuk periode kelima, dengan fokus pada penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung target yang telah ditetapkan.
Wakil Menteri Kehutanan Rahmat Marzuki menyampaikan bahwa peluncuran periode kelima pendanaan masyarakat merupakan kelanjutan dari langkah strategis yang telah ditempuh untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa agenda ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kesinambungan upaya pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat dalam agenda kehutanan dan pengelolaan lingkungan.
Dalam sambutannya, Rahmat menyebut layanan pendanaan yang diluncurkan pada periode kelima itu memiliki alokasi sebesar Rp20 miliar. Dana tersebut ditargetkan dapat menjangkau 300 kelompok masyarakat. Penyebutan nilai anggaran dan sasaran penerima menunjukkan besarnya perhatian yang diberikan terhadap keterlibatan kelompok masyarakat sebagai bagian penting dalam mendukung arah kebijakan kehutanan nasional.
Rahmat menempatkan peluncuran ini sebagai lanjutan dari rangkaian langkah strategis, bukan sebagai kegiatan yang terpisah dari kebijakan sebelumnya. Dengan demikian, periode kelima mencerminkan kesinambungan dukungan pendanaan masyarakat dalam kerangka pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Pemerintah berharap alokasi tersebut dapat memperluas jangkauan dukungan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, sesuai dengan tujuan peluncuran layanan pendanaan itu.
Pesan utama dalam sambutan tersebut terletak pada keberlanjutan kebijakan dan perluasan sasaran. Melalui alokasi Rp20 miliar dan target 300 kelompok, peluncuran periode kelima memperlihatkan bahwa dukungan kepada masyarakat tetap ditempatkan sebagai unsur strategis. Pernyataan Wakil Menteri Kehutanan itu sekaligus menegaskan hubungan pendanaan masyarakat dan upaya mencapai target FOLU Net Sink 2030, tanpa mengubah makna bahwa peluncuran kali ini merupakan kelanjutan dari langkah-langkah strategis yang telah dilakukan.
Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu skema pendanaan yang disiapkan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Skema ini menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya pelestarian hutan, pengelolaan lingkungan, dan penguatan ketahanan iklim. Kehadirannya memperluas akses pendanaan bagi inisiatif masyarakat yang berkontribusi terhadap perlindungan serta pemulihan ekosistem hutan.
Skema tersebut dijalankan melalui kerja sama Pemerintah Indonesia dan Norwegia dengan mekanisme result-based contribution (RBC). Kerja sama ini menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dalam pelaksanaannya, pendanaan diarahkan untuk mendukung kegiatan yang selaras dengan target FOLU Net Sink 2030, dengan tetap memperhatikan peran, kebutuhan, dan kapasitas masyarakat di berbagai wilayah.
Dana disalurkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Kelembagaan tersebut menjadi jalur penting dalam pengelolaan dan penyaluran dana kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan program. Melalui mekanisme ini, dukungan pendanaan dapat melibatkan kelompok masyarakat, organisasi lokal, serta pemangku kepentingan lain yang berperan dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
Pelibatan masyarakat dirancang secara aktif dan inklusif. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima dukungan, tetapi juga sebagai pelaku yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan di tingkat tapak. Pendekatan tersebut mendukung penguatan tata kelola hutan sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Dengan demikian, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 menjadi salah satu instrumen pendanaan yang menghubungkan kerja sama Indonesia-Norwegia, peran kelembagaan nasional, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung target lingkungan Indonesia.
Pada periode kelima, penyaluran pendanaan masyarakat diarahkan pada tiga tema utama yang mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Ketiga fokus tersebut dirancang untuk memperkuat pelestarian lingkungan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan yang memiliki manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi di tingkat tapak.
Tema pertama adalah FOLU Biodiversity, yang berfokus pada dukungan terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Kegiatan dalam tema ini dapat mencakup upaya menjaga habitat, melindungi spesies, memulihkan ekosistem, serta mengembangkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang mempertahankan fungsi ekologis. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kekayaan hayati di wilayah masing-masing.
Tema kedua, FOLU Goes to School, menitikberatkan pelibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan. Melalui kegiatan yang berbasis pendidikan dan partisipasi, tema ini mendorong siswa serta komunitas sekolah untuk memahami pentingnya hutan, keanekaragaman hayati, dan pengendalian perubahan iklim. Pelibatan sejak dini menjadi bagian penting untuk membangun pengetahuan, kepedulian, dan kebiasaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
Tema ketiga adalah FOLU Terra, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan. Pelaksanaannya diarahkan pada pengembangan inisiatif yang menghubungkan perlindungan lingkungan dengan penguatan mata pencaharian, pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Dengan demikian, kegiatan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan sosial dan ekonomi warga.
Hingga periode keempat, dana yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp29,081 miliar. Penyaluran tersebut mencakup 863 kelompok masyarakat dan 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi. Data ini menunjukkan cakupan pelaksanaan pendanaan masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan terkait pengelolaan hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia.
