BANDA ACEH, ACEH — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Task force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura datang ke Provinsi Aceh sebagai bagian dari agenda nasional untuk memperkuat struktur organisasi partai menjelang tahun politik 2029. Aceh menjadi provinsi ke-20 dari total 38 provinsi yang akan dikunjungi tim tersebut. Kunjungan ini menandai upaya Hanura memastikan seluruh jajaran di daerah memiliki kesiapan organisasi, strategi kerja, dan koordinasi yang sejalan dengan arah kebijakan partai di tingkat nasional.
Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella, memimpin langsung agenda konsolidasi di Aceh. Kegiatan itu mencakup rapat teknis bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Aceh dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura se-Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai perkembangan organisasi, membahas kebutuhan penguatan kepengurusan, serta menyelaraskan langkah kerja menghadapi tahapan politik yang akan datang.
Melalui kunjungan lapangan ini, tim DPP Hanura ingin melihat kondisi organisasi secara langsung, bukan hanya berdasarkan laporan administratif. Para pengurus daerah juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kesiapan, tantangan, dan kebutuhan masing-masing wilayah. Selain memperkuat komunikasi internal, konsolidasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi perjalanan partai selama lima tahun terakhir, termasuk pelaksanaan program, efektivitas koordinasi, serta kemampuan struktur dalam menjangkau masyarakat. Hasil pemetaan di Aceh akan menjadi bagian dari bahan evaluasi nasional dan dasar penyusunan langkah lanjutan Hanura menuju Pemilu 2029.
Pembenahan kepengurusan menjadi salah satu pekerjaan utama Partai Hanura di Aceh pada 2026. Kondisi struktur organisasi di daerah tersebut masih memerlukan penguatan agar seluruh perangkat partai dapat menjalankan peran secara lebih tertata dan mendukung persiapan menuju Pemilu 2029. Fokus pembenahan diarahkan pada 23 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura yang berada di seluruh Aceh. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa agenda penguatan tidak bersifat terbatas pada satu atau dua wilayah, melainkan mencakup keseluruhan struktur cabang yang perlu ditangani secara serius.
Bagi Hanura, keberadaan DPC yang kuat merupakan bagian penting dari kesiapan organisasi. Karena itu, konsolidasi di Aceh tidak diposisikan sekadar sebagai rangkaian pertemuan atau kegiatan seremonial. Agenda tersebut diarahkan pada penyelesaian struktur organisasi di tingkat cabang, sehingga pembenahan yang dilakukan memiliki hasil yang jelas dan dapat memperkuat fondasi partai dalam menghadapi tahapan politik berikutnya. Penekanan pada penyelesaian struktur juga memperlihatkan bahwa konsolidasi harus menghasilkan kepengurusan yang lebih siap, bukan berhenti pada komunikasi antarpengurus.
Partai menargetkan seluruh pembenahan terhadap 23 DPC di Aceh dapat diselesaikan hingga mencapai 100 persen pada akhir Oktober. Target waktu ini menjadi ukuran penting bagi pelaksanaan agenda organisasi Hanura sepanjang 2026. Dengan penyelesaian tersebut, partai berharap struktur di tingkat cabang telah berada dalam kondisi yang lebih kuat dan siap menopang persiapan menuju Pemilu 2029. Oleh sebab itu, pembenahan 23 DPC ditempatkan sebagai prioritas yang perlu dituntaskan dalam waktu dekat. Kejelasan sasaran, cakupan wilayah, dan batas waktu menjadikan agenda ini sebagai pekerjaan organisasi yang konkret, sekaligus penegasan bahwa penguatan Hanura di Aceh harus berujung pada penyelesaian struktur secara menyeluruh.
Pembenahan organisasi Hanura di Aceh tidak berhenti pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Penguatan akan diteruskan hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan, lalu dikembangkan ke struktur desa atau kelurahan. Langkah berjenjang ini dipandang penting untuk memastikan partai memiliki jaringan yang bekerja secara nyata dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih dekat.
Menurut Patrice Rio Capella, penataan tersebut diperlukan untuk menghidupkan kembali mesin partai di daerah yang selama ini belum berjalan maksimal. Struktur yang lengkap tidak hanya berkaitan dengan keberadaan nama atau kepengurusan administratif, tetapi juga dengan pembagian tugas, koordinasi, serta aktivitas politik yang berkelanjutan. Dengan organisasi yang hadir hingga lapisan paling bawah, komunikasi pimpinan partai dan masyarakat dapat berlangsung lebih efektif.
Dalam konteks nasional, Hanura menyiapkan struktur organisasi di sekitar 7.300 kecamatan serta 514 kabupaten/kota. Target tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi tidak hanya diarahkan pada wilayah tertentu, melainkan menjadi agenda menyeluruh untuk memperkuat fondasi partai di berbagai daerah. Keberadaan PAC dan perangkat desa atau kelurahan diharapkan dapat membantu pemetaan persoalan lokal, memperluas basis dukungan, serta membangun kaderisasi yang lebih teratur.
Penyiapan struktur hingga tingkat akar rumput juga tidak semata-mata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2029. Hanura perlu memastikan bahwa jaringan organisasi tersebut memiliki fungsi politik dan sosial yang berkelanjutan. Struktur yang aktif dapat menjadi sarana konsolidasi kader, penyerap aspirasi, dan penggerak kegiatan partai di tengah masyarakat.
Dengan demikian, pembenahan dari DPC ke PAC hingga desa atau kelurahan diposisikan sebagai investasi organisasi jangka panjang. Fondasi ini diharapkan membuat Hanura lebih siap menghadapi Pemilu 2029 sekaligus berbagai kontestasi demokrasi berikutnya, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Setelah penguatan struktur organisasi rampung, Hanura akan melanjutkan konsolidasi melalui agenda politik yang lebih terukur. Ketua DPD Partai Hanura Aceh, Rio, menegaskan bahwa persiapan menghadapi Pemilu 2029 tidak boleh baru dimulai enam bulan sebelum hari pemungutan suara. Menurutnya, kerja politik perlu dijalankan sejak sekarang agar setiap unsur partai memiliki waktu yang cukup untuk membangun koordinasi, memperkuat komunikasi, serta memahami kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Aceh.
Langkah tersebut diarahkan untuk membentuk mesin politik yang lebih sehat, memiliki daya juang, dan mampu bekerja secara konsisten. Penguatan tidak hanya menyangkut kelengkapan kepengurusan, tetapi juga kesiapan kader, pembagian tugas, serta kemampuan struktur partai dalam menjalankan program hingga tingkat paling bawah. Dengan fondasi organisasi yang lebih solid, Hanura berharap dapat menghadapi persaingan politik 2029 secara lebih terencana dan tidak bergantung pada kerja-kerja yang bersifat mendadak.
Setelah struktur diperkuat, Hanura dijadwalkan memasuki tahapan penjaringan bakal calon anggota legislatif pada 2027. Setiap struktur partai akan diberi kesempatan untuk mencari dan mengusulkan nama kader yang dinilai memiliki kesiapan berkompetisi dalam Pemilu 2029. Mekanisme ini diharapkan dapat menghasilkan kandidat yang memahami persoalan daerah, memiliki rekam jejak, serta sanggup memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur legislatif. Seluruh agenda tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mencapai target politik Hanura di Aceh, yakni mengejar satu kursi di Senayan. Target itu menjadi sasaran yang ingin diwujudkan melalui konsolidasi berkelanjutan, seleksi kader yang lebih baik, dan kesiapan organisasi sejak jauh sebelum tahapan pemilu berlangsung.
