JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBN 2027 harus menghasilkan manfaat yang semakin nyata bagi rakyat Indonesia. Anggaran negara tidak semestinya dipahami semata-mata sebagai kumpulan angka dalam dokumen perencanaan, melainkan sebagai instrumen yang memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan APBN perlu dilihat dari dampaknya terhadap kebutuhan sehari-hari, terutama bagi kelompok yang paling bergantung pada kebijakan dan belanja negara.
Dalam rencana tersebut, belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Nilai itu menggambarkan tanggung jawab yang besar karena di baliknya terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat dengan kebutuhan, tantangan, dan harapan yang beragam. Setiap alokasi anggaran diharapkan mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik, perlindungan sosial yang tepat sasaran, pembangunan yang merata, serta penguatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembahasan APBN tidak berhenti pada keseimbangan fiskal atau penyerapan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan perubahan yang dirasakan langsung oleh warga.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa anggaran negara berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keterangan di Jakarta pada Senin, ia mencontohkan harapan keluarga agar harga beras tetap terjangkau sebagai salah satu gambaran konkret dampak kebijakan anggaran. Di sisi lain, petani membutuhkan ketersediaan pupuk yang memadai dan kepastian harga saat panen agar kegiatan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal harus terhubung dengan persoalan nyata di lapangan. APBN 2027 diharapkan tidak hanya menetapkan target dan program, tetapi juga memastikan manfaatnya hadir dalam bentuk harga pangan yang lebih terkendali, dukungan produksi yang efektif, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Penegasan Said Abdullah menempatkan penyerapan anggaran dalam proporsi yang tepat. Tingginya persentase dana yang telah dibelanjakan memang menunjukkan bahwa kementerian dan lembaga menjalankan proses administratif sesuai rencana. Namun, capaian tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa sebuah program berhasil. Anggaran yang terserap hanya menjelaskan bahwa uang negara telah digunakan, bukan bahwa penggunaan itu menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Perbedaan dana yang dibelanjakan dan persoalan yang terselesaikan perlu menjadi perhatian utama dalam mengukur kinerja pemerintah. Suatu kementerian dapat mencatat realisasi belanja yang tinggi, tetapi pada saat yang sama masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan layanan kesehatan, pendidikan, atau akses infrastruktur masih berlarut-larut. Dalam kondisi demikian, keberhasilan administratif belum otomatis menjadi keberhasilan pembangunan. Belanja yang besar juga tidak selalu sejalan dengan manfaat yang luas, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Karena itu, setiap program pemerintah perlu diuji melalui dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Penilaian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai berapa besar anggaran yang terserap, melainkan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas hasil yang diperoleh, kelompok yang menerima manfaat, serta perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan. Indikator seperti peningkatan pendapatan, membaiknya kualitas layanan publik, berkurangnya beban masyarakat, dan terbukanya kesempatan ekonomi dapat memberikan gambaran yang lebih bermakna. Mekanisme evaluasi juga perlu membandingkan target dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk mengidentifikasi manfaat yang tidak merata dan hambatan pelaksanaan. Dengan pendekatan tersebut, anggaran diperlakukan sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan, bukan sekadar angka realisasi dalam laporan. Kementerian dan lembaga dituntut bertanggung jawab atas hasil akhir kebijakan, sehingga pencapaian administratif harus selalu dikaitkan dengan bukti perubahan yang konkret bagi rakyat.
Ukuran keberhasilan program pemerintah tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang terserap atau kelengkapan laporan administrasi. Dampaknya harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu indikatornya ialah semakin mudahnya anak-anak bersekolah, baik melalui akses terhadap sekolah, ketersediaan guru, maupun dukungan biaya pendidikan. Program pemerintah perlu dinilai dari perubahan nyata: apakah lebih banyak anak dapat belajar secara layak, menyelesaikan pendidikan, dan memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk membangun masa depan.
Ukuran serupa berlaku pada sektor kesehatan. Masyarakat seharusnya semakin mudah mendapatkan layanan berobat yang bermutu, terjangkau, dan tidak terkendala jarak. Pemerintah perlu memastikan subsidi atau bantuan kesehatan diterima kelompok yang memang membutuhkan, dengan pendataan dan mekanisme penyaluran yang akurat. Kebijakan subsidi juga harus diuji berdasarkan manfaatnya, bukan hanya jumlah penerima yang tercatat. Ketepatan sasaran menjadi penting agar uang negara tidak dinikmati oleh kelompok yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Di sektor ekonomi, program publik harus mendorong petani memperoleh penghasilan yang lebih baik, lain melalui produktivitas, kepastian pasar, akses pembiayaan, dan perlindungan dari gejolak harga. Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diarahkan untuk naik kelas melalui peningkatan kapasitas, teknologi, akses permodalan, serta perluasan pasar. Investasi juga tidak boleh berhenti pada nilai modal yang masuk, tetapi harus menghasilkan pekerjaan yang layak dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
Pembangunan desa perlu menghasilkan kegiatan ekonomi yang semakin produktif, sementara kebijakan nasional harus membantu memperkecil kesenjangan antarwilayah. Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Karena itu, setiap program wajib dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi prosedur dan administrasi, melainkan juga berdasarkan perubahan yang dihasilkan: peningkatan kesejahteraan, meluasnya akses layanan dasar, terbukanya kesempatan kerja, dan menguatnya kemandirian masyarakat.
Bagi Said, ukuran pemerataan tidak dapat berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi nasional atau besarnya alokasi belanja negara. Pemerataan harus dilihat dari seberapa jauh kebijakan anggaran memperkecil jarak kemajuan antarwilayah dan membuka kesempatan yang setara bagi seluruh warga. Alamat tempat seseorang dilahirkan semestinya tidak menentukan kualitas pendidikan yang diterima, akses terhadap layanan kesehatan, peluang memperoleh pekerjaan, maupun kemampuan meningkatkan taraf hidup. Karena itu, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menjawab ketimpangan yang masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Pertumbuhan ekonomi nasional baru memiliki makna yang utuh apabila kemajuan Jakarta dan pusat-pusat ekonomi lainnya turut dirasakan di Madura, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, serta desa-desa di seluruh Jawa. Peran APBN bukan sekadar membiayai proyek berskala besar atau memperkuat aktivitas di kota-kota utama, melainkan menjadi jembatan yang menghubungkan setiap wilayah dengan kesempatan berkembang. Jembatan itu harus hadir melalui jalan desa yang layak, irigasi yang mendukung sawah, sekolah yang berkualitas, puskesmas yang mudah dijangkau, pasar yang hidup, serta infrastruktur yang membantu keluarga memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan pandangan tersebut, keberhasilan anggaran perlu diukur melalui perubahan konkret yang dirasakan rakyat. Dana yang terserap belum tentu mencerminkan keberhasilan apabila tidak menghasilkan layanan publik yang lebih baik, biaya hidup yang lebih terjangkau, dan peluang ekonomi yang lebih luas. APBN yang berpihak pada pemerataan harus mampu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya tampak dalam statistik atau gedung baru, tetapi hadir dalam kehidupan masyarakat dari perkotaan hingga pelosok. Ukuran APBN, sebagaimana makna mendasar politik anggaran yang disampaikan Said, bukan hanya seberapa besar dana yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar perubahan positif yang benar-benar dirasakan rakyat.
