DPD LIN Sulsel Soroti Disiplin Aparatur PN Sungguminasa: Jam Kerja Diduga Diabaikan, Pelayanan Peradilan Dipertanyakan

GOWA, SULAWESI SELATAN – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Sulawesi Selatan melontarkan kritik keras terhadap dugaan lemahnya disiplin jam kerja aparatur di Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Temuan tersebut dinilai mencederai semangat pelayanan publik dan berpotensi mengganggu hak masyarakat pencari keadilan.

Ketua DPD LIN Sulsel, Saharuddin Lili, mengungkapkan bahwa saat melakukan pemantauan langsung di lingkungan PN Sungguminasa pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA, pihaknya mendapati sejumlah oknum aparatur yang diduga belum berada di tempat tugas dan masih berada di warung kopi di sekitar kantor pengadilan.

“Kami menemukan langsung, pada jam kerja sekitar pukul 09.00 masih ada aparatur yang diduga menikmati kopi di warung, sementara masyarakat sudah menunggu pelayanan. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai kedisiplinan aparatur,” tegas Saharuddin.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena dapat berdampak terhadap kelancaran proses persidangan maupun pelayanan administrasi di lingkungan pengadilan.

Pelayanan Publik Harus Menjadi Prioritas

Saharuddin menegaskan bahwa masyarakat datang ke pengadilan dengan harapan memperoleh kepastian hukum secara cepat, profesional, dan tepat waktu. Karena itu, setiap keterlambatan pelayanan akibat rendahnya disiplin aparatur berpotensi merugikan masyarakat.

“Masyarakat datang dari berbagai daerah, mengeluarkan biaya transportasi, meninggalkan pekerjaan, bahkan menunggu sejak pagi. Jangan sampai hak mereka dikorbankan hanya karena aparatur tidak disiplin menjalankan kewajiban,” ujarnya.

Ia menambahkan, aparatur pengadilan merupakan pelayan publik yang memperoleh gaji dan fasilitas dari anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Oleh sebab itu, setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral maupun hukum untuk memberikan pelayanan terbaik.

Pertanyakan Efektivitas Pengawasan Internal

DPD LIN Sulsel juga mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan internal yang seharusnya memastikan seluruh aparatur menjalankan tugas sesuai ketentuan jam kerja.

“Kalau pengawasan internal berjalan efektif, tentu kondisi seperti ini tidak akan menjadi temuan di lapangan. Disiplin adalah bagian dari integritas. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terus menurun akibat hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah,” kata Saharuddin.

Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan menyerang institusi peradilan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan.

LIN Sulsel Siapkan Langkah Resmi

Sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan tersebut, DPD LIN Sulsel menyatakan akan mengambil sejumlah langkah sesuai mekanisme yang berlaku, di antaranya:

• Melayangkan surat resmi kepada Ketua PN Sungguminasa sebagai bentuk penyampaian hasil pemantauan.
• Menyampaikan laporan kepada lembaga pengawas yang berwenang apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin aparatur.
• Melakukan pemantauan rutin terhadap kedisiplinan jam kerja dan kualitas pelayanan publik di lingkungan PN Sungguminasa.
• Membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat dugaan keterlambatan pelayanan atau persidangan.

“Kami tidak mempermasalahkan seseorang menikmati kopi. Namun, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Disiplin adalah fondasi pelayanan publik yang profesional dan bermartabat,” pungkas Saharuddin.

DPD LIN Sulsel berharap pimpinan Pengadilan Negeri Sungguminasa segera melakukan evaluasi internal terhadap temuan tersebut serta mengambil langkah pembinaan apabila diperlukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara maksimal dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan dan pernyataan DPD LIN Sulawesi Selatan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.