JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai rencana Bantuan Subsidi Upah (BSU) pemerintah berpotensi membantu menjaga daya beli masyarakat. Menurut dia, bantuan tersebut dapat memberikan dukungan bagi pekerja, terutama mereka yang berada dalam kelompok masyarakat kelas bawah. Penilaian itu disampaikan Eko saat dihubungi di Jakarta pada Senin.
Eko mengatakan BSU dinilai memang diperlukan apabila melihat kondisi masyarakat saat ini. Kehadiran bantuan tersebut dipandang dapat menopang kemampuan masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, BSU tidak hanya berkaitan dengan penerimaan pekerja, tetapi juga dengan upaya menjaga daya beli kelompok yang membutuhkan dukungan.
Kelompok kelas bawah menjadi bagian masyarakat yang disoroti dalam penilaian tersebut. Bagi kelompok ini, dukungan melalui BSU dinilai dapat membantu mempertahankan daya beli di tengah kondisi yang ada. Eko menempatkan bantuan subsidi upah sebagai salah satu bentuk kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Penilaian Eko juga menunjukkan bahwa manfaat BSU dapat berkaitan dengan konsumsi masyarakat secara lebih luas. Ketika daya beli pekerja, khususnya dari kelompok kelas bawah, tetap terjaga, konsumsi nasional berpotensi ikut tertopang. Karena itu, rencana pemerintah tersebut dinilai memiliki peran dalam membantu menjaga kemampuan masyarakat untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan mereka.
Eko menegaskan pandangannya berdasarkan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai keberadaan BSU diperlukan untuk memberikan dukungan kepada pekerja dan membantu menjaga daya beli, terutama pada kelompok kelas bawah. Pernyataan tersebut menjadi penilaian awal ekonom terhadap potensi bantuan pemerintah dalam menopang daya beli pekerja serta konsumsi nasional.
Daya beli masyarakat dan konsumsi domestik masih menghadapi tekanan karena kenaikan harga berlangsung pada sejumlah kebutuhan penting. Ketika harga barang dan jasa meningkat, pendapatan rumah tangga harus dialokasikan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lain, termasuk barang konsumsi, pendidikan, rekreasi, dan layanan rumah tangga. Pelemahan konsumsi kemudian dapat memengaruhi aktivitas usaha secara lebih luas karena permintaan masyarakat merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Berdasarkan penjelasan Eko, tekanan tersebut tidak hanya berasal dari sisi permintaan, tetapi juga berkaitan dengan meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Sejumlah komponen harga menunjukkan tren kenaikan, sementara dari sisi pasokan, kondisi global masih dipengaruhi oleh faktor El Nino dan gejolak geopolitik dunia. El Nino dapat mengganggu produksi komoditas tertentu melalui perubahan cuaca dan ketersediaan air. Pada saat yang sama, ketegangan geopolitik berpotensi menghambat rantai pasok, meningkatkan risiko perdagangan, serta mendorong perubahan harga komoditas di pasar internasional.
Dampaknya terasa pada biaya berbagai kebutuhan bahan baku yang digunakan pelaku usaha. Plastik, misalnya, merupakan material penting dalam pengemasan dan distribusi, sedangkan bahan bakar minyak berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi serta operasional. Apabila biaya tersebut meningkat, pelaku usaha dapat menyesuaikan harga jual untuk menjaga keberlanjutan kegiatan bisnis. Beban akhirnya berisiko diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Dalam situasi demikian, Eko berpandangan bahwa bantuan berupa dukungan upah dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan kebutuhan sehari-hari. Tambahan pendapatan tersebut dapat menjaga kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan konsumsi secara lebih stabil. Dukungan itu juga berpotensi menjadi penyangga sementara bagi rumah tangga ketika kenaikan biaya belum sepenuhnya mereda.
Rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi dalam negeri pada periode akhir tahun. Penyaluran bantuan tersebut dinilai berpotensi memberikan ruang tambahan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika pengeluaran rumah tangga cenderung meningkat menjelang akhir tahun. Dengan adanya dukungan pendapatan, sebagian penerima diharapkan tetap mampu berbelanja sesuai kebutuhannya sehingga aktivitas konsumsi dapat terjaga.
Eko berpandangan bahwa BSU dapat ikut membantu perekonomian. Bantuan yang diterima pekerja berpotensi mengalir kembali ke berbagai kegiatan ekonomi melalui pembelian barang dan jasa. Namun, ia menilai dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian akan muncul apabila perputaran ekonomi di sektor swasta turut meningkat. Artinya, bantuan tersebut dapat menjadi salah satu penopang, tetapi pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi secara lebih luas tetap berkaitan dengan kuat atau tidaknya kegiatan usaha dan transaksi di sektor swasta.
Di samping perannya dalam menjaga konsumsi, Eko menyebut fungsi langsung BSU adalah membantu masyarakat. Bantuan ini terutama diharapkan dapat meringankan beban pekerja ketika menghadapi gejolak kebutuhan pokok. Perubahan harga atau meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari dapat memberi tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga, sehingga dukungan tersebut memiliki arti langsung bagi penerima. Dalam konteks itu, BSU tidak hanya dipandang dari kemungkinan pengaruhnya terhadap konsumsi nasional, tetapi juga sebagai bantuan bagi masyarakat agar dapat menghadapi tekanan kebutuhan pokok. Harapan terhadap program ini tetap bertumpu pada dua manfaat tersebut: membantu pekerja secara langsung dan turut menjaga aktivitas konsumsi pada akhir tahun, tanpa mengabaikan pentingnya peningkatan perputaran ekonomi di sektor swasta sebagai faktor yang dapat memperbesar dampak terhadap perekonomian.
Pemerintah menyiapkan rancangan stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2026 dengan menempatkan perlindungan daya beli masyarakat sebagai salah satu fokus utama. Kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga kemampuan konsumsi rumah tangga di tengah kebutuhan mempertahankan momentum perekonomian. Selain perlindungan daya beli, agenda pemerintah mencakup perluasan kesempatan kerja dan keberlanjutan dunia usaha. Dengan demikian, stimulus disusun sebagai rangkaian kebijakan yang menghubungkan dukungan kepada masyarakat pekerja dengan upaya menjaga aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) selama tiga bulan. Setiap pekerja yang menjadi penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan. Program ini ditujukan kepada 13,3 juta pekerja, dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Rancangan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memberikan dukungan langsung kepada pekerja sekaligus membantu mempertahankan daya beli selama kuartal IV 2026. Rincian mengenai sasaran penerima, durasi, nilai bantuan, dan kebutuhan anggaran menjadi unsur utama dalam skema kebijakan ketenagakerjaan tersebut.
Berbagai program prioritas itu disepakati melalui rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta pimpinan kementerian dan lembaga teknis terkait. Forum koordinasi itu menjadi proses penyelarasan kebijakan pemerintah untuk kuartal IV 2026, termasuk rancangan perlindungan daya beli, perluasan kesempatan kerja, keberlanjutan dunia usaha, dan pelaksanaan BSU. Melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menetapkan arah program prioritas beserta skema dukungan bagi pekerja sesuai rancangan yang telah disepakati.
