JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Pemerintah menetapkan transisi energi hijau dan pengembangan ekosistem digital sebagai dua penggerak utama perekonomian nasional. Strategi yang dikenal sebagai twin engine ini dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya tahan Indonesia menghadapi perubahan teknologi, tekanan lingkungan, dan dinamika ekonomi global. Keduanya dipandang saling melengkapi: energi bersih menyediakan fondasi bagi kegiatan produksi, sedangkan infrastruktur digital memperluas konektivitas, efisiensi, dan akses terhadap pasar.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan di Jakarta pada Senin, 5 Oktober 2026, bahwa pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan kedua sektor tersebut secara terpadu. Menurutnya, pasokan energi yang memadai, terjangkau, dan ramah lingkungan perlu berjalan beriringan dengan jaringan digital yang kuat, aman, serta merata. Ketersediaan energi terbarukan dapat mendukung industri rendah karbon, sementara pusat data, jaringan telekomunikasi, dan layanan digital akan meningkatkan produktivitas pelaku usaha di berbagai wilayah.
Pelaksanaan strategi ini juga diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang mampu bersaing secara global. Kepastian kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta insentif yang tepat diharapkan mendorong investasi pada pembangkit energi terbarukan, penyimpanan energi, kendaraan listrik, manufaktur teknologi, dan layanan digital. Integrasi tersebut berpotensi membuka lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah domestik, dan memperkuat rantai pasok nasional. Dalam jangka panjang, perpaduan energi bersih dan infrastruktur digital diharapkan membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027 membutuhkan fondasi investasi yang kuat dan terarah. Pemerintah menargetkan investasi nasional tumbuh sekitar 8–9 persen untuk memperluas kapasitas produksi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, realisasi penanaman modal diperkirakan perlu berada pada kisaran Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun. Nilai ini mencerminkan besarnya pembiayaan yang harus dihimpun dari sumber domestik maupun internasional, sekaligus menegaskan pentingnya kepastian regulasi dan ketersediaan infrastruktur pendukung.
Kebutuhan investasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari peningkatan permintaan energi. Konsumsi listrik nasional diproyeksikan mencapai sekitar 700–800 terawatt-hour pada 2030, seiring pertumbuhan industri, kawasan ekonomi baru, transportasi listrik, dan layanan digital. Karena itu, pasokan energi hijau ditempatkan sebagai salah satu syarat penting bagi ekspansi ekonomi yang berkelanjutan. Ketersediaan listrik yang cukup, stabil, dan rendah emisi akan meningkatkan daya saing industri sekaligus membantu memenuhi tuntutan lingkungan dari investor dan pasar global.
Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 100 gigawatt peak. Arahan ini membutuhkan perencanaan terpadu, mulai dari pengembangan pembangkit tenaga surya, air, angin, panas bumi, dan sumber terbarukan lainnya hingga penguatan pembiayaan proyek. Pembangunan kapasitas baru juga perlu diselaraskan dengan kesiapan jaringan agar energi yang dihasilkan dapat disalurkan secara efisien ke pusat-pusat permintaan.
Untuk menjaga keandalan pasokan listrik, pemerintah merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit. Infrastruktur ini berperan menghubungkan sumber pembangkitan dengan kawasan industri, pusat pertumbuhan ekonomi, serta fasilitas pusat data yang membutuhkan listrik kontinu dan berkualitas. Penguatan transmisi juga memungkinkan integrasi pembangkit terbarukan yang lokasinya kerap jauh dari konsumen. Dengan demikian, investasi, energi hijau, dan jaringan digital dapat berkembang dalam satu ekosistem yang mendukung produktivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah terus memperluas akses energi melalui program listrik desa sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan penguatan fondasi ekonomi nasional. Hingga 2025, program tersebut telah menjangkau 1.505 titik di berbagai wilayah yang sebelumnya belum memperoleh pasokan listrik secara memadai. Capaian ini akan dilanjutkan dengan target perluasan ke 4.390 lokasi pada 2026, sehingga manfaat elektrifikasi dapat dirasakan oleh lebih banyak rumah tangga, fasilitas publik, serta pelaku usaha di daerah.
Perluasan jaringan listrik desa diarahkan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional melampaui 99 persen. Selain memperluas cakupan layanan, kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan indeks ketahanan energi hingga 7,13. Ketersediaan listrik yang lebih merata dapat mendukung kegiatan produktif, memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, serta membuka peluang usaha baru berbasis teknologi digital. Dengan demikian, elektrifikasi tidak hanya dipandang sebagai penyediaan infrastruktur dasar, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan nilai tambah melalui cadangan mineral strategis, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara. Hilirisasi yang ditopang energi bersih dapat mendorong pengolahan mineral di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Salah satu peluang utama berada pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik, yang diproyeksikan mampu menghasilkan nilai tambah hingga 67 kali lipat dibandingkan penjualan komoditas dalam bentuk mentah.
Potensi tersebut semakin besar seiring estimasi permintaan global kendaraan listrik yang mencapai US$5,91 triliun pada 2045. Mineral kritis menjadi bahan penting bagi baterai, jaringan listrik, dan teknologi energi terbarukan, sementara pasir silika berperan sebagai bahan baku panel surya. Menurut Haryo, minat kemitraan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada dalam teknologi transisi energi serta diversifikasi rantai pasok mineral kritis menunjukkan peluang strategis bagi Indonesia. Penguatan kapasitas pengolahan, energi rendah emisi, dan kemitraan internasional dapat memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Agenda transisi energi hijau dan digitalisasi membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, terukur, dan mampu menjangkau berbagai proyek strategis. Pemerintah dapat memanfaatkan instrumen seperti green bonds untuk menghimpun dana bagi pembangunan energi terbarukan, efisiensi energi, serta infrastruktur digital yang mendukung pengelolaan sumber daya secara lebih cerdas. Instrumen ini juga dapat memperkuat kepercayaan investor melalui transparansi penggunaan dana dan pengukuran dampak lingkungan yang jelas.
Selain itu, blended finance dapat menggabungkan pembiayaan publik, swasta, dan lembaga pembangunan untuk menurunkan risiko proyek hijau yang masih berada pada tahap awal. Kerja sama melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) turut membuka peluang mobilisasi investasi, pertukaran teknologi, serta pengembangan proyek rendah emisi. Berbagai skema tersebut perlu dipadukan dengan kebijakan yang konsisten agar pembiayaan tidak hanya terkonsentrasi pada proyek berskala besar, tetapi juga mendukung pelaku usaha dan daerah yang memiliki potensi energi terbarukan.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam memastikan investasi tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang luas. Karena itu, perluasan program magang bagi lulusan perguruan tinggi dapat membantu mempertemukan talenta muda dengan kebutuhan perusahaan di bidang energi, teknologi, dan manufaktur hijau. Program pendidikan vokasi juga perlu disesuaikan secara berkala dengan perkembangan industri, termasuk keterampilan instalasi energi terbarukan, analisis data, pemeliharaan jaringan, serta pengelolaan sistem digital.
Haryo memandang integrasi potensi energi hijau dan digitalisasi sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai tuan rumah energi sekaligus pemain utama dalam transisi energi global. Pemerintah optimistis bahwa pembiayaan inovatif yang disertai ketersediaan tenaga kerja unggul dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih. Pada saat yang sama, strategi tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas, meningkatkan daya saing industri nasional, dan memastikan manfaat transformasi ekonomi dirasakan secara lebih merata.
