JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyiapkan nilai manfaat sebesar Rp8,83 triliun untuk mendukung biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah calon haji reguler pada musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Kesiapan dana tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan pembiayaan jemaah dapat terpenuhi sesuai keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI.
Penyaluran nilai manfaat itu dilakukan setelah pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menetapkan komposisi pembiayaan haji serta biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya penetapan tersebut, BPKH memiliki dasar untuk menyiapkan dukungan dana bagi pelaksanaan layanan haji tahun 2027. Nilai manfaat yang dialokasikan akan membantu mendukung pembiayaan jemaah calon haji reguler, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat berlangsung berdasarkan komposisi biaya yang telah disepakati.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa dana sebesar Rp8,83 triliun tersebut siap dicairkan tepat waktu. Pernyataan itu menegaskan kesiapan BPKH dalam mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji 2027. Ketersediaan nilai manfaat menjadi bentuk dukungan pengelolaan dana haji terhadap pelaksanaan layanan bagi jemaah reguler, sekaligus memastikan keputusan pembiayaan yang telah ditetapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan penyelenggaraan haji.
Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar Rp98.466.351 per orang. Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 7 Oktober. Penetapan ini menjadi dasar perencanaan pembiayaan layanan haji, baik di Indonesia maupun selama jemaah berada di Arab Saudi.
Struktur BPIH tersebut terdiri atas tiga komponen utama. Biaya dalam negeri ditetapkan sebesar Rp5.643.945 per jemaah, yang mencakup berbagai kebutuhan penyelenggaraan sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan. Selanjutnya, biaya operasional di Arab Saudi mencapai Rp54.317.360. Komponen ini berkaitan dengan penyediaan layanan bagi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah, termasuk akomodasi, konsumsi, transportasi, serta dukungan operasional lainnya.
Adapun biaya penerbangan ditetapkan sebesar Rp38.505.046 per orang. Komponen tersebut mencerminkan kebutuhan transportasi udara jemaah dari Indonesia menuju Arab Saudi dan perjalanan kembali ke Tanah Air. Jika digabungkan, ketiga unsur itu membentuk rata-rata BPIH sesuai hasil pembahasan legislatif dan pemerintah.
Dari total tersebut, sebanyak 55,50 persen atau Rp54.648.825 per orang dibebankan kepada jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Sementara itu, 44,50 persen atau Rp43.817.526 per orang berasal dari nilai manfaat hasil pengelolaan keuangan haji. Skema pembiayaan ini menunjukkan pembagian tanggung jawab pembayaran langsung jemaah dan dukungan dari hasil pengelolaan dana haji. Dengan rincian yang telah disepakati, pemerintah dapat menyiapkan kebutuhan layanan secara lebih terukur, sedangkan calon jemaah memperoleh gambaran mengenai besaran biaya yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan haji 2027.
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ditetapkan sebesar Rp54.648.825 per orang. Angka ini menjadi bagian dari keseluruhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang berkaitan dengan pembiayaan keberangkatan jemaah. Rincian Bipih menunjukkan beberapa sumber pembayaran yang membentuk kebutuhan biaya tersebut.
Komponen pertama adalah setoran awal jemaah sebesar Rp25.000.000. Setoran ini merupakan dana yang telah dibayarkan calon jemaah pada tahap awal pendaftaran haji. Selanjutnya, terdapat nilai manfaat virtual account jemaah sebesar Rp3.400.000. Nilai manfaat tersebut berasal dari pengelolaan dana setoran jemaah dan diperhitungkan sebagai salah satu komponen pendukung pembiayaan.
Komponen berikutnya berupa subsidi pemerintah senilai Rp3.200.000 per jemaah. Dukungan ini menjadi bagian dari skema pembiayaan yang membantu menjaga beban biaya haji tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Adapun setoran pelunasan tercatat sebesar Rp23.048.825 per orang, sebagai bagian pembayaran yang perlu dipenuhi dalam proses pelunasan biaya haji.
Dalam informasi mengenai penetapan biaya haji tersebut, calon jemaah disebut hanya membayar sekitar Rp23,2 juta per orang setelah biaya haji ditetapkan. Angka pembayaran ini disampaikan bersamaan dengan rincian komponen Bipih di atas, tanpa mengubah nilai masing-masing komponen yang telah disebutkan. Oleh karena itu, informasi mengenai besaran pembayaran jemaah perlu dibaca sesuai skema dan ketentuan penetapan yang berlaku.
Porsi pembiayaan lainnya ditanggung melalui nilai manfaat. Rata-rata nilai manfaat yang dialokasikan mencapai Rp43.817.526 per orang, atau setara dengan 44,50 persen dari total BPIH. Skema tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan haji tidak hanya bersumber dari pembayaran langsung jemaah, tetapi juga dari nilai manfaat dan dukungan pemerintah yang telah diperhitungkan dalam struktur biaya.
BPKH menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan terukur. Komitmen tersebut mencakup upaya memastikan kebutuhan pembiayaan haji berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga kepercayaan jemaah terhadap pengelolaan dana yang dihimpun. Dalam pelaksanaannya, setiap keputusan pengelolaan dana dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan jemaah serta keberlanjutan manfaat yang dapat diterima secara adil.
Fadlul menyampaikan bahwa pengelolaan dana haji berpedoman pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparansi, dan profesionalisme. Selain itu, seluruh proses harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar untuk menjaga kualitas pengelolaan, mengendalikan risiko, dan memastikan dana ditempatkan pada instrumen atau kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Fadlul, dana haji saat ini berada dalam kondisi aman, likuid, dan terus berkembang. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan dana untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji sesuai kebutuhan. Likuiditas diperlukan agar kewajiban pembiayaan dapat dipenuhi tepat waktu, sedangkan pengembangan dana dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kepatuhan.
Pengelolaan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlanjutan nilai manfaat bagi seluruh jemaah, baik jemaah yang akan berangkat maupun mereka yang masih menunggu keberangkatan pada masa mendatang. Dengan pengelolaan yang hati-hati, terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan, BPKH berupaya memastikan dana haji tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang tertib, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.
