JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan pendaftaran dan penerapan kewajiban sertifikasi halal tetap dimulai pada 18 Oktober 2026. Pelaksanaan tersebut berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian ini disampaikan untuk menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tetap menjadi bagian dari penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan tidak mengalami perubahan dari jadwal yang telah ditetapkan.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan pemenuhan ketentuan yang berlaku, bukan dengan tindakan sweeping. Dengan demikian, pelaku usaha tetap memiliki acuan yang jelas mengenai jadwal dimulainya kewajiban serta proses yang harus diikuti dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha. Bagi konsumen, sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam memperoleh informasi dan jaminan atas produk yang digunakan atau dikonsumsi. Bagi pelaku usaha, kepastian mengenai penerapan pada 18 Oktober 2026 memberikan dasar untuk menyiapkan pendaftaran serta memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. BPJPH memastikan pelaksanaan kewajiban ini tetap mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, sehingga perlindungan konsumen dan kepastian usaha dapat berjalan secara bersamaan.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa kesiapan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal perlu dinilai berdasarkan data dan informasi resmi. Penilaian tersebut mencakup jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat, sektor usaha yang terdampak, kapasitas layanan sertifikasi, serta kondisi di lapangan. Dengan dasar itu, pemerintah dapat menentukan langkah penerapan secara lebih proporsional, tanpa menjadikan kekhawatiran atau asumsi sebagai satu-satunya dasar pengambilan kebijakan.
Menurut BPJPH, desakan untuk menunda kebijakan sering kali muncul karena penggunaan data yang kurang tepat atau tidak diperbarui. Selain itu, masih terdapat pemahaman yang belum menyeluruh mengenai mekanisme sertifikasi halal, termasuk tahapan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan kehalalan, dan penerbitan sertifikat. Perbedaan pemahaman ini dapat menimbulkan anggapan bahwa seluruh pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dalam waktu yang sama, padahal pelaksanaan kewajiban mempertimbangkan jenis produk, skala usaha, serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing kelompok.
Penerapan kebijakan juga tidak dimaksudkan untuk menekan pelaku usaha melalui tindakan pemeriksaan yang berlebihan atau pendekatan yang bersifat mendadak. Pemerintah tetap menyediakan ruang bagi pelaku usaha yang belum siap untuk melakukan penyesuaian. Ruang tersebut dapat diwujudkan melalui pendampingan, sosialisasi, fasilitasi pendaftaran, serta penerapan masa penahapan sesuai regulasi. Pelaku usaha didorong untuk memanfaatkan saluran resmi agar memperoleh informasi yang benar mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi.
Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data, BPJPH dapat memetakan hambatan secara lebih akurat sekaligus menentukan bentuk dukungan yang diperlukan. Data resmi juga membantu membedakan persoalan administratif, keterbatasan pemahaman, dan kendala teknis di lapangan. Karena itu, pelaku usaha maupun masyarakat diharapkan merujuk pada informasi dari BPJPH dan instansi berwenang, bukan pada kabar yang belum terverifikasi. Kebijakan sertifikasi halal tetap berjalan dengan mempertimbangkan kesiapan nyata serta memberi kesempatan yang wajar bagi usaha untuk memenuhi ketentuan secara bertahap.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa pelaku usaha yang belum siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal tidak perlu merasa cemas. Pemerintah berkomitmen menyediakan waktu, ruang, serta pendampingan agar setiap pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan secara bertahap. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal diarahkan untuk memberikan kepastian sekaligus membangun kesiapan, bukan melalui tindakan sweeping atau tekanan yang mengabaikan kondisi usaha.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa pelaku usaha dapat menginformasikan kondisi dan kendala mereka secara langsung kepada BPJPH. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah dapat memberikan tambahan waktu apabila proses pemenuhan persyaratan masih berlangsung. Tambahan waktu itu dapat diberikan selama satu atau dua tahun, sepanjang pelaku usaha tetap mengikuti arahan dan menunjukkan upaya untuk menyelesaikan tahapan yang diperlukan hingga benar-benar siap.
Pendampingan tersebut penting terutama bagi usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi keterbatasan pengetahuan, administrasi, biaya, maupun akses terhadap layanan sertifikasi. Melalui komunikasi dengan BPJPH dan pihak pendamping, pelaku usaha dapat memahami dokumen yang harus disiapkan, proses pengajuan, serta persyaratan bahan dan produksi. Dengan demikian, pelaksanaan regulasi dapat berjalan lebih terukur tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha.
BPJPH juga menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak ingin memasang label halal tidak perlu khawatir. Mereka tidak diwajibkan mencantumkan klaim halal apabila produknya memang tidak dinyatakan sebagai produk halal. Namun, pelaku usaha tidak boleh menampilkan, menyampaikan, atau menggunakan klaim dan label halal apabila belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Aturan ini bertujuan melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan, sekaligus memastikan bahwa setiap pernyataan halal memiliki dasar sertifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal akan dilakukan secara persuasif, bertahap, dan tanpa tindakan represif. Proses implementasi tidak diarahkan pada pemaksaan terhadap pelaku usaha, termasuk melalui sweeping atau razia lapangan. Penegasan ini menjadi penting agar kebijakan berjalan sejalan dengan kondisi serta kesiapan usaha yang beragam di tengah masyarakat.
Haikal menjelaskan bahwa pelaku usaha yang telah siap dapat segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pelaku usaha yang masih menghadapi kendala tidak akan langsung dikenai tindakan, melainkan memperoleh bantuan dan pendampingan hingga mampu memenuhi persyaratan. Pendekatan tersebut mencakup penyampaian informasi, konsultasi, serta dukungan dalam memahami tahapan pengajuan dan pemenuhan standar halal.
Skema pendampingan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga toleransi dan keberagaman dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha agar berbagai hambatan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi yang proporsional. Dengan demikian, penerapan sertifikasi halal tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.
BPJPH juga memandang sertifikasi halal bukan semata-mata kewajiban administratif. Keberadaannya merupakan sarana perlindungan dan pilihan bagi konsumen, sekaligus memberikan kepastian kepada dunia usaha mengenai status produk yang ditawarkan. Melalui proses yang komunikatif, inklusif, dan tidak menggunakan sweeping, pemerintah berharap pelaku usaha dapat beradaptasi secara bertahap. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun kepercayaan, memperkuat ekosistem produk halal, serta memastikan hak konsumen terlindungi tanpa mengabaikan keberagaman masyarakat dan kemampuan pelaku usaha.
