Manado, 25 Maret 2026 – Sorotan tajam datang dari Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara terhadap lemahnya pengawasan praktik Over Dimension Over Load (ODOL) yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama percepatan kerusakan jalan nasional.
Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menegaskan bahwa persoalan ODOL bukan sekadar pelanggaran teknis di sektor transportasi, melainkan telah berdampak sistemik terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara, khususnya yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan nasional dilakukan dengan standar teknis yang ketat serta menggunakan anggaran besar yang bersumber dari keuangan negara. Namun, lemahnya pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih menyebabkan umur teknis jalan jauh lebih pendek dari perencanaan awal.
“Jalan nasional dibangun dengan standar tertentu dan menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Jika pengawasan terhadap kendaraan ODOL lemah, maka umur teknis jalan menjadi jauh lebih pendek dari yang direncanakan,” tegas Rolly.
Evaluasi Jembatan Timbang Jadi Sorotan
INAKOR menilai, jembatan timbang yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam pengendalian kendaraan angkutan barang belum berjalan optimal. Hal ini dinilai perlu mendapat evaluasi menyeluruh, baik dari sisi operasional, pengawasan, hingga integritas pelaksana di lapangan.
Rolly menekankan pentingnya kejelasan koordinasi lintas sektor antar instansi yang memiliki kewenangan, agar tidak terjadi tumpang tindih maupun celah pengawasan yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
“Koordinasi lintas sektor harus diperjelas. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan atau bahkan celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu,” ujarnya.
Dorongan Audit Terbuka dan Transparansi
Sebagai langkah konkret, INAKOR Sulut mendorong Kementerian PUPR bersama instansi terkait untuk melakukan audit terbuka terhadap sistem pengawasan ODOL, termasuk evaluasi kinerja jembatan timbang di titik-titik strategis jalur distribusi logistik.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan berjalan sesuai regulasi serta bebas dari praktik penyimpangan yang merugikan negara.
Libatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
Selain itu, INAKOR juga menegaskan perlunya keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses pengawasan dan penindakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten, adil, dan transparan.
“Kami tidak menuduh, tetapi mendorong agar APH dapat melakukan pengawasan dan pendalaman jika ditemukan indikasi pelanggaran. Ini penting untuk memastikan bahwa aturan ditegakkan secara adil dan transparan,” jelasnya.
Ancaman Kerugian Negara
Lebih jauh, Rolly mengingatkan bahwa jika praktik ODOL tidak ditertibkan secara serius, negara akan terus dibebani biaya pemeliharaan dan perbaikan jalan yang berulang, yang pada akhirnya menggerus efisiensi anggaran pembangunan.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya terkait infrastruktur, tetapi juga menyangkut komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Jika praktik ODOL tidak ditertibkan secara serius, maka negara akan terus dibebani dengan biaya perbaikan jalan yang berulang. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut komitmen terhadap tata kelola yang baik dan akuntabel,” pungkasnya.
Penutup
Sorotan INAKOR Sulut ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah pusat dan daerah bahwa pengawasan terhadap ODOL harus dilakukan secara serius, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tanpa langkah tegas, pembangunan infrastruktur yang telah menghabiskan anggaran besar berisiko tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.