JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ryan Kurnia Ar-Rahman, menilai alokasi subsidi bagi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai beban pengeluaran daerah. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan layanan transportasi publik tetap dapat diakses oleh masyarakat Jakarta. Dengan demikian, subsidi Transjakarta perlu ditempatkan sebagai investasi pemerintah daerah untuk memperluas dan menjaga konektivitas warga.
Ryan menjelaskan bahwa subsidi diperlukan agar tarif perjalanan tetap terjangkau bagi masyarakat. Keterjangkauan tarif menjadi bagian penting dalam menjamin mobilitas warga, terutama bagi mereka yang menggunakan transportasi publik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Melalui dukungan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Transjakarta tanpa menghadapi kenaikan biaya yang berlebihan. Posisi subsidi, dalam pandangan Ryan, tidak berhenti pada pembiayaan operasional layanan, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan warga untuk tetap bergerak di dalam wilayah Jakarta.
Ia juga menilai keberadaan subsidi dapat mendukung peningkatan produktivitas ekonomi Jakarta secara berkelanjutan. Layanan transportasi yang terjangkau membantu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, sehingga akses warga terhadap berbagai kegiatan ekonomi dapat terus berlangsung. Karena itu, alokasi anggaran untuk Transjakarta dinilai memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar pengeluaran rutin daerah. Ryan menempatkan kebijakan tersebut sebagai investasi strategis untuk menjamin mobilitas, mempertahankan keterjangkauan tarif, serta mendukung produktivitas ekonomi Jakarta dalam jangka panjang. Penilaian itu menegaskan bahwa keberlanjutan layanan transportasi publik perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas kota dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.
Pandangan bahwa subsidi Transjakarta dapat diperlakukan sebagai investasi untuk memperluas konektivitas Jakarta disampaikan setelah rapat paripurna DPRD DKI Jakarta membahas rencana pengembangan jaringan transportasi menuju Kepulauan Seribu. Salah satu gagasan yang mendapat perhatian ialah ekspansi rute perairan, yang kerap disebut sebagai Transjakarta laut. Pembahasan tersebut menunjukkan adanya upaya mencari pola mobilitas yang lebih terintegrasi bagi masyarakat di wilayah daratan dan kepulauan. Namun, rencana ini masih berada dalam tahap pembahasan dan pengembangan, sehingga belum dapat dipahami sebagai layanan yang telah beroperasi.
Pengembangan layanan perairan perlu ditempatkan dalam kerangka tugas Transjakarta sebagai perusahaan perseroan daerah yang tidak hanya mengejar pertimbangan komersial. Status badan usaha harus berjalan seiring dengan mandat pelayanan publik, terutama dalam menyediakan akses transportasi yang aman, terjangkau, dan menjangkau kelompok masyarakat secara lebih merata. Karena itu, pembahasan mengenai subsidi perlu mempertimbangkan manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan, termasuk peningkatan akses warga Kepulauan Seribu terhadap pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi di Jakarta.
Fraksi Gerindra berpandangan bahwa pengalaman panjang Jakarta dalam mengelola transportasi massal dapat menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama interkoneksi lintas provinsi. Pengalaman tersebut mencakup pengelolaan jaringan, koordinasi antarlembaga, serta penyesuaian layanan dengan kebutuhan pengguna. Jika dikembangkan secara bertahap, pengetahuan yang telah dimiliki dapat mendukung perencanaan konektivitas perairan dan hubungan transportasi dengan daerah lain. Kerja sama semacam itu tetap memerlukan kajian teknis, pembagian kewenangan, serta model pembiayaan yang jelas agar perluasan jaringan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi dasar penyelenggaraan Transjakarta.
Gagasan untuk memperluas angkutan perairan dinilai sejalan dengan pandangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya, pada Rabu, 7 Oktober. Dalam forum tersebut, Pramono disebut mengapresiasi dukungan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta, termasuk Fraksi Gerindra, terhadap pengembangan sistem angkutan perairan yang terintegrasi dan inklusif. Dukungan lintas fraksi itu dipandang sebagai dasar penting untuk memperkuat konektivitas antarkawasan di Jakarta.
Pengembangan layanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penambahan pilihan moda transportasi. Angkutan perairan diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh jaringan transportasi darat. Kehadiran layanan yang terhubung dengan moda lain juga berpotensi memperluas pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pusat kegiatan ekonomi.
Dampak yang lebih luas diharapkan dirasakan masyarakat Kepulauan Seribu. Konektivitas perairan yang lebih baik dapat mempermudah mobilitas penduduk, distribusi kebutuhan pokok, serta pergerakan pelaku usaha dan wisatawan. Dengan demikian, angkutan perairan tidak sekadar menjadi sarana perpindahan, tetapi juga instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan mengurangi kesenjangan akses wilayah kepulauan dan daratan Jakarta.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji sejumlah opsi agar ekspansi layanan tersebut tidak menurunkan mutu dan keandalan bus Transjakarta di darat. Kajian diperlukan untuk memastikan pengembangan moda baru berjalan seimbang dengan pemeliharaan layanan utama, termasuk dari sisi pembiayaan, tata kelola, sumber daya manusia, serta integrasi rute dan jadwal.
Pembentukan anak usaha disebut sebagai salah satu alternatif utama. Struktur tersebut dapat membantu menjaga fokus operasional masing-masing layanan, sekaligus memungkinkan pengelolaan angkutan perairan dilakukan secara lebih khusus. Namun, pilihan kelembagaan apa pun tetap perlu disertai transparansi, mekanisme pengawasan publik, dan pertanggungjawaban yang jelas agar perluasan konektivitas benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga.
Hingga triwulan III 2026, jumlah pelanggan Transjakarta tercatat mencapai 329,2 juta orang. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang terintegrasi, terjangkau, dan mampu menjangkau berbagai pusat aktivitas. Dengan mempertimbangkan tren perjalanan yang terus meningkat, jumlah pelanggan Transjakarta diproyeksikan menembus 438,5 juta penumpang pada akhir tahun. Pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa transportasi publik tidak hanya berfungsi sebagai pilihan mobilitas, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial warga.
Sejalan dengan peningkatan tersebut, jajaran eksekutif menegaskan bahwa mobilitas di kawasan aglomerasi tidak semestinya dibatasi oleh wilayah administratif. Pergerakan masyarakat Jakarta dan daerah penyangga berlangsung lintas batas, baik untuk bekerja, belajar, maupun mengakses layanan publik. Karena itu, penguatan layanan Transjabodetabek dipandang sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Konektivitas yang lebih baik diharapkan dapat mendorong peralihan ke angkutan umum, sekaligus membantu meningkatkan kualitas jalan di Jakarta dan wilayah sekitarnya melalui pengurangan kepadatan lalu lintas.
Meski arah pengembangan tersebut terus dikaji, perlu ditegaskan bahwa ekspansi layanan belum dinyatakan terealisasi. Pemprov DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, dan manajemen Transjakarta masih mematangkan berbagai persiapan teknis. Tahapan itu mencakup penyusunan kajian operasional, penilaian kesiapan armada perairan, serta pengaturan kebutuhan layanan agar dapat diterapkan secara aman dan efektif. Selain itu, penyempurnaan regulasi juga terus dilakukan untuk memastikan setiap rencana operasional memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengembangan konektivitas aglomerasi tetap berjalan melalui proses perencanaan yang terukur, bukan sekadar perluasan rute tanpa dukungan teknis dan regulasi yang memadai.
