JAMBI, JAMBI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto menyatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berada dalam kondisi berat. Situasi tersebut terutama terjadi di enam provinsi yang memiliki wilayah lahan gambut dan menjadi prioritas penanganan. Keenam provinsi itu adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Suharyanto juga menyampaikan bahwa tim gabungan masih melakukan pemadaman terhadap sekitar 186 hektare lahan gambut yang terbakar. “Saat ini tim gabungan masih melakukan pemadaman terhadap sekitar 186 hektare lahan gambut yang terbakar,” ujarnya. Tim tersebut terus dikerahkan untuk mengendalikan titik api, mencegah perluasan area terdampak, serta memastikan kebakaran tidak kembali meluas setelah pemadaman dilakukan.
Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan perkembangan penanganan karhutla, termasuk kondisi lapangan dan kebutuhan koordinasi antarinstansi. Dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, serta masyarakat, upaya pemadaman dan pencegahan terus diperkuat di wilayah-wilayah yang masih menghadapi ancaman kebakaran.
Selain penanganan di enam provinsi prioritas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 13 kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah lainnya. Total area yang terdampak dalam kejadian tersebut mencapai lebih dari 400 hektare. Data ini menunjukkan bahwa ancaman kebakaran tidak hanya terkonsentrasi pada daerah yang menjadi perhatian utama, tetapi juga muncul di sejumlah wilayah lain dengan karakteristik lahan dan tingkat kesulitan penanganan yang berbeda.
Menurut Kepala BNPB Suharyanto, kebakaran di lahan mineral pada umumnya relatif lebih mudah diatasi. Api di jenis lahan tersebut cenderung lebih cepat dikendalikan setelah dilakukan pemadaman dan pendinginan. Kondisinya berbeda dengan kebakaran di lahan gambut. Lapisan gambut yang berada di bawah permukaan tanah dapat terus menyimpan bara, sehingga api berpotensi kembali muncul meskipun pada hari yang sama terlihat telah berhasil dipadamkan. Karena itu, proses penanganan tidak berhenti ketika api terbuka sudah tidak terlihat. Petugas perlu melakukan pembasahan secara menyeluruh, memeriksa titik panas, serta memastikan bara di dalam tanah benar-benar padam.
Kondisi paling berat yang terpantau berada di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Di kedua wilayah tersebut, kebakaran pada lahan gambut menghadirkan tantangan besar karena api dapat menjalar melalui lapisan bawah permukaan dan sulit dideteksi secara visual. Pemadaman juga memerlukan waktu, sumber daya, serta pemantauan berulang agar titik api tidak kembali berkembang. Luasnya area terdampak dan kondisi lapangan yang kering turut memperumit mobilisasi personel maupun peralatan.
Dampak kebakaran di wilayah tersebut tidak hanya berupa kerusakan lahan dan vegetasi. Asap pekat yang dihasilkan turut menurunkan kualitas udara dan mengganggu jarak pandang. Dalam kondisi tertentu, kabut asap bahkan menghambat aktivitas penerbangan, baik melalui penundaan maupun pembatasan operasional di sekitar wilayah terdampak. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebakaran gambut dapat menimbulkan dampak lintas sektor dan membutuhkan pengawasan berkelanjutan setelah pemadaman awal dilakukan.
Perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi kembali menjadi perhatian setelah kondisi yang sebelumnya sempat terkendali memunculkan titik api baru. Api terdeteksi di kawasan Taman Nasional Bukit Sembilan, wilayah yang memiliki ekosistem penting dan sebagian lahannya berupa gambut. Kebakaran di kawasan tersebut sempat meluas hingga menghanguskan sekitar 300 hektare lahan. Berbagai upaya pemadaman melalui darat dan udara kemudian dilakukan secara berkelanjutan untuk membatasi penyebaran api, terutama di area yang sulit dijangkau oleh petugas.
Penanganan intensif berhasil menekan luasan area terbakar menjadi sekitar 140 hektare. Meskipun penurunan tersebut menunjukkan perkembangan positif, potensi munculnya kembali titik api tetap perlu diwaspadai. Cuaca kering, angin, serta karakter lahan gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan membuat proses pemadaman dan pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh. Pemantauan lapangan, patroli, dan koordinasi antarinstansi terus diperkuat guna mencegah api kembali meluas serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat di sekitar kawasan terdampak.
Selain berfokus pada pemadaman, BNPB menangani konsekuensi kesehatan akibat kabut asap dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan. Distribusi masker dilakukan secara masif di wilayah terdampak, khususnya bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan dan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan. BNPB juga mengakui bahwa jumlah warga yang mengalami sakit akibat paparan asap mengalami peningkatan. Karena itu, pelayanan kesehatan dimaksimalkan melalui penguatan fasilitas, tenaga medis, pemeriksaan, dan penanganan bagi masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut dilaksanakan sesuai arahan menteri koordinator agar respons kesehatan berjalan cepat, terpadu, dan menjangkau wilayah yang paling terdampak.
Suharyanto menjelaskan bahwa fenomena El Nino pada 2026 datang lebih cepat dibandingkan siklus yang biasanya berlangsung setiap empat tahun. Penjelasan tersebut disampaikan dalam konteks meningkatnya tantangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Menurutnya, pola El Nino sebelumnya tercatat terjadi pada 2015, kemudian 2019, dan kembali muncul pada 2023. Berdasarkan siklus tersebut, El Nino berikutnya semestinya terjadi pada 2027.
Namun, Suharyanto menegaskan bahwa kondisi alam tidak dapat diprediksi secara pasti. Kemunculan El Nino pada 2026 menunjukkan bahwa perubahan fenomena alam dapat berlangsung lebih cepat dari perkiraan berdasarkan pola sebelumnya. Keadaan itu turut berkaitan dengan terjadinya kebakaran yang cukup besar pada 2026, termasuk kebakaran yang melanda lahan gambut. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla di enam provinsi masih menghadapi tantangan yang berat.
BNPB bersama seluruh jajaran terkait akan terus melakukan pemadaman selama sebulan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk menangani titik-titik kebakaran yang masih ada serta mengendalikan dampak karhutla di wilayah terdampak. Upaya pemadaman akan terus dilaksanakan secara bersama-sama sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Selain melanjutkan pemadaman, BNPB juga berencana mendistribusikan peralatan yang dibutuhkan masyarakat terdampak karhutla. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi dampak kebakaran. Distribusi peralatan menjadi bagian dari penanganan yang dilakukan bersamaan dengan operasi pemadaman selama satu bulan ke depan. Dengan demikian, jajaran terkait tetap berfokus pada pengendalian kebakaran sekaligus pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terkena dampaknya.
