SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Rencana perubahan skema pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang juga dikenal sebagai P3K, tengah menjadi perhatian pemerintah daerah. Wacana tersebut berkaitan dengan kemungkinan pengalihan beban pembayaran gaji PPPK dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ke pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selama ini, gaji PPPK menjadi salah satu komponen belanja pegawai yang perlu disiapkan secara rutin oleh pemerintah daerah. Besarnya kebutuhan anggaran dapat memengaruhi ruang fiskal daerah, terutama ketika jumlah PPPK meningkat sebagai bagian dari kebijakan penataan aparatur sipil negara dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Kondisi itu membuat pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota harus mengatur ulang prioritas belanja agar kewajiban pembayaran gaji tetap terpenuhi tanpa mengurangi pendanaan untuk layanan publik dan pembangunan.
Apabila skema baru tersebut diterapkan, pemerintah daerah berpotensi memperoleh ruang fiskal yang lebih longgar. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar gaji PPPK dapat diarahkan untuk mendukung program strategis lain, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan dasar, atau penguatan perlindungan sosial. Namun, dampak tersebut masih bergantung pada aturan teknis, mekanisme penyaluran, serta pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.
Perlu ditegaskan bahwa pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke APBN belum menjadi kebijakan yang berlaku. Pemerintah pusat masih perlu menetapkan keputusan resmi dan menyusun ketentuan pelaksanaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap harus memasukkan kebutuhan gaji PPPK dalam perencanaan anggaran yang berjalan, sambil menunggu kepastian mengenai perubahan skema pendanaan tersebut.
Ketidakpastian ini membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan beberapa skenario fiskal. Perencanaan tersebut penting agar pembayaran hak pegawai tetap berjalan tepat waktu, baik apabila pembiayaan masih ditanggung APBD maupun jika nantinya dialihkan secara bertahap kepada pemerintah pusat. Kejelasan keputusan nasional akan menjadi dasar bagi daerah dalam menyusun anggaran dan memastikan keberlanjutan pengelolaan PPPK.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyambut positif rencana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dukungan penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola beban belanja pegawai yang terus menyerap porsi besar anggaran.
Adhy menilai pengalihan pembiayaan itu dapat membantu mengurangi beban Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selama ini, belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang membatasi ruang fiskal daerah. Besarnya kebutuhan untuk membiayai aparatur membuat pemerintah provinsi perlu mengatur anggaran secara cermat, sehingga alokasi untuk program pembangunan, pelayanan publik, dan prioritas daerah lainnya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Dengan adanya kemungkinan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, ruang fiskal Jawa Timur diharapkan menjadi lebih longgar. Kondisi tersebut dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk mengarahkan anggaran pada kebutuhan strategis tanpa mengabaikan kewajiban pembayaran gaji dan pemenuhan hak pegawai. Kebijakan itu juga dinilai dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan langkah administratif terkait pendataan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K. Wakil Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa rincian data mengenai jumlah tenaga P3K beserta berbagai urusannya telah disiapkan dan diserahkan kepada pemerintah pusat. Penyampaian tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan kemungkinan pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Data yang disampaikan pemerintah provinsi mencakup informasi yang diperlukan untuk mendukung proses verifikasi dan penataan pembiayaan. Kelengkapan rincian tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah pusat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan tenaga PPPK di Jawa Timur, termasuk aspek administrasi yang berkaitan dengan status dan penugasannya. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah menjalankan bagian administratif yang menjadi kewenangannya.
Meski demikian, penyampaian data belum berarti bahwa mekanisme pengalokasian gaji melalui APBN telah diputuskan. Pemprov Jawa Timur masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Keputusan itu nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan perencanaan anggaran dan pengelolaan ruang fiskal di tingkat provinsi.
Selama keputusan resmi belum diterbitkan, pemerintah provinsi masih berada pada tahap menunggu arahan lebih lanjut. Karena itu, informasi mengenai waktu pelaksanaan maupun besaran dana yang akan dialokasikan belum dapat dipastikan. Pemprov Jawa Timur perlu memastikan setiap perkembangan kebijakan diterjemahkan ke dalam perencanaan keuangan secara hati-hati, terutama karena pembiayaan gaji PPPK berkaitan langsung dengan kesinambungan belanja daerah.
Penyerahan rincian data kepada pemerintah pusat menjadi fondasi administratif bagi pembahasan berikutnya. Pemprov Jawa Timur kini menantikan kepastian kebijakan mengenai skema pembiayaan, sambil tetap menyiapkan penyesuaian yang diperlukan apabila pengalokasian gaji PPPK melalui APBN benar-benar diterapkan.
Apabila pemerintah pusat menetapkan bahwa gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepenuhnya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memperoleh ruang fiskal yang lebih longgar. Beban belanja pegawai yang selama ini harus diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berkurang, sehingga kapasitas anggaran daerah menjadi lebih fleksibel.
Pengurangan beban tersebut bukan berarti anggaran akan berhenti digunakan untuk kebutuhan aparatur. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membiayai gaji PPPK dapat diarahkan kepada kebutuhan pembangunan lain yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah berpeluang memperkuat pembiayaan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, serta program pengentasan kemiskinan sesuai dengan prioritas daerah.
Tambahan ruang fiskal juga dapat membantu Pemprov Jawa Timur menyusun perencanaan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan tekanan belanja rutin yang lebih rendah, pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas program, mempercepat pelaksanaan kegiatan strategis, dan menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan. Namun, peluang tersebut baru dapat direalisasikan apabila terdapat kepastian mengenai mekanisme pengalihan pembiayaan dari daerah ke pemerintah pusat.
Adhy menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat menjadi prasyarat agar alokasi gaji PPPK melalui APBN dapat diberlakukan. Kepastian kebijakan diperlukan supaya pemerintah daerah dapat menyesuaikan perencanaan APBD secara tepat, termasuk menentukan program yang akan memperoleh tambahan dukungan anggaran. “Jadi kita tunggu kebijakan dari pusat yang bisa mengalokasikan dari APBN. Maka kemampuan (fiskal) kita jadi bertambah untuk bisa dialokasikan ke program-program yang lain.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan skema pembiayaan gaji PPPK dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kemampuan fiskal Jawa Timur. Jika kebijakan itu terealisasi, pemerintah provinsi dapat mengoptimalkan dana yang tersedia untuk mendukung agenda pembangunan dan memenuhi kebutuhan publik yang selama ini bersaing dalam keterbatasan anggaran.
