JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi menegaskan dorongan Indonesia untuk memastikan perempuan berpartisipasi secara bermakna dalam berbagai sektor pembangunan. Partisipasi tersebut tidak berhenti pada kehadiran atau pemenuhan angka keterwakilan, tetapi mencakup kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, merumuskan kebijakan, serta memimpin perubahan. Komitmen ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kepemimpinan perempuan di kawasan ASEAN.
Indonesia memandang perempuan memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang adil, tangguh, dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan kepemimpinan perempuan perlu didukung melalui kebijakan yang kuat, perlindungan yang memadai, peningkatan kapasitas, dan akses yang setara terhadap pendidikan, ekonomi, teknologi, serta ruang politik. Kebijakan tersebut harus diikuti aksi nyata agar perempuan, termasuk perempuan muda dan kelompok yang menghadapi hambatan berlapis, dapat mengembangkan potensi dan memberikan kontribusi secara optimal.
Dalam kerangka ASEAN, pembangunan komunitas yang inklusif memerlukan lebih dari sekadar pernyataan komitmen. Kesepakatan bersama perlu diterjemahkan menjadi pengaruh yang nyata dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak perempuan. Hal ini mencakup penciptaan lingkungan yang aman, penghapusan diskriminasi, penguatan sistem perlindungan, serta perluasan peluang kepemimpinan di tingkat lokal, nasional, dan regional.
Indonesia mendorong agar kerja sama antarnegara ASEAN dibangun berlandaskan kesetaraan, saling menghormati, dan semangat saling belajar. Setiap negara memiliki pengalaman, tantangan, dan praktik baik yang dapat dibagikan untuk mempercepat kemajuan bersama. Dialog dan kolaborasi regional juga dapat memperkuat strategi menghadapi berbagai persoalan, seperti kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan ekonomi, beban pengasuhan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Melalui komitmen kebijakan dan pelaksanaan yang konsisten, Indonesia berupaya menjadikan kepemimpinan perempuan sebagai kekuatan penting dalam agenda pembangunan ASEAN. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak, pengambil keputusan, dan mitra utama dalam membentuk masa depan kawasan yang inklusif.
Dalam penutupan 4th ASEAN Women Leaders Summit di Filipina, Arifatul menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam ruang publik tidak boleh berhenti pada pemenuhan angka representasi. Keterwakilan memang penting sebagai langkah awal, tetapi belum cukup untuk memastikan suara, pengalaman, dan kebutuhan perempuan benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan perlu hadir sebagai pihak yang memiliki ruang, kewenangan, serta pengaruh nyata dalam menentukan arah kebijakan.
Penegasan tersebut menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai persoalan substansial, bukan sekadar simbolis. Keterlibatan perempuan harus berlangsung di seluruh tingkatan, mulai dari komunitas, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga pemerintahan dan forum regional. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi peserta atau penerima manfaat kebijakan, melainkan turut merumuskan prioritas, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi dampaknya bagi masyarakat.
Di kawasan ASEAN, perempuan perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk ikut membentuk masa depan bersama. Kesetaraan kesempatan mencakup akses terhadap pendidikan, pengembangan kapasitas, jaringan kepemimpinan, sumber daya ekonomi, serta posisi strategis dalam proses politik dan pembangunan. Dukungan institusional juga diperlukan agar perempuan dapat berpartisipasi secara aman dan berkelanjutan, termasuk melalui lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan kebijakan yang mengakomodasi tanggung jawab keluarga.
Keterlibatan yang bermakna akan memperkaya perspektif dalam merespons berbagai tantangan kawasan, seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, transformasi digital, dan ketahanan ekonomi. Ketika pengalaman perempuan ikut menjadi dasar perumusan solusi, kebijakan berpeluang lebih responsif terhadap keragaman kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan perempuan yang kuat pada akhirnya dapat mendukung masa depan ASEAN yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan, karena pembangunan dilakukan melalui partisipasi yang luas serta keputusan yang mencerminkan kepentingan seluruh kelompok.
Penguatan kepemimpinan perempuan di ASEAN perlu diarahkan pada bidang-bidang strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap masa depan masyarakat dan kawasan. Menteri PPPA menekankan bahwa perhatian lebih besar dibutuhkan pada aksi iklim, bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, perdamaian dan keamanan perempuan, serta sektor-sektor non-tradisional lainnya. Bidang-bidang tersebut tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.
Aksi iklim, misalnya, memerlukan perspektif dan kepemimpinan yang mampu memastikan bahwa dampak perubahan iklim terhadap perempuan turut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Demikian pula, keterlibatan perempuan dalam bidang STEM penting untuk memperluas kontribusi mereka terhadap pengembangan pengetahuan, teknologi, dan pemecahan masalah. Pada bidang perdamaian dan keamanan perempuan atau women, peace, and security (WPS), kepemimpinan perempuan dibutuhkan agar pengalaman, kebutuhan, dan perspektif perempuan hadir secara bermakna dalam agenda perdamaian dan keamanan.
Perhatian terhadap sektor-sektor non-tradisional juga menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Partisipasi perempuan tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan representasi formal atau kehadiran dalam struktur kelembagaan. Kehadiran itu perlu diwujudkan melalui peran substantif, kewenangan yang nyata, serta kesempatan untuk memengaruhi arah kebijakan dan keputusan pada berbagai sektor dan jenjang. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan tidak hanya dipahami dari jumlah keterwakilan, tetapi juga dari kontribusi, pengaruh, dan kapasitasnya dalam menjawab persoalan strategis. Penegasan ini menunjukkan bahwa perempuan perlu ditempatkan sebagai penggerak utama dalam beragam bidang, termasuk bidang yang selama ini belum banyak melibatkan mereka.
Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Filipina atas kepemimpinannya sebagai Ketua ASEAN serta komitmen dalam mendorong agenda pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan di kawasan. Penyelenggaraan 4th ASEAN Women Leaders Summit dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog mengenai peran perempuan dalam pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi tantangan, serta membahas peluang memperluas partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
Indonesia memandang bahwa pertukaran gagasan dalam pertemuan itu perlu diteruskan melalui langkah konkret dan kerja sama lintas negara. Komitmen terhadap partisipasi perempuan yang bermakna tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan politik, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, praktik kelembagaan, serta pembukaan akses yang lebih luas terhadap peluang kepemimpinan. Upaya tersebut mencakup penguatan kapasitas, penghapusan hambatan struktural, penyediaan lingkungan kerja yang aman dan setara, serta peningkatan keterwakilan perempuan pada berbagai tingkat pemerintahan, sektor ekonomi, masyarakat sipil, dan organisasi regional.
Kerja sama ASEAN dapat berperan penting dalam memastikan agenda tersebut berjalan secara konsisten, lain melalui pertukaran kebijakan yang efektif, pengembangan indikator kemajuan, dan pemantauan pelaksanaan komitmen bersama. Pendekatan regional juga memungkinkan negara-negara anggota saling mendukung dalam menghadapi tantangan yang serupa, sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nasional masing-masing. Hasil diskusi dalam 4th ASEAN Women Leaders Summit akan menjadi salah satu elemen dalam penyusunan draf Joint Ministerial Statement on Women's Leadership for Inclusive Prosperity. Dokumen tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai landasan untuk memperkuat kebijakan dan kolaborasi yang mendorong kepemimpinan perempuan secara lebih inklusif di ASEAN.
