JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, PT Jasa Raharja (Persero) mencatat realisasi penyerahan santunan sekitar Rp2,6 triliun secara nasional hingga September 2026. Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa penyaluran tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas. Santunan diberikan kepada korban atau ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga manfaatnya dapat diterima pada saat masyarakat menghadapi dampak kecelakaan.
Menurut Muhammad Awaluddin, angka tersebut menggambarkan cakupan layanan Jasa Raharja yang menjangkau korban kecelakaan lalu lintas di berbagai wilayah Indonesia. Penyerahan santunan tidak hanya berkaitan dengan nilai finansial, tetapi juga merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu korban dan keluarga yang terdampak. Melalui proses pelayanan yang terintegrasi, perusahaan berupaya memastikan hak masyarakat dapat diproses secara tepat dan sesuai ketentuan.
Di Provinsi Kepulauan Riau, realisasi santunan hingga September 2026 tercatat sebesar Rp18,75 miliar. Muhammad Awaluddin menyebutkan bahwa penyaluran di wilayah tersebut merupakan bagian dari capaian nasional yang terus dipantau oleh perusahaan. Nilai itu mencakup santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya berdasarkan kategori serta persyaratan yang telah ditetapkan.
Realisasi nasional dan regional tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Dalam keterangannya, Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa Jasa Raharja terus menjalankan fungsi pelayanan publik dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan kemudahan bagi masyarakat. Data hingga September menjadi gambaran sementara mengenai pelaksanaan penyerahan santunan sepanjang 2026, termasuk kontribusi pelayanan di Kepulauan Riau.
Muhammad Awaluddin memandang realisasi santunan Jasa Raharja tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang telah disalurkan. Nilai utama santunan terletak pada manfaat perlindungan yang diterima masyarakat ketika menghadapi risiko kecelakaan dalam perjalanan. Karena itu, angka penyaluran perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, bukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
Dalam pandangan tersebut, kehadiran Jasa Raharja memiliki arti penting di tengah ekosistem keselamatan transportasi. Jasa Raharja hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika terjadi kecelakaan. Kehadiran itu menjadi wujud negara dalam memberikan dukungan kepada korban dan keluarga yang terdampak, terutama pada saat mereka menghadapi situasi yang tidak terduga dan membutuhkan bantuan secara cepat.
Awaluddin menekankan pentingnya kehadiran Jasa Raharja karena perlindungan tidak hanya berbicara mengenai nilai santunan, tetapi juga mengenai kepastian bahwa masyarakat tidak menghadapi risiko kecelakaan seorang diri. Peran tersebut berjalan bersama dengan upaya berbagai pihak untuk menciptakan transportasi yang aman. Dalam ekosistem itu, Jasa Raharja menjalankan fungsi perlindungan, sementara pemangku kepentingan lain berperan dalam pencegahan dan peningkatan keselamatan.
Perlindungan melalui santunan juga berjalan beriringan dengan pembangunan budaya tertib dan keselamatan transportasi. Masyarakat tetap perlu mematuhi aturan, menggunakan sarana transportasi secara bertanggung jawab, serta memperhatikan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, santunan menjadi bagian dari rangkaian perlindungan yang lebih luas. Kehadiran Jasa Raharja memberikan dasar perlindungan bagi masyarakat, sedangkan budaya tertib dan kesadaran keselamatan membantu mengurangi risiko kecelakaan dalam aktivitas transportasi sehari-hari.
Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan kendaraan bermotor secara nasional masih berada di bawah 50 persen. Data tersebut menunjukkan masih banyak pemilik kendaraan yang belum memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan finansial terkait kendaraan yang digunakan di jalan raya. Kondisi ini menjadi perhatian karena kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga mendukung keberlangsungan perlindungan bagi pengguna lalu lintas.
Gambaran serupa terlihat di Kepulauan Riau. Dari sekitar 800.000 kendaraan yang terdata di wilayah tersebut, tingkat kepatuhannya tercatat sebesar 47,24 persen. Artinya, jumlah kendaraan yang telah memenuhi kewajiban masih belum mencapai separuh dari keseluruhan populasi kendaraan. Angka ini memperlihatkan adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, baik melalui edukasi, pelayanan yang lebih mudah diakses, maupun penguatan koordinasi instansi terkait.
Kepatuhan kendaraan mencakup beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pemilik atau pengguna kendaraan. Pertama, pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai bagian dari administrasi kendaraan. Kedua, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang berkaitan dengan dukungan terhadap perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Ketiga, pembayaran pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga hal tersebut merupakan kewajiban yang saling berkaitan dalam menciptakan tertib berlalu lintas dan administrasi kendaraan.
Menurut Aan, terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Karena itu, peningkatan persentase kepatuhan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mendorong pemilik kendaraan menyelesaikan seluruh kewajiban tepat waktu. Kepatuhan yang lebih tinggi juga dapat membantu memastikan data kendaraan tetap akurat, memperkuat penerimaan daerah, serta menjaga manfaat perlindungan sosial yang diberikan melalui mekanisme Jasa Raharja.
Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyesuaikan karakteristik setiap kelompok dan lingkungan sosial. Cara tersebut dinilai penting agar pesan mengenai kewajiban perpajakan dapat diterima secara lebih tepat, mudah dipahami, dan mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan. Pendekatan yang seragam belum tentu efektif karena tingkat pemahaman, kebutuhan informasi, serta kebiasaan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan dapat berbeda-beda.
Penguatan edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai ketentuan. Penyampaian informasi secara konsisten dapat membantu menjelaskan manfaat kepatuhan, tahapan pelayanan, dan konsekuensi apabila kewajiban administrasi kendaraan tidak dipenuhi. Materi sosialisasi juga perlu disampaikan melalui saluran yang mudah dijangkau sehingga tidak hanya menyasar masyarakat yang telah memahami layanan Samsat.
Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian rapat koordinasi Samsat Kepulauan Riau. Pertemuan tersebut membahas penguatan pelayanan, peningkatan kepatuhan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Koordinasi antarpihak menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai pentingnya pelayanan yang informatif sekaligus memperkuat komunikasi kepada wajib pajak kendaraan.
Dengan edukasi yang disusun berdasarkan karakteristik masyarakat, pesan tentang pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK diharapkan dapat diterima secara lebih efektif. Sosialisasi yang berkelanjutan juga diperlukan agar kepatuhan tidak hanya muncul karena dorongan sesaat, tetapi berkembang menjadi kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai pemilik kendaraan. Langkah tersebut menempatkan komunikasi publik sebagai unsur pendukung dalam penguatan pelayanan Samsat di Kepulauan Riau.
