MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Riset Evident Institute Indonesia menunjukkan bahwa posisi wakil menteri dan wakil kepala badan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap instansi masing-masing. Kinerja, pernyataan, serta aktivitas kedua kelompok pejabat tersebut tidak hanya dipandang sebagai representasi individu, tetapi juga kerap dikaitkan dengan arah dan kualitas lembaga yang mereka dampingi. Temuan ini menjadi bagian dari kajian berjudul “Kajian Analisis Popularitas dan Sorotan Publik terhadap Wakil Menteri dan Wakil Kepala Badan Kabinet Merah Putih Periode 3 September 2025–3 September 2026”.
Penilaian masyarakat terhadap para pejabat tersebut terbentuk melalui berbagai saluran komunikasi. Pemberitaan media massa, unggahan di platform digital, serta tanggapan pengguna di media sosial menjadi ruang bagi publik untuk mengamati, membahas, dan menilai kinerja mereka. Antonius Ivan Sudibyo, Head of Research Evident Institute, menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, publik memiliki ruang untuk menilai pejabat secara langsung dan organik. Penilaian itu berkembang dari informasi yang diterima masyarakat dan percakapan yang muncul di ruang publik, tanpa selalu bergantung pada narasi resmi lembaga.
Sorotan terhadap wakil menteri dan wakil kepala badan tidak otomatis menghasilkan citra positif. Tindakan, pernyataan, atau persoalan negatif yang melibatkan seorang pejabat dapat memengaruhi penilaian terhadap institusi yang diwakilinya. Konteks ini semakin penting karena jumlah wakil menteri dan wakil kepala badan dalam Kabinet Merah Putih cukup besar. Dengan banyaknya figur yang menjadi perhatian, capaian kerja suatu lembaga berpotensi tertutup oleh isu negatif yang lebih mudah menarik perhatian dan menyebar luas. Karena itu, pengelolaan kinerja, komunikasi publik, serta respons terhadap persoalan menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Evident Institute memilih Todotua Pasaribu dan Angga Raka Prabowo sebagai contoh karena keduanya mengemban portofolio yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Todotua menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam riset tersebut, kinerjanya dikaitkan dengan realisasi investasi nasional 2025 yang mencapai Rp1.931 triliun, melampaui target Presiden. Pertumbuhan hilirisasi juga tercatat sebesar 43,3 persen dan berlanjut hingga semester I 2026, menunjukkan penguatan agenda pengolahan sumber daya di dalam negeri.
Todotua turut berperan dalam penerapan aturan “fiktif positif” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Ketentuan ini ditujukan untuk mempercepat proses perizinan usaha ketika permohonan tidak memperoleh tanggapan dalam batas waktu yang ditetapkan. Dampak kebijakan investasi dan hilirisasi tersebut juga tercermin dalam penyerapan tenaga kerja. Pada semester pertama 2026, sebanyak 1,456 juta tenaga kerja telah terserap dari target penciptaan 2,5 juta lapangan kerja baru. Capaian itu menjadi salah satu indikator yang menghubungkan kebijakan institusional dengan manfaat ekonomi bagi publik.
Sementara itu, Angga Raka Prabowo menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dengan peran penting dalam tata kelola komunikasi kebijakan pemerintah. Ia pernah memimpin Badan Komunikasi Pemerintah sejak lembaga tersebut dibentuk pada 17 September 2025 hingga 27 April 2026. Bidang yang disoroti meliputi perlindungan data pribadi, pemberantasan judi online, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk layanan publik, percepatan regulasi turunan, serta modernisasi infrastruktur digital. Ivan menyatakan bahwa kedua figur tersebut menjadi sampel untuk melihat hubungan sorotan media dan kinerja nyata, bukan sekadar popularitas atau intensitas pemberitaan.
Dalam kajian Riset Evident Institute, Giring Ganesha menjadi salah satu figur yang mendapat perhatian dalam pembahasan mengenai kinerja wakil menteri. Giring menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan dan mendampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Sorotan terhadap perannya ditempatkan dalam konteks tahun pertama Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai kementerian yang mandiri, sehingga capaian dan agenda kerja pada periode tersebut menjadi bagian dari temuan riset.
Salah satu indikator yang dicatat adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan 2025 yang mencapai 59,98. Angka tersebut melampaui target sebesar 58,39. Kenaikan terbesar tercatat pada dimensi ketahanan sosial budaya. Data ini menjadi contoh capaian yang digunakan dalam kajian untuk menggambarkan perkembangan pada bidang kebudayaan selama periode awal kementerian berdiri secara mandiri.
Latar belakang Giring sebagai musisi juga menjadi bagian dari konteks pembahasan. Dalam kapasitasnya sebagai wakil menteri, ia terlibat dalam upaya mengawal ekosistem musik nasional. Salah satu contoh yang dicatat ialah pembawaan data Spotify dalam Konferensi Musik Indonesia di Makassar. Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa 80 persen posisi dalam tangga lagu teratas dikuasai oleh lagu lokal. Data itu digunakan untuk menunjukkan perkembangan konsumsi karya musik nasional pada platform digital.
Selain membahas ekosistem musik, Giring mendorong agar kebudayaan dipandang sebagai pemantik kreativitas generasi muda. Pemanfaatan platform digital menjadi salah satu cara yang disebut dalam dorongan tersebut, terutama untuk memperluas ruang penciptaan, distribusi, dan apresiasi karya. Dalam riset, rangkaian capaian serta contoh kegiatan ini dicatat sebagai bagian dari gambaran mengenai peran Giring Ganesha dalam mendampingi kerja kementerian dan mengawal agenda kebudayaan nasional.
Perbandingan kajian Evident Institute dan laporan periodik Reportica pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa volume sebutan tidak selalu identik dengan popularitas organik. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Wakil Kepala BPN) Ossy Dermawan mencatat volume sebutan tertinggi, yaitu 6.108 sebutan. Namun, seluruh sebutan tersebut diproduksi oleh akun internal kementerian. Pola ini disebut sebagai “ilusi megafon” karena tingginya eksposur terutama berasal dari penguatan kanal institusional, bukan percakapan publik yang terbentuk secara mandiri.
Gambaran berbeda terlihat pada Wamenpora Taufik Hidayat. Ia memimpin popularitas organik murni dengan 1.677 sebutan tanpa dukungan kanal pribadi. Posisi berikutnya ditempati Todotua Pasaribu dengan 1.048 sebutan organik. Perbedaan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan jumlah kemunculan secara keseluruhan dari sebutan yang lahir melalui perhatian publik, pemberitaan, dan percakapan di luar ekosistem komunikasi resmi lembaga. Karena itu, peringkat berbasis volume tidak dapat langsung dipakai sebagai ukuran tunggal mengenai daya jangkau atau penerimaan masyarakat.
Penelitian ini merupakan riset deskriptif dengan tujuan penjajakan awal. Data dihimpun selama satu tahun penuh, mencakup 392 artikel dari 66 media nasional yang telah terverifikasi Dewan Pers. Pengumpulan dilakukan melalui Google News RSS, sehingga hasilnya menggambarkan pola kemunculan nama dalam pemberitaan yang terindeks pada saluran tersebut. Rancangan ini membantu memetakan intensitas sorotan, tetapi tidak dimaksudkan sebagai pengukuran menyeluruh atas seluruh komunikasi publik.
Analisis tidak mencakup penilaian sentimen dan bersifat netral secara hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Terdapat pula keterbatasan teknis, lain dinamika algoritma pencarian serta kemungkinan munculnya nama yang sama pada objek kajian. Dengan demikian, angka popularitas dan sorotan publik perlu dibaca bersama konteks sumber sebutan, karakter kanal yang memproduksinya, serta kinerja yang sedang dikaji.
