JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, meminta Perum Bulog segera mendistribusikan jagung yang saat ini telah tersedia di gudang kepada peternak ayam. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan bahan baku pakan, terutama bagi peternak ayam petelur rakyat yang menghadapi tekanan biaya produksi. Penyaluran jagung dari stok yang sudah tersedia dinilai penting agar kebutuhan peternak dapat dipenuhi tanpa menunggu seluruh proses pengadaan baru selesai.
Di saat yang sama, pemerintah tetap melanjutkan pengadaan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung. Pemerintah masih memiliki kuota SPHP jagung sebesar 150 ribu ton. Amran menilai jumlah tersebut mencukupi untuk mendukung kebutuhan peternak sekaligus membantu menjaga ketersediaan pasokan di tengah keluhan mengenai harga pakan. Dengan distribusi stok gudang dan kelanjutan pengadaan secara bersamaan, pemerintah berupaya memastikan intervensi pasokan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.
Keputusan itu disampaikan setelah Amran bertemu langsung dengan peternak ayam petelur rakyat di kediaman pribadinya, Jakarta, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam, mulai pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, para peternak menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, khususnya berkaitan dengan ketersediaan jagung dan mahalnya biaya pakan.
Dialog tersebut menjadi ruang bagi peternak untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada pemerintah. Bagi peternak ayam petelur, jagung merupakan komponen penting dalam formulasi pakan sehingga kelancaran pasokannya berpengaruh terhadap biaya produksi dan keberlangsungan usaha. Karena itu, instruksi kepada Bulog diharapkan segera diterjemahkan menjadi penyaluran yang tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan distribusi berjalan transparan agar jagung SPHP benar-benar menjangkau peternak yang membutuhkan, bukan hanya tersedia di tingkat gudang atau saluran distribusi awal.
Pemerintah menyiapkan langkah lanjutan untuk memastikan ketersediaan jagung bagi sektor peternakan, terutama sebagai bahan baku pakan ayam. Menteri Pertanian Amran meminta Perum Bulog mempertahankan cadangan jagung sebanyak 250 ribu ton selama periode September hingga Desember. Cadangan tersebut diharapkan menjadi penyangga ketika pasokan dari panen petani belum mencukupi atau terjadi peningkatan kebutuhan pakan. Dengan stok yang terjaga, pelaku usaha peternakan memperoleh kepastian akses terhadap bahan baku dan dapat mengelola biaya produksi secara lebih terukur.
Selain mengandalkan cadangan pemerintah, Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih jagung gratis untuk lahan seluas 20 ribu hektare hingga Desember 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat produksi sejak tingkat hulu, bukan hanya merespons kekurangan pasokan setelah kebutuhan muncul. Amran menyampaikan bahwa benih jagung gratis akan diberikan hingga Desember sebagai bagian dari upaya memperluas penanaman dan menjaga kesinambungan pasokan jagung nasional.
Benih tersebut ditujukan kepada petani binaan koperasi peternak. Skema ini membangun hubungan langsung kegiatan budidaya dan kebutuhan peternakan, karena petani memperoleh dukungan produksi sekaligus memiliki calon pembeli yang jelas. Jagung yang dipanen nantinya dapat dibeli oleh peternak yang membina para petani. Dengan demikian, kemitraan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan pada rantai pasok yang panjang, meningkatkan kepastian pemasaran, serta mendorong kesesuaian volume dan mutu jagung dengan kebutuhan pakan.
Apabila hasil produksi melampaui kebutuhan peternak dalam jaringan koperasi, Bulog akan berperan sebagai pembeli atau offtaker untuk menyerap kelebihan pasokan. Peran ini penting untuk mencegah penurunan harga di tingkat petani sekaligus menjaga agar surplus produksi tetap masuk ke dalam sistem cadangan pangan. Kombinasi stok jagung Bulog, bantuan benih, dan kepastian pembelian membentuk pola pasokan yang lebih berkesinambungan. Pemerintah tidak hanya menyiapkan jagung saat terjadi tekanan kebutuhan, tetapi juga menghubungkan produksi petani, koperasi peternak, dan lembaga penyangga secara lebih terencana.
Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk mengalihkan seluruh kuota impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) kepada badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pasokan bahan baku pakan sekaligus menekan biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu beban utama peternak ayam. Dengan pengelolaan impor yang lebih terkoordinasi, pemerintah berharap ketersediaan SBM dapat terjamin dan harganya lebih terjangkau bagi pelaku usaha.
Menteri Pertanian Amran menyampaikan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah BUMN dan Kementerian Perdagangan untuk membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi. Ekosistem tersebut mencakup penyediaan bahan baku pakan, distribusi kepada peternak, serta penguatan rantai pasok agar tidak terlalu bergantung pada mekanisme pasar yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Kebijakan ini dipandang penting untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam, terutama ketika biaya pakan memberikan kontribusi besar terhadap total biaya produksi.
Salah satu BUMN yang ditugaskan menjalankan skema tersebut adalah ID Food melalui anak usahanya, Berdikari. Perusahaan ini akan berperan menyediakan SBM bagi peternak dengan harga yang lebih kompetitif. Menurut perbandingan yang disampaikan Amran, harga SBM melalui Berdikari berada di angka Rp8.630 per kilogram, sedangkan harga di pasar swasta masih berada di atas Rp10.000 per kilogram. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penugasan kepada BUMN dapat menghasilkan harga bahan baku yang lebih rendah.
Melalui pengalihan kuota impor ini, pemerintah berupaya memastikan manfaat kebijakan tidak berhenti pada pengadaan, tetapi diteruskan hingga tingkat peternak. Pasokan SBM yang lebih stabil dan terjangkau diharapkan membantu menurunkan tekanan biaya pakan, menjaga produksi ayam, serta mendukung harga hasil ternak agar tetap seimbang bagi produsen dan konsumen. Koordinasi lintas kementerian dan BUMN akan menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan skema berjalan transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pelibatan badan usaha milik negara dalam penyediaan bahan baku pakan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas biaya produksi peternakan ayam. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah melibatkan ID Food melalui anak usahanya, Berdikari, untuk menyediakan bungkil kedelai atau soybean meal (SBM). Komoditas ini merupakan salah satu bahan penting dalam formulasi pakan, khususnya karena kandungan proteinnya dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ayam.
Menurut Amran, harga SBM selama ini mengalami fluktuasi yang cukup besar. Harganya pernah berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Perubahan tersebut dapat memengaruhi struktur biaya peternakan, terutama ketika kenaikan harga terjadi bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan pakan. Dengan adanya peran Berdikari, peternak diharapkan memperoleh akses bahan baku yang lebih jelas, baik dari sisi ketersediaan maupun mekanisme pengadaannya.
Pemerintah juga mengharapkan keterlibatan BUMN dapat membantu menciptakan harga bahan baku yang lebih stabil dan terukur. Kepastian pasokan memungkinkan pelaku usaha menyusun perencanaan produksi dengan lebih baik, sementara harga yang tidak terlalu bergejolak dapat mengurangi tekanan terhadap biaya pemeliharaan ayam. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga membangun rantai pasok peternakan dari hulu hingga hilir.
Rantai pasok yang lebih terintegrasi diperlukan agar perubahan harga bahan baku tidak terus-menerus membebani peternak dan pada akhirnya memengaruhi harga produk di tingkat konsumen. Pemerintah ingin peternak memperoleh pakan yang stabil dengan harga yang menguntungkan, didukung offtaker yang jelas serta sumber pasokan yang pasti. Dengan dukungan tersebut, kegiatan ekonomi di sektor peternakan diharapkan tetap berjalan dan usaha peternakan tidak semakin sulit menghadapi perubahan pasar.
