JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Pemerintah mulai menyiapkan mekanisme pendataan bagi masyarakat yang ingin menjadi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada 2027. Persiapan ini dilakukan untuk memastikan proses pendaftaran berlangsung lebih terarah, sekaligus mendukung pembaruan data penerima manfaat agar bantuan sosial dapat disalurkan kepada keluarga yang memenuhi kriteria.
Registrasi calon penerima akan diarahkan melalui Perlindungan Sosial Digital. Layanan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya memperbarui dan memperkuat data perlindungan sosial secara lebih terpadu. Melalui mekanisme digital, informasi masyarakat dapat dihimpun dan dikelola dengan lebih sistematis, sehingga pemerintah memiliki dasar data yang lebih baik dalam melakukan pemutakhiran, verifikasi, serta penetapan calon penerima bantuan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B. Pandjaitan, menyampaikan bahwa mulai 2027 masyarakat yang ingin menjadi calon penerima PKH dan BPNT wajib melakukan registrasi melalui Perlindungan Sosial Digital. Ketentuan ini menjadi penanda bahwa proses pengusulan calon penerima akan semakin terhubung dengan sistem pendataan sosial yang dikembangkan pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial, KPTDP, serta kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat layanan Perlindungan Sosial Digital. Penguatan tersebut mencakup kesiapan sistem, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan akses layanan bagi masyarakat. Dengan demikian, platform ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk pendaftaran calon penerima bantuan sosial, termasuk PKH dan BPNT, sebelum data diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat perlu mengikuti informasi resmi mengenai jadwal, tata cara registrasi, serta persyaratan yang akan ditetapkan. Pendaftaran melalui saluran resmi juga penting untuk menjaga ketepatan data dan mengurangi risiko penyalahgunaan informasi pribadi. Pemerintah akan terus menyampaikan perkembangan mekanisme tersebut seiring dengan kesiapan pelaksanaan pendataan calon penerima bantuan untuk tahun 2027.
Registrasi untuk pendataan calon penerima PKH dan BPNT 2027 melalui Perlindungan Sosial Digital merupakan tahap awal, bukan keputusan akhir mengenai pemberian bantuan. Pendaftaran berfungsi untuk menyampaikan atau memperbarui informasi keluarga agar dapat dipertimbangkan dalam proses pendataan pemerintah. Karena itu, masyarakat yang telah mengisi formulir, mengunggah dokumen, atau menerima bukti registrasi belum dapat menganggap dirinya sebagai penerima bantuan sosial.
Setelah data masuk, pemerintah masih perlu melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan. Pemeriksaan dapat mencakup identitas anggota keluarga, alamat tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi, status kependudukan, serta dokumen pendukung lainnya. Data tersebut juga dapat dipadankan dengan berbagai basis data pemerintah untuk mengurangi kesalahan, data ganda, ketidaksesuaian identitas, atau informasi yang sudah tidak berlaku.
Penetapan kelayakan dilakukan berdasarkan kriteria yang berlaku pada masing-masing program. PKH memiliki persyaratan dan komponen tertentu yang berkaitan dengan kondisi keluarga, sedangkan BPNT ditujukan kepada keluarga yang memenuhi ketentuan penerima bantuan pangan. Hasil pemeriksaan dapat menunjukkan bahwa suatu keluarga memenuhi syarat, memerlukan pemutakhiran data, atau belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh sebab itu, hasil registrasi tidak otomatis menghasilkan keputusan yang sama bagi setiap pendaftar.
Keputusan penerima baru dapat ditetapkan setelah seluruh tahapan pemeriksaan, pemadanan, dan validasi selesai dilaksanakan oleh pihak berwenang. Masyarakat sebaiknya menyimpan bukti pendaftaran, memastikan data yang diberikan benar, serta mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan pendataan. Registrasi tetap penting karena menjadi pintu masuk dalam proses penilaian, tetapi status sebagai penerima PKH maupun BPNT hanya dapat dipastikan melalui penetapan resmi setelah proses verifikasi selesai.
Persiapan pendaftaran calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2027 perlu dilakukan dengan memastikan data utama yang diminta telah tersedia. Masyarakat dapat melakukan registrasi secara mandiri melalui laman perlinsos.kemensos.go.id. Sebelum membuka proses pendaftaran, calon pendaftar sebaiknya menyiapkan informasi secara cermat agar setiap data yang dimasukkan sesuai dengan identitas dan informasi yang dimiliki.
Data pertama yang perlu disiapkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK menjadi bagian penting dalam proses pendataan karena berfungsi sebagai identitas utama calon pendaftar. Melalui NIK, informasi mengenai calon penerima dapat dicatat dan digunakan dalam proses pemadanan data. Ketepatan penulisan NIK diperlukan agar identitas yang didaftarkan dapat dikenali sesuai data kependudukan yang tercantum pada KTP.
Selain NIK, calon pendaftar perlu menyiapkan nomor meter PLN. Informasi ini menjadi salah satu data yang diminta saat melakukan registrasi melalui laman Perlindungan Sosial Digital. Nomor meter PLN perlu dicantumkan sesuai informasi yang dimiliki, sehingga data pendaftaran dapat diproses bersama dengan NIK sebagai bagian dari pendataan calon penerima PKH dan BPNT 2027.
Dalam proses registrasi, calon pendaftar juga akan diminta mengikuti verifikasi wajah. Tahap tersebut merupakan bagian dari proses pendaftaran untuk membantu memastikan kesesuaian calon pendaftar dengan data yang diajukan. Oleh karena itu, pendaftar perlu mengikuti petunjuk verifikasi wajah yang tersedia pada laman registrasi. Dengan menyiapkan NIK pada KTP dan nomor meter PLN serta mengikuti verifikasi wajah, masyarakat dapat melengkapi proses pendataan secara mandiri melalui perlinsos.kemensos.go.id.
Pemerintah menyediakan pendampingan bagi warga yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri untuk pendataan calon penerima PKH dan BPNT 2027. Dukungan ini penting agar keterbatasan akses internet, perangkat digital, kemampuan menggunakan teknologi, atau pemahaman terhadap tahapan registrasi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perlindungan sosial. Warga yang memerlukan bantuan dapat meminta pendampingan melalui agen Perlindungan Sosial Digital yang tersedia di lingkungan atau wilayah terkait.
Dalam pelaksanaannya, pendamping PKH dapat membantu menjelaskan tujuan pendataan, persyaratan yang perlu disiapkan, serta langkah-langkah penggunaan layanan digital. Mereka juga dapat mendampingi warga saat mengisi informasi, membantu memastikan data yang dimasukkan sesuai dokumen kependudukan, dan mengarahkan masyarakat apabila terdapat kendala selama proses registrasi. Pendampingan tersebut sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan ketelitian, kerahasiaan, dan keamanan data pribadi warga.
RT dan RW juga memiliki peran penting karena paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Mereka dapat menyampaikan informasi mengenai jadwal atau mekanisme pendataan, mengenali warga yang membutuhkan bantuan, serta menghubungkan mereka dengan agen Perlindungan Sosial Digital atau pendamping PKH. Dengan koordinasi di tingkat lingkungan, proses pelayanan dapat berlangsung lebih teratur dan warga yang rentan tidak mudah terlewat dari informasi yang diperlukan.
Selain itu, masyarakat yang menjadi Kawan Perlindungan Sosial dapat ikut membantu warga di sekitarnya memahami layanan digital tersebut. Bantuan dapat berupa memberikan penjelasan dengan bahasa sederhana, mendampingi penggunaan perangkat, atau mengarahkan warga kepada pihak yang berwenang ketika diperlukan. Peran ini bukan untuk menggantikan petugas, melainkan memperluas dukungan agar akses layanan menjadi lebih mudah, aman, dan inklusif. Pemerintah mengajak masyarakat untuk saling membantu warga di lingkungan sekitar, terutama mereka yang membutuhkan pendampingan dalam mengakses layanan perlindungan sosial digital.
