JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Dokumen yang disebut sebagai surat usulan pemberhentian atau pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beredar di media sosial. Peredaran dokumen tersebut memicu perhatian publik karena memuat format surat resmi, identitas lembaga, serta nama seorang anggota DPR/MPR RI dari Fraksi NasDem. Namun, beredarnya dokumen itu belum serta-merta membuktikan bahwa surat tersebut merupakan sikap resmi partai atau lembaga negara.
Dalam dokumen yang beredar, surat ditujukan kepada pimpinan DPR RI di Jakarta. Penerima surat dicantumkan sebagai pihak yang diharapkan menindaklanjuti usulan terkait pemberhentian Wakil Presiden. Dokumen itu juga menampilkan nama Tonny Tesar, anggota DPR/MPR RI dari Fraksi NasDem, dengan nomor anggota A-429. Pencantuman nama tersebut kemudian menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan posisi dan afiliasi politik yang tercantum di dalam surat.
Surat tersebut memiliki nomor 090/FNasDem/A-429/X/2026. Pada bagian lampiran, tercantum keterangan satu berkas dokumen pendukung. Sementara itu, perihal surat ditulis sebagai “Usul Pemberhentian Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka”. Rangkaian informasi itu membuat dokumen tampak seperti surat administratif yang diajukan melalui jalur kelembagaan DPR RI.
Isi dokumen yang tersebar belum dapat dipisahkan dari pertanyaan mengenai keaslian, pihak pembuat, dan konteks penerbitannya. Nama Tonny Tesar yang tercantum sebagai anggota Fraksi NasDem juga menimbulkan kebutuhan untuk memperoleh klarifikasi langsung dari pihak terkait. Karena itu, publik perlu mencermati keterangan resmi partai, anggota DPR yang namanya dicatut, serta pimpinan DPR RI sebelum menarik kesimpulan mengenai status surat tersebut.
Dokumen yang beredar disebut memuat permohonan kepada pimpinan DPR RI agar menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti usul pemberhentian Gibran Rakabuming Raka. Isi tersebut ditempatkan sebagai bagian utama surat, bersama uraian yang mengarahkan agar permohonan itu diproses melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. Namun, keberadaan dokumen tersebut tidak dengan sendirinya menjadi penegasan mengenai keaslian surat, pihak yang menerbitkan, ataupun status resmi permohonan yang tercantum di dalamnya.
Selain bagian permohonan, surat itu menampilkan tabel yang berisi nama-nama anggota DPR. Tabel tersebut dilengkapi sejumlah kolom, termasuk kolom tanda tangan dan kolom yang berkaitan dengan kesediaan memberikan dukungan. Susunan itu membuat dokumen tampak seperti lembar pengumpulan dukungan terhadap usul yang diarahkan kepada pimpinan DPR RI. Nama anggota yang dicantumkan di dalam tabel perlu dipahami sebagai bagian dari isi dokumen yang beredar, bukan sebagai bukti bahwa seluruh nama tersebut mengetahui, menyetujui, atau menandatangani surat itu.
Dalam dokumen yang beredar, hanya nama Tonny Tesar yang tercantum mengisi kolom kesediaan. Keterangan ini berbeda dari sekadar pencantuman nama dalam tabel, karena kolom kesediaan secara khusus berkaitan dengan dukungan atau kesiapan seseorang terhadap permohonan yang ditulis. Sementara itu, nama-nama lain terlihat dicantumkan tanpa keterangan pengisian pada kolom tersebut. Perbedaan nama yang tercantum dan nama yang mengisi kolom dukungan menjadi salah satu unsur penting dalam membaca dokumen secara cermat.
Karena surat itu beredar dengan mencatut nama sejumlah kader, informasi mengenai format, daftar nama, dan kolom dukungan perlu dipisahkan dari penilaian mengenai validitasnya. Pemeriksaan terhadap sumber dokumen, pembuat surat, tanda tangan, serta konfirmasi dari anggota DPR yang namanya tercantum diperlukan untuk memastikan konteksnya. Dengan demikian, isi surat dapat dijelaskan berdasarkan apa yang terlihat dalam dokumen, tanpa langsung menyimpulkan bahwa permohonan tersebut merupakan sikap resmi seluruh nama yang tercantum.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, merespons informasi mengenai surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut mencatut nama kader partainya. Ia menyatakan bahwa NasDem belum dapat langsung memastikan kebenaran informasi tersebut sebelum melakukan pemeriksaan terhadap isi dan asal-usul surat.
Berbicara kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 8 Oktober 2026, Saan mengatakan, “Kami akan cek dulu kebenaran informasi tersebut, kami cari tahu lebih lanjut, kemudian kami klarifikasi.” Pernyataan itu menunjukkan bahwa NasDem memilih menelusuri fakta terlebih dahulu, termasuk memastikan apakah benar terdapat anggota Fraksi NasDem yang mengusulkan atau mendukung surat tersebut.
Saan menegaskan, informasi mengenai adanya usulan dari anggota Fraksi NasDem masih perlu diverifikasi. Menurut dia, pencantutan nama kader partai dalam dokumen atau informasi politik tidak bisa langsung dianggap sebagai sikap resmi fraksi maupun partai. Karena itu, pihaknya akan menghubungi pihak-pihak terkait dan meminta penjelasan mengenai proses penerbitan surat tersebut.
Selain memeriksa surat, NasDem juga sedang mengkaji dan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Putusan itu disebut tidak menemukan bukti bahwa ijazah Gibran setara dengan pendidikan tingkat SMA. Bagi NasDem, pemahaman yang utuh terhadap putusan MK diperlukan agar setiap pernyataan atau langkah politik didasarkan pada informasi dan konteks hukum yang tepat.
Sikap Saan menempatkan klarifikasi sebagai langkah awal sebelum partai menentukan posisi lebih lanjut. Ia kembali menegaskan bahwa kabar tentang usulan dari anggota Fraksi NasDem akan dicek dan diklarifikasi. Dengan demikian, partai belum menyatakan pembenaran terhadap isi surat maupun pihak-pihak yang namanya tercantum di dalamnya. NasDem juga akan memisahkan fakta hukum, sikap kelembagaan, dan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesimpulan keliru di tengah masyarakat.
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, memberikan tanggapan terpisah mengenai surat yang beredar di media sosial dan mencatut nama sejumlah kader partainya. Sahroni menyebut dokumen tersebut sebagai hoaks. Ia menegaskan bahwa surat yang diklaim berkaitan dengan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu tidak pernah ada. Pernyataan tersebut sekaligus membantah informasi yang mengaitkan NasDem maupun para kadernya dengan penerbitan surat tersebut.
Menurut Sahroni, masyarakat perlu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan dokumen yang beredar melalui platform digital. Keberadaan nama, logo, atau format yang menyerupai dokumen resmi tidak serta-merta membuktikan keasliannya. Klarifikasi dari pihak yang namanya dicatut menjadi penting agar informasi yang belum terverifikasi tidak berkembang menjadi kesimpulan politik. Sikap ini juga menunjukkan bahwa NasDem tidak ingin isu pemakzulan tersebut dipahami sebagai keputusan atau langkah resmi partai.
Perhatian NasDem terhadap isu tersebut berlangsung dalam konteks dinamika ketatanegaraan yang lebih luas, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, salah satu pokok persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden terpilih. Persoalan itu menjadi bagian dari materi yang perlu dicermati dalam proses persidangan dan pembacaan putusan.
MK dijadwalkan membacakan putusan perkara tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB. Putusan itu menjadi rujukan penting untuk memahami status hukum perkara yang diajukan pemohon, sekaligus membedakan proses konstitusional yang berlangsung di MK dan dokumen tidak resmi yang beredar di media sosial. Dengan demikian, klarifikasi Ahmad Sahroni menegaskan bahwa surat yang mencatut nama kader NasDem tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya sikap resmi partai terkait pemakzulan Gibran.
