JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Para menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih dipastikan akan menerima kendaraan dinas operasional berupa Pindad Maung Garuda berwarna putih. Kendaraan tersebut disiapkan sebagai armada resmi untuk mendukung kegiatan kedinasan sekaligus menghadirkan keseragaman kendaraan di lingkungan pemerintahan. Penggunaan satu model kendaraan di jajaran kabinet menjadi bagian dari penataan fasilitas operasional yang mengedepankan produk buatan nasional.
Penyeragaman armada itu merupakan bagian dari proyek pengadaan kendaraan dinas nasional yang diproduksi oleh PT Pindad. Pelaksanaannya berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong penggunaan hasil industri dalam negeri dalam berbagai kebutuhan pemerintah. Dengan demikian, penyediaan Pindad Maung Garuda tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan transportasi pejabat, tetapi juga menjadi langkah untuk memperkuat pemanfaatan produk nasional.
Maung Garuda berwarna putih dipersiapkan untuk digunakan oleh para menteri dan wakil menteri sebagai kendaraan operasional selama menjalankan tugas pemerintahan. Kehadiran armada tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk menempatkan produk buatan PT Pindad sebagai bagian dari kebutuhan resmi negara. Kebijakan ini sekaligus memberikan dukungan terhadap industri pertahanan dan manufaktur nasional melalui pemakaian produk dalam negeri di lingkungan pemerintahan.
Pengadaan kendaraan dinas buatan Pindad juga mencerminkan arahan agar fasilitas pemerintah tidak semata-mata bergantung pada produk luar negeri. Melalui penggunaan Maung Garuda, pemerintah memperkenalkan kemampuan industri nasional dalam menyediakan kendaraan yang dapat menunjang mobilitas pejabat. Penyiapan armada berwarna putih itu menjadi wujud penerapan kebijakan tersebut bagi jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Chief Technology Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Sigit Puji Santosa, menyampaikan bahwa penggunaan Maung Garuda berpotensi diperluas kepada jajaran pejabat negara lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan buatan dalam negeri itu tidak hanya dipersiapkan untuk menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, tetapi juga dapat digunakan oleh lebih banyak pihak dalam lingkungan pemerintahan. Meski demikian, cakupan penerima serta mekanisme pembagiannya masih menunggu keputusan dan pengumuman resmi dari pemerintah.
Sigit menjelaskan bahwa kendaraan untuk para menteri memiliki spesifikasi yang berbeda dari kendaraan yang digunakan Presiden. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan operasional, tingkat perlindungan, kelengkapan, maupun penyesuaian terhadap fungsi masing-masing pejabat. Karena itu, Maung Garuda untuk menteri tidak dapat disamakan begitu saja dengan kendaraan kepresidenan. Informasi lebih terperinci mengenai jenis, spesifikasi, dan penerima kendaraan disebut berpotensi disampaikan pada 20 Oktober. Sigit bahkan mengisyaratkan bahwa agenda tersebut dapat menghadirkan kejutan bagi publik.
Selain membahas kemungkinan perluasan penerima, Sigit menegaskan komitmen untuk menyeragamkan armada operasional pejabat pemerintahan. Penyeragaman ini diarahkan untuk membangun standar kendaraan dinas yang lebih jelas sekaligus memperkuat penggunaan produk industri nasional. Langkah tersebut juga diharapkan membuat pengelolaan armada pemerintah berlangsung lebih terkoordinasi dan mencerminkan kebijakan yang konsisten. Dengan adanya komitmen itu, penerima Maung Garuda nantinya berpeluang mencakup lebih banyak pejabat, tidak terbatas pada menteri dan wakil menteri. Namun, realisasi pembagian tetap bergantung pada hasil pembahasan serta keputusan final pemerintah mengenai kebutuhan dan prioritas setiap lembaga.
Kebijakan penggunaan kendaraan buatan dalam negeri untuk jajaran pemerintahan mulai disampaikan Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikannya pada Oktober 2024. Dalam arahan tersebut, Presiden meminta para menteri, wakil menteri, serta pejabat eselon I beralih menggunakan kendaraan produksi nasional sebagai kendaraan dinas. Pindad Maung menjadi salah satu kendaraan yang disiapkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Langkah ini sekaligus menegaskan upaya pemerintah untuk memperkuat penggunaan produk industri pertahanan dan otomotif dalam negeri.
Setelah arahan Presiden disampaikan, pemerintah dan PT Pindad menyiapkan berbagai kebutuhan teknis, termasuk produksi, penyediaan unit, serta pendistribusian kendaraan kepada pejabat yang menjadi sasaran kebijakan. Proses tersebut tidak langsung berlangsung serentak karena jumlah kendaraan dan kebutuhan masing-masing kementerian harus disesuaikan. Penyiapan secara bertahap dilakukan agar penggunaan kendaraan dapat berjalan sesuai ketersediaan unit dan kesiapan administrasi.
Penerapan kebijakan itu mulai terlihat secara resmi di kalangan menteri pada 5 Oktober 2026. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri koordinator, mulai menggunakan Pindad Maung sebagai kendaraan dinas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang juga dikenal sebagai Cak Imin, termasuk pejabat yang telah menggunakan kendaraan tersebut dalam kegiatan kedinasan.
Airlangga menjelaskan bahwa pendistribusian fasilitas kendaraan dari PT Pindad masih dilakukan secara bertahap. Keterangan itu menunjukkan bahwa belum semua pejabat langsung menerima unit pada waktu yang sama. Dengan demikian, penerapan kebijakan berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari instruksi Presiden, persiapan kendaraan oleh produsen, hingga penyerahan dan penggunaan oleh para pejabat. Skema bertahap tersebut menjadi bagian dari penyesuaian logistik sekaligus memastikan kebutuhan kendaraan dinas di lingkungan kementerian dapat dipenuhi secara terukur.
Maung Garuda Putih yang disiapkan untuk menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih menggunakan basis kendaraan yang serupa dengan Maung MV3 Garuda Limousine milik Presiden Prabowo Subianto. Kesamaan tersebut terlihat dari arah desain, karakter kendaraan, serta sejumlah fitur dasar yang mendukung perannya sebagai kendaraan dinas kenegaraan. Dengan basis yang sama, kendaraan ini tetap menampilkan identitas Maung sebagai kendaraan buatan dalam negeri yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pejabat negara.
Meski demikian, kesamaan basis tidak berarti seluruh unit memiliki spesifikasi yang sama. Kendaraan untuk menteri disiapkan melalui penyesuaian tertentu agar sesuai dengan kebutuhan operasional kendaraan dinas kementerian. Penyesuaian itu dapat berkaitan dengan konfigurasi perlengkapan, fasilitas di dalam kabin, maupun aspek penggunaan sehari-hari. Kendaraan menteri pada dasarnya harus mampu menunjang agenda kerja, perjalanan resmi, dan mobilitas dalam berbagai kondisi, tanpa harus membawa seluruh fasilitas yang tersedia pada kendaraan kepresidenan.
Salah satu perbedaan fasilitas yang disebutkan adalah keberadaan sunroof. Maung MV3 Garuda Limousine milik Presiden dilengkapi fasilitas tersebut, sedangkan kendaraan Maung Garuda Putih yang disiapkan bagi menteri tidak menggunakannya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa rancangan kendaraan disesuaikan dengan fungsi dan tingkat kebutuhan masing-masing pengguna. Fasilitas pada mobil kepresidenan dapat dirancang untuk mendukung aspek representasi, kenyamanan, dan kebutuhan protokoler yang lebih khusus, sementara kendaraan menteri berfokus pada fungsi operasional sebagai kendaraan dinas.
Oleh karena itu, penggunaan basis yang serupa sebaiknya dipahami sebagai kesamaan platform dan karakter umum, bukan sebagai tanda bahwa kendaraan menteri identik dengan unit milik Presiden. Maung Garuda Putih tetap memiliki penyesuaian spesifikasi dan fasilitas tersendiri. Perbedaan tersebut memungkinkan kendaraan digunakan secara lebih tepat sesuai tugas, pola perjalanan, serta kebutuhan protokol para menteri dan wakil menteri.
