PANGKALPINANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Bangka Belitung menyoroti kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang menjelang satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Udin dan Wakil Wali Kota Dessy.
LIN menilai momentum mendekati satu tahun pemerintahan menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program dan janji yang disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
Ketua DPD LIN Babel, Ahmad Bustani, mengatakan sejumlah indikator pembangunan dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan, terutama dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tata kelola birokrasi, hingga pelaksanaan program prioritas daerah.
“Mau memasuki satu tahun memimpin, kami melihat sejumlah indikator kinerja belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Seremoni pembangunan ada, tetapi perbaikan sosial-ekonomi masyarakat belum terasa signifikan,” ujar Ahmad, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, persoalan kemiskinan, perlambatan ekonomi, hingga tekanan fiskal masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.
“Janji kampanye harus diukur dengan dampaknya bagi masyarakat, bukan hanya sebatas janji. Buktikan kepada masyarakat bahwa program unggulan benar-benar menjadi prioritas,” tegasnya.
Infrastruktur dan Program Prioritas Jadi Sorotan
LIN juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kota Pangkalpinang yang dinilai masih belum tertata dengan baik. Beberapa persoalan seperti kondisi pasar yang semrawut, jalan di kawasan pasar yang berlubang, serta penataan kawasan perdagangan menjadi perhatian organisasi tersebut.
Selain itu, Ahmad menyinggung sejumlah program prioritas yang pernah disampaikan kepada masyarakat, seperti santunan hidup layak, bantuan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa, dukungan terhadap sertifikasi guru, hingga program-program unggulan lainnya yang dinilai belum terlihat realisasinya.
“Janji dan program prioritas tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang. Identitas Kota Pangkalpinang memang sudah kembali menggunakan singkatan PKP, namun pembangunan harus dibarengi dengan fondasi teknis yang kuat dan pelaksanaan program secara bertahap,” katanya.
Program penanganan banjir yang menjadi salah satu fokus dalam 100 hari kerja pemerintahan juga dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. LIN mencatat normalisasi sungai, pembenahan drainase lingkungan, serta penerangan jalan umum (PJU) masih memerlukan percepatan.
Dorong Penguatan UMKM dan PAD
Di sektor ekonomi, LIN menilai pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Menurut Ahmad, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam berbagai proyek pembangunan perlu diperkuat agar dampak ekonomi daerah dapat dirasakan secara lebih merata.
“Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum inklusif. Warga lokal belum banyak dilibatkan dalam proyek pemerintah sehingga efek pengganda APBD belum maksimal,” ujarnya.
LIN juga menyoroti rencana revisi Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan usaha kepariwisataan. Organisasi tersebut mendorong agar kebijakan tersebut dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi produk UMKM lokal untuk masuk ke pasar ritel modern.
“Momentum revisi perda harus dimanfaatkan untuk memperkuat keberpihakan kepada pelaku UMKM lokal,” katanya.
Selain itu, tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2026 dinilai membutuhkan langkah strategis dari pemerintah daerah.
“Jika tidak ada penajaman prioritas dan optimalisasi pendapatan daerah, berbagai program unggulan berpotensi menghadapi kendala pembiayaan,” jelas Ahmad.
LIN mendorong Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat sektor UMKM, serta membangun kemandirian ekonomi daerah agar pembangunan yang dilakukan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Harapkan Perbaikan dan Realisasi Janji
Senada dengan itu, Bendahara DPD LIN Babel, Iziar Ningsih, berharap Pemerintah Kota Pangkalpinang segera melakukan berbagai pembenahan dan merealisasikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Ia menilai kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada pasangan Udin dan Dessy saat Pilkada harus dijaga melalui kerja nyata dan pelaksanaan program yang berpihak kepada masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat perlu diwujudkan secara bertahap agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Iziar juga menyoroti masih tingginya angka pengangguran dan kesulitan ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat di berbagai kelurahan di Kota Pangkalpinang.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menghadirkan solusi konkret untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi yang tepat terhadap persoalan pengangguran dan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan warga dapat terus meningkat,” pungkasnya.
Sumber: Humas DPD LIN Babel
Responses (2)