Surabaya – Lembaga Investigasi Negara (LIN) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-I dan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026 di Hotel Sahid Surabaya, Jawa Timur. Forum nasional tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang menjadi dasar penguatan organisasi, pembaruan kepengurusan, serta penegakan disiplin internal di seluruh tingkatan kepengurusan LIN.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pendiri dan Pengawas, pengurus daerah, pengurus cabang, serta unsur departemen dan bidang organisasi dari berbagai wilayah di Indonesia.
Rakernas dan Mubeslub diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000886.AH.01.08 Tahun 2025 serta Akta Notaris Nomor 02 tanggal 16 Mei 2025.
Sahkan Perubahan Kepengurusan DPP LIN Periode 2026–2030
Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam forum tersebut adalah pengesahan perubahan struktur organisasi dan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIN masa bakti 2026–2030.
Melalui Surat Keputusan Dewan Pendiri dan Pengawas Nomor 004/Skep-P/DP/DPP-LIN/VI/2025, LIN secara resmi menetapkan kepengurusan baru yang terdiri dari unsur Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua-Ketua Mandala, Korps Komando, Direktur Hukum dan HAM, Direktur Humas dan Antar Lembaga, Direktur Ketahanan Ekonomi, Direktur Investigasi, serta anggota pada masing-masing bidang.
Dalam keputusan tersebut juga ditegaskan bahwa Surat Keputusan Nomor 003/Skep/DPP/LIN/XI/2025 tentang pengesahan struktur organisasi dan susunan pengurus DPP LIN periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya keputusan terbaru.
Sepuluh Keputusan Strategis Rakernas dan Mubeslub
Selain menetapkan kepengurusan baru, Rakernas dan Mubeslub LIN juga mengesahkan berbagai keputusan strategis organisasi, antara lain:
- Pengesahan lambang dan logo resmi LIN untuk kebutuhan administrasi organisasi.
- Pengesahan penggunaan logo LIN untuk publikasi dan media sosial.
- Pengaturan penggunaan logo berdasarkan kewenangan organisasi.
- Pengesahan perubahan AD/ART LIN.
- Pengesahan perubahan susunan pengurus DPP LIN periode 2026–2030.
- Perubahan alamat kantor DPP dari Kabupaten Tangerang ke Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- Pengesahan surat perintah khusus Ketua Umum.
- Penguatan tugas dan fungsi Tim Mandala.
- Pengesahan identitas dan logo pada setiap departemen, divisi, dan bidang organisasi.
- Pengesahan garis besar haluan organisasi serta program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme pengurus, serta memperluas peran LIN dalam bidang investigasi, advokasi hukum, sosial kemasyarakatan, dan pengawasan pembangunan.
DPD, DPC, dan Pengurus yang Tidak Hadir Dibekukan
Dalam forum yang sama, pimpinan LIN juga menetapkan kebijakan pembekuan sementara terhadap sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta pengurus LIN yang tidak menghadiri agenda Rakornas dan Mubeslub tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi internal terhadap tingkat komitmen, loyalitas, dan kepatuhan struktur organisasi terhadap agenda resmi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pimpinan LIN menilai bahwa kehadiran dalam agenda nasional merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran kepengurusan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dinilai dapat menghambat proses konsolidasi nasional serta mengganggu keselarasan arah kebijakan organisasi.
Meski demikian, pimpinan LIN menegaskan bahwa pembekuan tersebut bukan merupakan bentuk sanksi represif, melainkan langkah administratif dan evaluatif untuk memastikan seluruh struktur organisasi tetap berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Langkah ini diambil demi menjaga disiplin organisasi, soliditas kelembagaan, serta memastikan seluruh jajaran memiliki kesamaan visi, misi, dan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi,” demikian disampaikan dalam hasil keputusan forum.
Dengan diberlakukannya pembekuan tersebut, seluruh hak dan kewenangan DPD, DPC, maupun pengurus yang bersangkutan untuk bertindak atas nama LIN dinyatakan dihentikan sementara hingga adanya evaluasi dan peninjauan lebih lanjut oleh pimpinan organisasi.
Komitmen Menjaga Integritas Organisasi
Pimpinan LIN juga mengimbau seluruh pengurus di tingkat pusat, daerah, maupun cabang agar menjadikan keputusan tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan disiplin organisasi, memperkuat komunikasi internal, serta meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan resmi organisasi.
Melalui hasil Rakernas dan Mubeslub 2026, LIN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas, marwah organisasi, serta tertib administrasi di seluruh tingkatan kepengurusan. Langkah-langkah yang diambil dalam forum nasional tersebut diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi dan menjadi fondasi bagi pelaksanaan program kerja LIN selama periode kepengurusan 2026–2030.
Dengan berbagai keputusan strategis yang telah disahkan, LIN optimistis dapat melangkah lebih solid, profesional, dan terarah dalam menjalankan fungsi pengawasan, investigasi, advokasi, serta pengabdian kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. (Humas DPP LIN)
