KOTA MADIUN, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Kota Madiun pada Rabu, 7 Oktober 2026. Tindakan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan dan pengembangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyidik masih menelusuri berbagai informasi dan bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah dokumen, barang elektronik, serta uang tunai. Seluruh barang tersebut selanjutnya menjadi bagian dari bahan penyidikan untuk membantu penyidik memperjelas rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terkait, dan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Pengamanan barang bukti dilakukan sebagai langkah hukum untuk mendukung proses pemeriksaan secara lebih menyeluruh.
Penggeledahan kantor Dinas Kesehatan Kota Madiun juga memperlihatkan perluasan penelusuran KPK terhadap perkara yang melibatkan Maidi. Dokumen dan barang lainnya yang diamankan akan dianalisis sesuai kebutuhan penyidikan. Dari proses tersebut, penyidik dapat mencocokkan keterangan, informasi administratif, serta temuan lain yang relevan dengan dugaan korupsi.
KPK belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai isi dokumen, jenis barang elektronik, maupun jumlah uang tunai yang diamankan. Informasi mengenai barang bukti dan kaitannya dengan perkara akan disampaikan berdasarkan perkembangan penyidikan serta hasil pemeriksaan. Proses hukum tetap berjalan dengan mengedepankan pengumpulan bukti dan keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan bahwa tim penyidik mengamankan sejumlah barang dari kegiatan penggeledahan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Madiun. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah. Barang-barang yang dibawa penyidik akan menjadi bagian dari materi pemeriksaan untuk mendukung pengungkapan perkara secara menyeluruh.
Berdasarkan keterangan tersebut, terdapat tiga kelompok barang yang diamankan. Pertama, penyidik membawa sejumlah dokumen. Dokumen itu diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan selanjutnya akan diteliti untuk menemukan informasi yang relevan. Pemeriksaan terhadap dokumen diperlukan untuk mencocokkan keterangan, menelusuri rangkaian peristiwa, serta memperjelas hubungan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Kedua, tim penyidik mengamankan beberapa barang bukti elektronik. Barang tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Analisis terhadap barang bukti elektronik dapat membantu penyidik menelusuri informasi yang tersimpan dan menguji kesesuaiannya dengan bukti lain yang telah diperoleh. Namun, keterangan yang disampaikan belum merinci jenis perangkat elektronik yang diamankan.
Selain itu, penyidik turut mengamankan uang tunai. Uang tersebut diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki, sehingga keberadaannya akan didalami melalui proses penyidikan. KPK belum menyampaikan rincian mengenai asal uang maupun jumlahnya. Seluruh barang yang diamankan akan ditempatkan dalam penanganan penyidik untuk kepentingan pemeriksaan, pemadanan alat bukti, dan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.
KPK masih dapat menyampaikan informasi tambahan apabila proses penyidikan telah menghasilkan temuan yang dapat dipublikasikan. Untuk saat ini, keterangan Budi Prasetyo menegaskan bahwa hasil penggeledahan mencakup dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai, tanpa menguraikan bentuk dokumen, jenis perangkat, atau asal uang secara terperinci.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengungkap nominal uang tunai yang diamankan dalam penggeledahan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Madiun. Uang tunai tersebut menjadi salah satu barang yang disita bersama dokumen dan perangkat elektronik untuk mendukung proses penyidikan. Namun, hingga keterangan terbaru disampaikan, lembaga antirasuah belum memberikan informasi mengenai jumlah resmi uang yang berada dalam penguasaan penyidik.
Budi Prasetyo menyampaikan bahwa uang yang diamankan masih menjalani proses penghitungan. Keterangan itu disampaikan kepada wartawan pada Kamis, 8 Oktober 2026. Menurut penjelasan tersebut, penyidik perlu menyelesaikan pemeriksaan dan pencatatan terlebih dahulu sebelum informasi mengenai nominal dapat disampaikan secara resmi. Tahap ini dilakukan untuk memastikan seluruh uang yang ditemukan tercatat secara akurat dan sesuai dengan prosedur penyitaan.
Dengan demikian, belum terdapat angka yang dapat dijadikan rujukan mengenai nilai uang tunai hasil penggeledahan. Informasi yang beredar tanpa konfirmasi resmi sebaiknya tidak dianggap sebagai fakta, termasuk dugaan mengenai besaran uang yang disita. KPK masih memusatkan perhatian pada proses penghitungan serta penyusunan administrasi barang bukti. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, penyidik berpeluang menyampaikan keterangan lebih lanjut melalui pernyataan resmi. Untuk saat ini, publik hanya dapat memastikan bahwa uang tunai telah diamankan, sementara nominalnya masih belum diumumkan dan tidak boleh disimpulkan berdasarkan perkiraan apa pun.
Setelah kegiatan penggeledahan selesai, dokumen, perangkat elektronik, dan uang tunai yang diamankan akan ditempatkan dalam penanganan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai prosedur hukum yang berlaku. Setiap barang bukti dicatat, diberi penanda, dan disimpan secara terukur untuk menjaga keutuhan serta memastikan seluruh proses pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan ini penting agar materi yang diperoleh dari lokasi penggeledahan tetap terjaga sejak penyitaan hingga digunakan dalam rangkaian penyidikan.
Dokumen yang disita akan ditelaah untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang sedang dikembangkan. Penyidik dapat memeriksa isi, konteks, waktu penerbitan, serta hubungan dokumen satu dan lainnya. Penelaahan dilakukan secara bertahap dengan membandingkan temuan tersebut terhadap keterangan saksi, data administrasi, dan informasi lain yang telah dimiliki dalam berkas perkara.
Sementara itu, barang bukti elektronik akan menjalani pemeriksaan teknis dan analisis digital. Proses tersebut dapat mencakup pengamanan salinan data, pemulihan informasi yang relevan, serta pemeriksaan komunikasi atau catatan elektronik sesuai kewenangan penyidik. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan prosedur forensik digital agar data yang dianalisis tetap autentik dan setiap tindakan terhadap perangkat dapat ditelusuri. Hasil analisis kemudian akan dinilai bersama bukti lain dalam perkara.
Uang tunai yang diamankan juga akan didata dan diverifikasi berdasarkan jumlah, pecahan, lokasi penemuan, serta dokumen atau keterangan yang menyertainya. Namun, keberadaan barang-barang tersebut belum dapat digunakan untuk menarik penilaian baru mengenai isi bukti maupun keterlibatan pihak lain. Seluruh materi masih berada dalam tahap pemeriksaan dan akan menjadi bagian dari proses penyidikan KPK untuk memperoleh gambaran perkara secara menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
