KOTA BANDUNG, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyosialisasikan Program Jabar Sakola (PJS) sebagai kebijakan bantuan pendidikan yang disiapkan untuk memperluas akses pendidikan masyarakat sekaligus menekan angka putus sekolah. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari penyampaian program kepada unsur-unsur yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan berlangsung di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Dalam kegiatan itu, informasi mengenai Program Jabar Sakola disampaikan kepada peserta yang hadir sebagai bagian dari lingkungan penyelenggara pendidikan di Jawa Barat.
Peserta sosialisasi terdiri atas seluruh bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, hadir pula perwakilan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah I hingga XIII. Keterlibatan seluruh bidang dan perwakilan KCD tersebut menjadi bagian dari sosialisasi kebijakan bantuan pendidikan yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan masyarakat dan mencegah peserta didik mengalami putus sekolah.
Melalui sosialisasi ini, Program Jabar Sakola diperkenalkan kepada unsur-unsur pendidikan di tingkat provinsi dan wilayah. Penyampaian program di Aula Dewi Sartika diikuti oleh perwakilan dari seluruh bidang Disdik Jabar serta KCD Pendidikan Wilayah I hingga XIII. Program tersebut disiapkan sebagai kebijakan bantuan pendidikan dengan sasaran perluasan akses pendidikan masyarakat dan penekanan angka putus sekolah di Jawa Barat.
Program ini dirancang untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Akses pendidikan yang lebih terbuka diharapkan dapat membantu siswa tetap bersekolah dan menyelesaikan jenjang pendidikannya. Bantuan tersebut juga menjadi salah satu instrumen untuk mencegah siswa keluar dari sekolah karena kendala ekonomi maupun keterbatasan lain yang berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan. Melalui dukungan yang diberikan, peserta didik diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti proses pembelajaran secara berkesinambungan.
Ibrahim menegaskan bahwa bantuan dalam Jabar Sakola ditujukan kepada siswa yang memang membutuhkan. Artinya, pelaksanaan program perlu memperhatikan kondisi penerima dan memastikan bantuan tidak diberikan secara sembarangan. Pendataan, verifikasi, serta koordinasi pihak terkait menjadi bagian penting agar manfaat program dapat diterima oleh kelompok sasaran. Pendekatan tersebut diharapkan membuat kebijakan bantuan pendidikan berjalan lebih efektif sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di berbagai wilayah Jawa Barat.
Ibrahim juga menyampaikan harapan agar seluruh pihak memahami dan menjalankan kebijakan gubernur tersebut dengan baik. Pemahaman yang sama diperlukan agar pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat dapat melaksanakan peran masing-masing sesuai ketentuan. Dengan pelaksanaan yang tertib dan berorientasi pada kebutuhan siswa, Jabar Sakola diharapkan mampu memperluas akses pendidikan, menjaga keberlanjutan sekolah, dan memperkuat komitmen bersama untuk mencegah putus sekolah.
Penyaluran bantuan melalui Jabar Sakola disiapkan dengan mekanisme pemadanan data untuk memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan. Data calon penerima dipadankan secara presisi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini menjadi dasar penting dalam menetapkan sasaran bantuan sekaligus menjaga agar dukungan pendidikan diberikan kepada warga Jawa Barat yang memenuhi kriteria.
Pemadanan tersebut juga dilakukan untuk mencegah terjadinya duplikasi penerimaan bantuan dengan program pemerintah pusat. Data penerima dibandingkan dengan informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga bantuan melalui Jabar Sakola dapat melengkapi dukungan yang telah tersedia, bukan menyalurkan manfaat yang sama kepada penerima yang sama. Dengan pengelolaan data yang lebih terarah, cakupan bantuan diharapkan dapat menjangkau pelajar atau keluarga yang belum memperoleh dukungan dari program lainnya.
Kepala Bidang PSMA Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ai Nurhasan, menegaskan komitmen jajarannya untuk menjaga ketepatan sasaran penerima bantuan. Menurutnya, proses pemadanan data perlu dilakukan secara cermat agar bantuan tidak salah alamat dan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa akurasi data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program, terutama untuk mendukung upaya memperluas akses pendidikan dan mencegah peserta didik berhenti sekolah.
Untuk memperkuat ketepatan penyaluran, jajaran 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) diperintahkan melakukan verifikasi faktual di lapangan. Verifikasi ini diarahkan untuk memastikan kesesuaian penerima berdasarkan kondisi nyata warga Jawa Barat yang menjadi sasaran program. Dengan pemadanan DTKS dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh jajaran terkait, pelaksanaan bantuan diharapkan tetap berpegang pada prinsip ketepatan sasaran. Mekanisme tersebut juga menjadi upaya untuk memastikan manfaat Jabar Sakola diterima oleh warga yang membutuhkan, tanpa menambahkan penerima yang telah memperoleh bantuan pemerintah pusat melalui PIP atau PKH.
Implementasi Jabar Sakola ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB yang sedang menempuh pendidikan. Program ini dirancang untuk membantu peserta didik menghadapi kebutuhan biaya yang dapat memengaruhi keberlangsungan sekolah. Dalam sosialisasi, Jabar Sakola disebut memiliki empat skema utama. Namun, bahan yang tersedia secara rinci menjelaskan dua skema bantuan, yaitu PJS Personal dan PJS Operasional.
PJS Personal merupakan bantuan pendanaan bagi siswa yang berasal dari keluarga rentan desil 1, tetapi tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan personal yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar. Bentuk kebutuhannya lain seragam, buku, serta ongkos transportasi harian menuju dan dari sekolah. Dukungan ini diharapkan dapat mengurangi beban keluarga sekaligus menekan risiko siswa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya.
Skema kedua adalah PJS Operasional, berupa keringanan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tahunan. Bantuan ini ditujukan kepada siswa kelas 11 dan 12 yang bersekolah di satuan pendidikan swasta serta termasuk dalam kategori keluarga rentan desil 1 dan 2. Dengan adanya keringanan tersebut, biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga dapat berkurang, khususnya pada tahap akhir jenjang menengah yang tetap membutuhkan dukungan pembiayaan.
Ketentuan khusus berlaku bagi siswa SLB swasta. Seluruh siswa pada kategori tersebut memperoleh bantuan PJS Operasional tanpa mempertimbangkan desil ekonomi keluarganya. Artinya, bantuan diberikan secara lebih luas berdasarkan status sebagai siswa SLB swasta, bukan berdasarkan pemeringkatan kondisi ekonomi. Adapun rincian skema ketiga dan keempat belum dijelaskan dalam bahan sosialisasi yang tersedia, sehingga informasi mengenai keduanya belum dapat diuraikan lebih lanjut.
